Ia memastikan tidak ada pembengkakan anggaran operasional maupun pembayaran gaji ganda untuk jabatan ganda yang kini diembannya.
Langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi anggaran pemerintah di tengah pembentukan struktur kementerian baru. Bahlil memilih menggunakan fasilitas dan alokasi yang sudah ada ketimbang mengajukan alokasi dana baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil guna menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi pemborosan anggaran negara menyusul pembentukan kementerian koordinator baru di kabinet.
Ia menegaskan bahwa operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan menempel pada anggaran Kementerian ESDM.
“Saya, mengatakan bahwa dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan bempros.
Saya nggak mau, strategi saya bukan seperti itu,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri acara Investor Daily Summit 2026, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Menteri ESDM tersebut menerangkan mekanisme teknis terkait pembiayaan dan hak keuangan yang akan ia terima selama menjalankan dua fungsi menteri sekaligus.
Ia memastikan seluruh kegiatan operasional kementerian koordinator yang ia pimpin akan disokong penuh oleh pos anggaran Kementerian ESDM.
“Jadi kami sudah menyampaikan bahwa menko hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada, menko nanti di situ dibagi,” tegas Bahlil.
Tak hanya persoalan anggaran operasional lembaga, Bahlil juga mengklarifikasi mengenai hak keuangan atau gaji yang berhak ia terima sebagai pejabat publik.
Kendati memegang dua pos jabatan strategis sekaligus, ia memastikan hanya menerima penghasilan tunggal.
“Yang kedua, gajinya juga satu aja. Sekalipun dua kapres, gajinya satu aja,” kata Bahlil menegaskan komitmen efisiensinya.
Lebih jauh, Politikus Partai Golkar ini membeberkan rekam jejak pengkelolaan penghasilan pribadinya sejak pertama kali dilantik menjadi pejabat negara.
Bahlil mengaku selalu mengalokasikan seluruh gaji pokok beserta dana operasional menteriyang ia terima untuk kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan.
“Dan memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri insyaAllah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisipkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu,” ungkapnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa porsi terbesar dari donasi rutin pribadinya disalurkan kepada kelompok aktivis muda serta junior-juniornya di organisasi kepermudaan yang membutuhkan uluran tangan.
Kebiasaan ini telah ia jalankan secara konsisten sepanjang karier politiknya di birokrasi.
“Ada di yang teman-teman kan aktivis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi saya kasih ke situ untuk yang membutuhkan,” pungkas Bahlil.
Melalui penegasan ini, Bahlil berharap publik tidak memelihara prasangka negatif terkait pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Pemerintah mengklaim terus berupaya mengoptimalkan kinerja hilirisasi nasional tanpa harus membebani APBN secara berlebihan.
Sebelumnya, Bahlil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026.
Dengan pelantikan tersebut, Bahlil kini memegang dua posisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain tetap menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil dipercaya memimpin kementerian koordinator yang menangani bidang hilirisasi dan transisi energi.
“Insyaallah kita menjalankan amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskap untuk ee Menko merangkap ee Menteri SDM.
jalankan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai dilantik Presiden, Kamis 1 Oktober 2026.
Penunjukan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menambah tanggung jawabnya di sektor energi dan pengolahan sumber daya alam.
Sebelumnya, Bahlil telah memimpin Kementerian ESDM yang menangani kebijakan energi dan sumber daya mineral.
Selain Bahlil, Prabowo juga melakukan sejumlah pergantian pejabat dalam reshuffle kabinet kali ini. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesiamenggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Listyo Sigit selanjutnya bergeser dari posisi Kapolri untuk menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Presiden juga melantik sejumlah pejabat lainnya.
Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanSementara itu, posisi Menteri Luar Negeri diisi Arrmanatha Nasir.
Prabowo juga melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian dan Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
Di tingkat wakil menteri, Presiden melantik Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkolisoh Ibnu Aman dan Luky Afirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Prabowo juga melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.