Kemenkeu Tegaskan APBN 2027 Bakal Melindungi Masyarakat, Bagaimana Strateginya?

Sejalan dengan tema APBN 2027, “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, APBN akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berfungsi untuk menumbuhkan, melindungi masyarakat, dan mendukung transformasi ekonomi.

Wakil Menteri KeuanganJuda Agung mengatakan tema tersebut bertujuan agar APBN 2027 bisa menumbuhkan,  melindungi masyarakat yang kurang beruntung, dan melakukan transformasi ekonomi kita

“Tentu dalam koridor fiskal yang prudent,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Jumat, 2 Oktober 2026.

To grow, kata Juda, berarti APBN harus dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, serta mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sementara To protect, berarti APBN hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi.

“Selanjutnya, to transform berarti APBN harus mampu memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui investasi serta pengembangan hilirisasi dan industrialisasi,” ungkapnya.

Penerimaan Negara

Lebih lanjut, Juda mengungkapkan strategi penerimaan negara yang berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dari sisi pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi; optimalisasi Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine; meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak strategis dan berisiko tinggi; penguatan penegakan hukum pajak; serta optimalisasi insentif pajak.

Dari sisi bea dan cukai, akan dilakukan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan Barang Kena Cukaiilegal; intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakaudan bea masuk komoditas tertentu; perluasan basis penerimaan bea keluar dan BKC; penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang; memperkuat fasilitasi ekspor, hilirisasi, dan pertumbuhan wilayah; serta peningkatan layanan dan tata kelola.

“Lalu dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan Sumber Daya Alammelalui perbaikan tata kelola, penguatan SIMBARA, dan peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya  juga akan meningkatkan kualitas layanan PNBP melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan penyederhanaan layanan; juga memastikan peningkatan kepatuhan PNBP melalui penguatan pengawasan dan penegakan  hukum.

Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan.

Sementara itu, defisit APBN 2027 akan dijaga pada level 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto, dengan fokus utama pada optimalisasi pembiayaan domestik.

“Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global. Surat Berharga Negarakita sekarang ini mungkin hanya 13-14 persen yang dimiliki asing, ” kata Juda.

“Sementara, 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen yang dimilik asing. Ini tentu saja bisa mengurangi kerentaan di pasar uang dan pasar valas kita,” lanjutnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2027 akan diarahkan untuk mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable; pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif dan active cash and debt management; optimalisasi peran Danantara,

Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund; memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; serta optimalisasi Saldo Anggaran Lebihsebagai buffer untuk mitigasi ketidakpastian.

Juda mengungkapkan, berbagai kebijakan pembiayaan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan terjaganya disiplin pengelolaan fiskal, yang pada akhirnya akan  membangun dan menjaga kepercayaan

“Kita sudah banyak belajar dari negara-negara yang utangnya banyak dan defisitnya tinggi. Itu semua pertumbuhannya ups and downs, tidak sustainable, dan yield mereka lebih tinggi, biaya utangnya lebih mahal, ditambah juga tidak sustainable.

Jadi disiplin itu penting dalam pengelolaan fiskal, dan trust itu sangat dipengarugi oleh kedisiplinan kita,” pungkasnya.

Jurus Kemenkeu Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah menyebut kebijakan fiskal sangat diperlukan sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di tengah guncangan global.

Juda mengatakan berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung.

Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, kata dia, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian.

“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan.”  ujar dia dalam keterangannya, Senin, 28 September 2026.

Pemerintah menyatakan APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif.

Peran perbankan dinilai juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.

Menurut Juda, efisiensi tidak selalu berarti ketahanan, sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting.

Juda menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangansebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.

“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik.”  ungkap Juda.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.

Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.