HSBC Prediksi Pergerakan Rupiah pada 2027, BI Rate Perlu Naik?

Chief Asia Economist sekaligus Co-head Global Investment Research Asia HSBC, Frederic Neumann menyatakan, pergerakan rupiah hingga 2027 bakal dipengaruhi tekanan di pasar domestik dan berangsur pulihnya arus modal ke pasar Indonesia.

Proyeksi HSBC tersebut, sejalan dengan pandangan bahwa siklus pengetatan moneter Bank Indonesiamendekati akhir, meski kenaikan suku bunga atau BI Rate diprediksi bisa dilakukan satu kali lagi hingga penghujung 2026.

Frederic menilai, BI sejauh ini telah mengambil langkah cukup agresif untuk menjaga stabilitas rupiah sepanjang 2026.

Dengan sebagian besar upaya stabilisasi telah berjalan, ruang bagi BI untuk kembali menaikkan suku bunga diperkirakan semakin terbatas.

“Kami memperkirakan masih akan ada satu kali kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun ini, namun setelah itu siklus pengetatan kemungkinan berakhir,” ujarnya kepada media di Jakarta, belum lama ini.

Diketahui, bank sentral nasional sudah tiga kali menyesuaikan BI Rate pada tahun ini.

Pada Mei 2026, suku bunga naik 50 basis pointsmenjadi 5,25 persen, kemudian pada Juni lalu BI Rate naik 25 bps menjadi 5,50 persen, dan disusul kenaikan 25 bos lagi menjadi 5,75 persen pada Juni dan tetap dipertahankan sampai saat ini.

Sementara kurs rupiah terhadap US Dollarsejak Oktober 2025 sampai 2026, telah bergerak dari Rp16.601 hingga Rp17.889. Pada 1 Oktober tahun ini, rupiah sempar menyentuh level Rp18.000 tepatnya sebesar Rp18.005.

Namun pelemahan rupiah bulan ini tidak sedalam pada Juli lalu yang sempat menembus Rp18.157.

Frederic melanjutkan, stabilitas rupiah kini mulai kembali terlihat, sementara arus modal juga mulai masuk ke pasar Indonesia.

Kedua perkembangan tersebut menjadi faktor yang mendasari proyeksi HSBC terhadap pergerakan rupiah pada tahun depan.

Proyeksi ini menunjukkan ekspektasi terhadap kondisi nilai tukar yang lebih stabil setelah BI menjalankan pengetatan moneter untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Meski demikian, proyeksi tersebut tidak berarti rupiah akan terbebas dari tekanan.

Pergerakan nilai tukar tetap bergantung pada dinamika arus modal, kondisi pasar keuangan, serta efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga kepercayaan investor.

HSBC lalu memperkirakan BI akan lebih banyak mengandalkan instrumen pengelolaan likuiditas untuk menyesuaikan kondisi moneter.

Ia menyebut, Sekuritas Rupiah Bank Indonesiaberpotensi menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menyerap likuiditas apabila BI perlu melakukan penyesuaian kebijakan setelah siklus kenaikan suku bunga berakhir.

“Jika ada perubahan kebijakan setelah satu kali kenaikan suku bunga tersebut, kemungkinan Bank Indonesia akan lebih sering menggunakan SRBI untuk menyerap likuiditas guna melakukan penyesuaian halus terhadap kondisi moneter,” katanya.

Ia menyebutkan, penggunaan instrumen tersebut diperkirakan hanya memberikan penyesuaian secara marginal. Artinya, pengelolaan likuiditas dapat menjadi pilihan BI untuk menjaga kondisi moneter tanpa harus terus menaikkan suku bunga acuan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi rupiah yang bergantung pada tingkat suku bunga, serta pengelolaan likuiditas di pasar keuangan.

Dengan begitu, BI masih memiliki ruang untuk menyesuaikan kondisi moneter setelah fase pengetatan mencapai penghujungnya.

Di sisi lain, HSBC menilai tingkat suku bunga yang tinggi belum menunjukkan tanda-tanda menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berlebihan.

Frederic merujuk pada pertumbuhan kredit perbankan, terutama kredit investasi dan kredit modal kerja, yang masih menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kredit perbankan sampai Agustus 2026 diklaim tumbuh 13,65 persenKemudian Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,92 persen, rasio kecukupan modalmasih terbilang solid di 24,1 persen dan Non Performing Loangross sebesar 2,11 persen.

Menurutnya, peningkatan kredit dalam investasi mencerminkan aktivitas pembiayaan untuk kebutuhan investasi yang tetap berjalan.

Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja yang lebih cepat turut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dunia usaha masih terjaga.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan HSBC dalam menilai kebijakan moneter BI belum terlalu ketat, meskipun suku bunga berada pada level tinggi.

“Jika suku bunga membantu menstabilkan nilai tukar dan ekspektasi pasar, maka suku bunga yang lebih tinggi justru dapat memberikan dampak positif. Menurut kami, Indonesia saat ini berada dalam fase tersebut,” terang Frederic.

HSBC pun menilai kombinasi antara tambahan pengetatan moneter yang terbatas, rupiah yang mulai stabil, dan pertumbuhan kredit yang tetap kuat belum menunjukkan bahwa kebijakan BI telah menjadi terlalu ketat.

“Jadi, dengan sedikit tambahan pengetatan moneter dan rupiah yang stabil, serta pertumbuhan kredit yang meningkat, kami menilai kebijakan moneter saat ini belum tergolong terlalu ketat,” pungkas Frederic.

Ekonom Ingatkan BI Jangan Korbankan Pertumbuhan

Keputusan Bank Indonesiauntuk mulai mengurangi porsi intervensi langsung di pasar valuta asing memicu pertanyaan krusial mengenai batas daya tahan cadangan devisa nasional, menyusul nilai tukar rupiah yang resmi tembus Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 29 September 2026.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan stabilisasi kurs yang terlalu membebankan cadangan devisa dan suku bunga berpotensi mengorbankan ruang pertumbuhan ekonomi riil di dalam negeri.

“Stabilitas rupiah mempunyai biaya kesempatanyang nyata.

Lebih jauh, pengurangan intervensi langsung oleh otoritas moneter dilakukan seiring meningkatnya biaya yang harus ditanggung BI dalam mempertahankan stabilitas mata uang garuda di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik.

Gubernur BI Destry Damayanti mengonfirmasi bahwa porsi intervensi melalui pasar spot telah dikurangi secara signifikan menjadi sekitar 30 persen dari total keseluruhan tindakan intervensi.

Untuk menekan kebutuhan penggunaan cadangan devisa secara langsung, BI kini lebih mengandalkan instrumen pendorong non-fisik seperti Domestic Non-Deliverable Forwarddan Non-Deliverable Forward

Langkah penyesuaian strategi ini mengandung pesan mendasar bahwa menjaga nilai tukar rupiah bukanlah pekerjaan yang tanpa biaya, karena setiap pilihan kebijakan memiliki dampak berantai terhadap perbankan, fiskal, hingga daya beli masyarakat.

Persoalan utama yang dihadapi otoritas saat ini, lanjut Achmad, bukan sekadar mempertahankan pergerakan mata uang pada tingkat angka psikologis tertentu.

Ini mengukur sejauh mana biaya stabilisasi tersebut masih sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh.

“Tekanan berat terhadap rupiah kali ini dipicu oleh kombinasi persoalan makroekonomi global dan domestik, di mana imbal hasilobligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat melesat melampaui level 5,27 persen,” ungkapnya.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.

Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.