Saat Erupsi Anak Krakatau Mengusik Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan PendidikanAS Hantam Tiga Tanker Minyak Iran, Pulau Kharg Jadi Sasaran Perang
Kemudian ada proyek strategis Jakarta atau DKI Strategic Projects. Kelompok ini lebih dekat dengan pengertian pembangunan fisik yang selama ini dibayangkan publik. Nilainya sekitar Rp650 triliun dalam periode 20 tahun.
Pemerintah menyebut terdapat 14 proyek strategis, termasuk Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta berbagai infrastruktur pelayanan dasar.
Sisanya datang dari program menuju kota global.
Dokumen perencanaan Jakarta memasukkan lebih dari 100 program yang berkaitan dengan penguatan ekonomi, tenaga kerja, pariwisata dan city branding, lingkungan, mobilitas, riset dan inovasi, hingga tata kelola dan pembiayaan.
Dengan demikian, kebutuhan Rp4.700 triliun sebenarnya merupakan gambaran biaya mempertahankan sekaligus mengubah Jakarta selama dua dekade, bukan sekadar biaya membangun gedung atau jalan baru.
Masalahnya kemudian adalah siapa yang membayar seluruh kebutuhan tersebut. APBD Jakarta jelas tidak cukup jika harus menjadi satu-satunya sumber dana.
APBD 2026 memiliki pendapatan daerah sebesar Rp71,45 triliun dan belanja daerah Rp74,28 triliun. Dari sisi belanja, alokasi belanja modal hanya sekitar Rp10,16 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp9,87 triliun, termasuk penerimaan pinjaman daerah Rp4,82 triliun.
Skalanya menjadi lebih mudah dibaca jika kebutuhan lima tahun pertama dibandingkan dengan kapasitas anggaran tahunan.
Jakarta membutuhkan sekitar Rp1.064 triliun pada 2025–2029, sementara Gubernur DKI Pramono Anung sendiri mengakui pemerintah daerah tidak bisa lagi mengandalkan APBD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Ada alasan lain mengapa persoalan fiskal ini semakin penting. Transfer ke Jakarta pada 2026 turun menjadi sekitar Rp11,15 triliun dari Rp27,5 triliun pada tahun sebelumnya, atau menyusut sekitar 59,47 persen.
Pemprov DKI menyebut kondisi tersebut membuat kemandirian fiskal dan pencarian sumber pembiayaan alternatif semakin penting.
Di sisi lain, Jakarta sebenarnya bukan kota yang kekurangan aktivitas ekonomi. Sepanjang 2025, realisasi investasi Jakarta mencapai Rp270,9 triliun, naik 12 persen dibandingkan Rp241,9 triliun pada 2024.
Nilai tersebut membuat Jakarta menyumbang sekitar 14 persen dari total realisasi investasi nasional.
Ini menunjukkan paradoks yang menarik. Jakarta punya kemampuan menarik modal dalam jumlah besar, tetapi modal investasi tersebut tidak sama dengan uang yang bisa langsung digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Karena itu, strategi Pemprov DKI mulai bergeser dari sekadar mengandalkan APBD menuju apa yang disebut creative financing.
Instrumennya cukup beragam, mulai dari obligasi daerah, KPBU, optimalisasi aset, naming rights, climate finance, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, CSR, hingga pemanfaatan ruang.
Pemprov juga menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai wadah untuk mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Salah satu bentuk konkretnya adalah rencana penerbitan obligasi daerah Rp3,5 triliun pada 2027.
Dana tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek, antara lain transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air dan pengendalian banjir.
Dengan kata lain, perjalanan Jakarta menuju kota global mulai memasuki fase yang berbeda.
Persoalannya bukan lagi hanya seberapa banyak proyek yang ingin dibangun, tetapi bagaimana struktur pembiayaannya dibuat agar proyek tersebut bisa berjalan tanpa membuat APBD menanggung seluruh bebannya.
Dan di sinilah angka Rp4.700 triliun menjadi penting. Angka itu menunjukkan bahwa ambisi menjadi kota global memiliki konsekuensi fiskal yang sangat besar.
Jakarta harus mengubah dirinya menjadi kota yang bukan hanya mampu menarik investasi, tetapi juga mampu mengubah aset, proyek, dan pertumbuhan ekonominya menjadi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.