Harga Minyak Turun Tipis, IEA Buka Keran Stok Saat Perang Iran bikin Pasokan Dunia TercekikWamenko Dradjad Bidik Pertumbuhan Ekonomi Tembus Enam Persen, Berikut Strateginya
Dengan begitu, Rp23,87 miliar lebih tepat disebut sebagai hitungan hak keuangan 26 anggota, bukan total ongkos yang harus ditanggung negara untuk menjalankan seluruh struktur Wantimpres.
Persoalan biaya birokrasi menjadi semakin besar ketika dilihat dari keseluruhan kementerian dan lembaga. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja kementerian dan lembaga pada 2024 mencapai sekitar Rp1.321,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mencapai Rp291,8 triliun. Belanja barang mencapai sekitar Rp521 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp353,8 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat belanja pegawai pada 2024 meningkat 11,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tekanan terhadap anggaran tersebut berlanjut pada 2025. Realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga mencapai sekitar Rp321,3 triliun atau meningkat 10,1 persen.
Kementerian Keuangan menyebut salah satu faktor pendorongnya adalah pengangkatan 355,4 ribu CASN baru.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp357 triliun untuk belanja pegawai kementerian dan lembaga. Total belanja kementerian dan lembaga pada tahun tersebut dirancang sekitar Rp1.498,3 triliun.
Dengan demikian, belanja pegawai kementerian dan lembaga meningkat dari Rp291,8 triliun pada 2024 menjadi Rp321,3 triliun pada 2025, kemudian dialokasikan sekitar Rp357 triliun dalam RAPBN 2026.
Kenaikan tersebut memang tidak bisa seluruhnya dianggap sebagai akibat bertambahnya jumlah kementerian. Ada faktor lain seperti pengangkatan ASN, perubahan kebijakan remunerasi dan kebutuhan belanja pemerintah.
Namun angka tersebut memperlihatkan bahwa biaya sumber daya manusia dalam birokrasi sendiri sudah berada pada skala ratusan triliun rupiah.
Di titik inilah kritik mengenai kabinet besar menjadi relevan. Ketika jumlah kementerian bertambah, pemerintah tidak hanya menambah kursi menteri.
Setiap organisasi membawa kebutuhan sekretariat, pegawai, gedung, sistem informasi, kendaraan, pengadaan, perjalanan dinas hingga koordinasi antarinstansi.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembesaran pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada apakah struktur tersebut memiliki dasar hukum.
Pemerintah juga perlu menunjukkan apakah tambahan organisasi tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif.
Untuk mengukurnya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki sejumlah indikator.
Kementerian PANRB memiliki Indeks Pelayanan Publik yang menilai berbagai aspek pelayanan, mulai dari kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, pengaduan hingga inovasi.
Dataset resmi tersebut tersedia untuk periode 2023 hingga 2025.
Pada 2025, sebanyak 123 instansi memperoleh predikat A dalam Indeks Pelayanan Publik, 173 instansi mendapat A-, 101 instansi mendapat B, 82 mendapat B-, 83 mendapat C dan 12 instansi memperoleh D.
Indikator lain adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian PANRB mencatat indeks SPBE nasional meningkat dari 2,18 pada 2019 menjadi 3,12 pada 2024 dan masuk kategori baik.
Data tersebut menunjukkan kualitas administrasi pemerintahan memang mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pembesaran struktur pemerintahan tidak serta-merta dapat disebut sebagai pemborosan.
Masalahnya adalah bagaimana memastikan tambahan biaya menghasilkan tambahan kapasitas. Jika kementerian bertambah, pejabat bertambah dan struktur pendukung ikut berkembang, maka indikator keberhasilannya harus ikut bergerak.
Perizinan harus lebih cepat, pelayanan publik lebih sederhana, koordinasi antarinstansi lebih efektif dan belanja negara menghasilkan manfaat yang bisa diukur.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.