Hal ini membuat peluang Indonesia menyerap potensi tersebut berkat kepemilikan modal sumber daya EBT mencapai 3.700 Gigawatt
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen, menegaskan bahwa peta kompetisi investasi dunia saat ini didominasi oleh perburuan proyek-proyek ramah lingkungan.
“Dunia sekarang sedang berpacu, sedang sprint menuju clean energy.
Diperkirakan total investasi global di tahun 2026 ini saja bisa mencapai kurang lebih USD3,4 triliun, dan lebih dari 50 persennya, atau sekitar USD2,2 triliun, mengalir ke energi bersih,” ujar Ichsan dalam forum Indonesia EBTKE ConEx 2026, dikutip Jumat, 4 September 2026.
Ichsan memaparkan bahwa porsi aliran dana global sebesar 65 persen tersebut merupakan momentum emas bagi Indonesia untuk menarik arus modal asing dalam skala besar.
Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif yang sangat langka di tingkat dunia berupa potensi daya energi terbarukan yang melimpah ruah.
“Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan lebih dari 3.700 GW. Kita punya potensi hydro, angin, geothermal, dan lain sebagainya yang sangat besar.
Ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita,” paparnya.
Meski memiliki kekayaan sumber daya energi bersih yang melimpah, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah mengonversi potensi modal di atas kertas menjadi eksekusi proyek nyata di lapangan.
BKPM memfokuskan strategi nasional pada tiga pilar utama, yakni membuka sumbatan investasi, mengeksekusi proyek strategis, dan membangun ketahanan energi.
“Sekarang bagaimana kita bisa mewujudkan potensi 3.700 GW itu menjadi satu manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia. Kuncinya ada pada bagaimana kita bisa unlock investment dan menguraikan kebuntuan di lapangan,” tegas Ichsan.
Guna menangkap peluang arus modal USD2,2 triliun tersebut, pemerintah berbenah merapikan iklim usaha melalui perbaikan sistem perizinan dan kepastian tata ruang.
Langkah ini diambil untuk menjawab keraguan para investor global yang sering kali tertahan oleh lamanya proses perizinan di tingkat daerah.
“Tantangan utama yang harus dituntaskan adalah kepastian perizinan, transparansi kontrak jual beli, dan penyelesaian tumpang tindih lahan melalui penguatan RDTR terintegrasi OSS,” imbuhnya.
Ichsan menegaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berkoordinasi ketat dengan Kementerian ESDM dan kementerian teknis lainnya guna menyelaraskan peta jalan transisi energi.
Sinergi antar-lembaga menjadi syarat mutlak agar daya saing investasi EBT Indonesia tidak kalah agresif dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Pemerintah menyadari betul potensi raksasa yang kita miliki. Dengan transparansi regulasi dan perbaikan infrastruktur perizinan, kita optimistis dapat menarik porsi signifikan dari investasi energi bersih dunia,” ujarnya.
Investasi EBT Masih Landai, Kapasitas Terpasang RI Baru 16,32 GW
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralmengakui pertumbuhan investasi EBT masih berjalan dalam tren landai, meskipun total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi bersih hingga saat ini berhasil menginjak angka 16,32 Gigawatt
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, membeberkan dinamika capaian bauran energi nasional yang hingga semester pertama masih didominasi oleh energi fosil batu bara dan minyak bumi.
“Bauran EBT yang saat ini ada itu kalau kita melihat dari capaian energy mix nasional baru mencapai 17,3 persen di semester ini. Kemarin di triwulan I sempat mencapai 18,3 persen.
Di Indonesia ini batu bara dan minyak bumi masih mendominasi, sementara target kita di Bappenas harus dicapai 17 persen hingga 21 persen secara rancangan strategis nasional,” ujar Eniya di forum Indonesia EBTKE ConEx 2026, pada Rabu, 2 September 2026.
Eniya menguraikan bahwa secara akumulasi, kapasitas terpasang EBT sebetulnya mencatatkan kenaikan dari tahun ke tahun.
Namun, laju penambahan kapasitas terpasang tersebut masih dianggap merambat pelan jika dibandingkan dengan target ambisius transisi energi jangka panjang.
“Capaian kapasitas terpasang naik dari sejak 2021 sebesar 12 GW, naik ke 13 GW, 13,7 GW, lalu 14,8 GW, dan seterusnya sampai sekarang 16,32 GW. Ini menunjukkan investasi memang naik, tetapi masih tergolong landai,” tegasnya.
Lambatnya pertumbuhan kapasitas terpasang ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengejar target bauran energi nasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasionalserta dokumen Rencana Umum Energi NasionalPemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional wajib menginjak angka 30 persen pada 2034 mendatang.
“Hal ini pasti kita perlu perhatikan sehingga bagaimana cara mencapai sesuai renstra DEN, RUKN, dan RUEN. Semua harus dicapai dengan capaian hingga tahun 2034 itu kita targetkan 30 persen bauran energi nasional untuk EBT,” tutur Eniya.
Eniya kemudian membedah porsi bauran EBT sebesar 17,3 persen tersebut, yang ditopang oleh dua komponen utama yaitu sektor kelistrikan dan non-kelistrikan.
Dari sektor kelistrikan, Pembangkit Listrik Tenaga Biomenyumbang 4,19 persen, Pembangkit Listrik Tenaga Airsebesar 2,69 persen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumimenyumbang 1,84 persen.
“PLTS porsinya masih sangat kecil, baru setengah persen di 0,51 persen, dan PLT Bayumasih sangat kecil di angka 0,06 persen,” bebernya.
Sementara itu dari Sisi non-kelistrikan, kontribusi terbesar disokong oleh pemanfaatan bahan bakar nabati atau Fatty Acid Methyl Esteratau biodiesel yang menduduki peringkat teratas sebesar 5,01 persen, disusul biomassa sebesar 2,82 persen.
Angka-angka ini membuktikan bahwa kelompok bioenergi merupakan tulang punggung utama sumber EBT nasional saat ini.
“Kalau kita perhatikan di sini, yang paling besar adalah bio. Sumber energi di Indonesia yang paling mempunyai share terbanyak adalah bioenergi.
Karena PLTS masih sangat kecil, maka dalam tahun ini berbagai program kita luncurkan dan regulasi kita singkatkan agar kemudahan investasi dan ekosistemnya terfasilitasi dengan baik,” terangnya.
Selain masalah regulasi dan skema insentif, Kementerian ESDM menyoroti hambatan teknis penyiapan sumber daya manusiaterampil di daerah-daerah terpencil tempat proyek EBT dibangun.
Ia menyebut, pengoperasian fasilitas EBT skala besar di luar Pulau Jawa kerap terkendala oleh minimnya tenaga ahli lokal yang kompeten.
“Begitu kita pasang PLTS di remote area, siapa yang mengoperasikan itu menjadi problem utama.
Kami berharap seluruh pemangku kepentingan bisa menggerakkan SDM handal di seluruh Indonesia agar transisi energi berjalan cepat dan mandiri,” katanya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.