Hal itu terjadi di dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPRpada SeninPada rapat kerja tersebut, Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaranKemenkeu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratahun anggaran 2027sebesar Rp49.801.124.984.000
Berdasarkan program secara rinci, pagu anggaran tersebut meliputi program kebijakanfiskal, sektor keuangan, dan ekonomi sebesar Rp78.858.777.000; program pengelolaanpenerimaan negara senilai Rp3.621.885.852.000; program pengelolaan belanja negara sebesar Rp23.784.679.000; program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebanyakRp267.584.270.000; serta program dukungan manajemen berjumlah Rp45.809.011.406.000.
“Kami menyampaikan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI terhadap usulan pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun,” ungkap Purbaya dalam keterangannya, Senin, 7 September 2026
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI DPR RI dan Kemenkeu juga menyepakati bahwa paguanggaran Kemenkeu akan diefisienkan dengan mempertimbangkan output, outcome, dan impactyang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkeu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenkeu untukmemastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakatdan perekonomian nasional.
Selain itu, Kemenkeu akan menyampaikan laporan kinerja setiap kuartal selama 2027.
Laporan tersebut akan menyajikan informasi terukur mengenai pelaksanaan program danpenggunaan anggaran, sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan, output, outcome, impact, fiskal dan ekonomi, serta penerima manfaat dengan sumber dayaanggaran yang digunakan.
Pelaporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Kemenkeu serta menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komisi XI DPR RI melalui rapat kerja bersama MenteriKeuangan dapat memberikan rekomendasi kepada Menkeu untuk melakukan perbaikan dalamaspek perencanaan, pengalokasian, maupun pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian, belanja Kemenkeu diharapkan semakin efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil danmanfaat.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh masukan, pandangan, serta rekomendasi yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan kontribusi yang sangat penting dalam upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas Rencana Kerja Kemenkeu ke depan.
Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, termasuk berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, telah dicatat dan akan menjadi perhatian Kemenkeu.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kemenkeu akan menyampaikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sesuai dengan ketentuan serta batas waktu yang telah ditetapkan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI.
Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita bersama ke depan,” kata Menkeu.
Kemenkeu Siapkan Lima Program di Tahun 2027
Kemenkeu menyiapkan lima program utama dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027. Program ini dirancang untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasionalsekaligus memperkuat pengelolaan keuangan negara.
Pagu anggaran untuk beberapa program ini mencapai Rp49,8 triliun.
Purbaya mengatakan kinerja Kemenkeu sepanjang 2026 menjadi pijakan dalam menyusun rencana kerja tahun depan.
Pemerintah akan mengarahkan anggaran untuk memperbaiki pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, mempercepat belanja yang berdampak terhadap perekonomian hingga menjaga kesehatan fiskal.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027.
Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Senin, 7 September 2026.
Adapun lima program tersebut mencakup Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi akan diarahkan untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi.
Kemenkeu menyiapkan harmonisasi debottlenecking, kebijakan ekspor sektor strategis, optimalisasi kebijakan nilai pabean dan Penerimaan Negara Bukan Pajaksektor telekomunikasi, hingga penguatan ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.
Pada sisi penerimaan, Kemenkeu akan memperkuat integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik.
Pemerintah juga menyiapkan pencegahan serta penanganan sengketa perpajakan internasional, joint task force on illegal goods, penggalian potensi dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajaksumber daya alam migas, sentralisasi layanan perpajakan, serta transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat.
Sementara itu, program Pengelolaan Belanja Negara akan berfokus pada penguatan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Langkah tersebut mencakup modernisasi sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Kemenkeu menempatkan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebagai salah satu agenda utama.
Program ini diarahkan untuk mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat investasi infrastruktur lewat pembiayaan kreatif, mengoptimalkan layanan lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara, hingga memperkuat kapabilitas akuntansi pemerintahan.
Untuk program Dukungan Manajemen, Kemenkeu akan memperkuat sejumlah sistem digital termasuk Sistem Indonesia National Single Window, Sistem Informasi Penilaian Nasional, Core Tax System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, Smart Customs and Excise System, serta digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kemenkeu.
Lebih lanjut, Kemenkeu juga memasukkan perbaikan pola mutasi pegawai dalam agenda dukungan manajemen.
Purbaya menyebut, alokasi anggaran tersebut dibutuhkan agar Kemenkeu dapat menjalankan fungsi fiskal, memperkuat pelayanan publik, hingga transformasi ekonomi.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Purbaya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.