Kebijakan fiskal 2027 ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen pada 2029 hingga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasionalserta satu program pendukung atau enabler.
Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah.
Delapan klaster prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program penurunan kemiskinan.
Di luar delapan klaster tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung yang berfungsi memperkuat fondasi pembangunan.
Program enabler itu meliputi sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
“Untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif maka kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional dan 1 program pendukungyang meliputi 60 program kerja,” ujar Purbaya dalam rapat di Gedung DPR RI yang disiarkan secara virtual, Selasa, 9 Juni 2026.
Besarnya agenda pembangunan yang akan dibiayai APBN membuat pemerintah menempatkan kesehatan fiskal sebagai salah satu prioritas utama.
Purbaya menyebut, APBN harus tetap dijaga agar kredibel dan berkelanjutan di tengah kebutuhan pendanaan program prioritas yang semakin besar.
Karena itu, pemerintah melanjutkan reformasi fiskal yang difokuskan pada tiga area utama. Pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Kedua, peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan refocusing anggaran agar lebih produktif. Ketiga, pengelolaan pembiayaan defisit secara inovatif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Untuk itu APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut pemerintah terus melakukan reformasi fiskal untuk optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan pelestarian lingkungan, penguatan kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi dan refocusing belanja yang semakin produktif, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara inovatif, prudent dan berkelanjutan,” kata dia.
Dalam rancangan awal KEM-PPKF, pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2027 berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto
Rentang tersebut menunjukkan pemerintah masih memberikan ruang fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga disiplin anggaran.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap PDB. Sementara rasio perpajakan atau tax ratio ditargetkan berada pada kisaran 10,02 persen hingga 10,5 persen terhadap PDB.
Adapun belanja negara diperkirakan mencapai 13,2 persen hingga 14,8 persen terhadap PDB.
Postur fiskal tersebut telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai program prioritas nasional yang nilainya diproyeksikan mencapai Rp1.720 triliun hingga Rp1.896 triliun.
Pendanaan program tersebut akan disalurkan melalui kombinasi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa, serta skema pembiayaan anggaran.
Purbaya menegaskan bahwa desain kebijakan fiskal 2027 disusun secara kolaboratif, terarah, dan terukur agar mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan APBN.
“Sejalan dengan upaya tersebut, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,8 persen terhadap PDB,” ujarnya.
Melalui kombinasi reformasi fiskal, penguatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan pembiayaan yang prudent, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia pada 2027 tumbuh di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Selain itu pemerintah juga menargetkan penguatan rupiah yang saat ini menembus Rp18.028 per USD. Untuk 2027, Purbaya memperkirakan nilai tukar berada Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.
Sedangkan Suku Bunga dan Surat Berharga Negaratenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5 sampai 7,3 persen. Bendahara negara tersebut juga menargetkan, inflasi pada 2027 dapat dijaga pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.
“Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas terutama pangan dan energi,” pungkas Purbaya.