Pemerintah pun didesak untuk segera membuka penjelasan resmi yang utuh dan komprehensif mengenai arah kebijakan tersebut.
Termasuk fondasi akademik serta kesiapan implementasinya, agar tidak memunculkan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Menurut Syafruddin, diskursus mengenai pengembangan CNG sejauh ini justru lebih banyak bergulir melalui media sosial dan pemberitaan media massa ketimbang disampaikan secara formal oleh pemerintah.
Situasi tersebut, kata dia, memunculkan tanda tanya di kalangan publik terkait arah kebijakan energi nasional, termasuk kesiapan teknis dan validitas kajian akademiknya.
“Saya ingin bertanya kepada Dirjen Migas berkaitan dengan wacana tentang CNG. Apakah CNG ini sudah memiliki kajian-kajian akademis atau belum?
Karena jangan sampai soal CNG ini justru menimbulkan panic buying di masyarakat,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin di Komplek Senayan, Kamis 21 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, masyarakat di daerah pemilihannya mulai aktif mempertanyakan perkembangan program CNG kepada anggota DPR.
Namun ironisnya, Komisi XII sendiri disebut belum menerima pemaparan resmi secara detail dari pemerintah mengenai desain implementasi kebijakan tersebut.
“Harusnya kalau ini benar adanya, tolong dijelaskan di forum yang memang menjadi salurannya. Karena tahunya kami ini lewat media dan media sosial,” katanya.
Syafruddin berpandangan, keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi elemen krusial agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi liar.
Terlebih lagi, kebijakan di sektor energi memiliki resonansi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, industri, hingga stabilitas pasar.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan energi semestinya dibangun di atas landasan akademik yang solid sebelum diterapkan secara luas.
Pemerintah, menurutnya, harus memastikan pengembangan CNG benar-benar memiliki basis teknis, ekonomis, dan sosial yang terukur sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Tak hanya membahas isu CNG, rapat tersebut turut menyinggung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang hulu migas serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeridi sektor energi.
DPR menilai komunikasi kebijakan yang baik merupakan instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.
Politisi asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan energi pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program berjalan secara transparan, terukur, dan memberikan kepastian yang jelas bagi masyarakat luas.