Danantara Pangkas Pelindo Jadi 24 Perusahaan, Model Bisnis DiubahESDM Utamakan Pengusaha Lokal, Penggunaan Afiliasi Jasa Tambang Dibatasi
Kebutuhan listrik 32 GW pada 2032 yang diproyeksikan ESDM menjadi angka paling mencolok dalam cerita ini. Untuk membayangkan skalanya, 32 GW yang beroperasi penuh selama setahun secara matematis membutuhkan sekitar 280,3 TWh listrik.
Sementara itu, PLN mencatat penjualan listrik nasional pada 2025 mencapai 317,69 TWh.
Angka tersebut berasal dari laporan statistik PLN, dengan konsumsi industri 95,10 TWh, rumah tangga 134,56 TWh, bisnis 61,98 TWh, dan pelanggan lainnya 26,05 TWh.
Dengan asumsi hipotetis seluruh 32 GW bekerja penuh sepanjang tahun, kebutuhan energinya setara sekitar 88 persen penjualan listrik PLN pada 2025.
Angka 88 persen ini bukan berarti data center akan menyedot 88 persen listrik Indonesia. Proyeksi 32 GW merupakan kebutuhan daya pada 2032, sementara perhitungan 280,3 TWh menggunakan asumsi beban penuh 24 jam selama setahun.
Kondisi operasi nyata bisa berbeda. Tetapi perbandingan tersebut tetap menunjukkan satu hal.
Ledakan data center bukan persoalan kelistrikan skala kecil.
Bahkan sebelum sampai 32 GW, target kapasitas data center lebih dari 2.000 MW pada 2029 saja sudah berarti sekitar 17,5 TWh per tahun apabila seluruh kapasitas tersebut beroperasi penuh.
ESDM sendiri menegaskan bahwa kompetisi antarnegara untuk menarik data center ke depan bukan semata-mata soal harga tanah atau tarif listrik.
Investor membutuhkan kapasitas yang andal, kualitas daya, kemampuan ekspansi, kepastian pasokan, konektivitas cepat, dan semakin penting pula sumber listrik rendah karbon.
Jadi, ketika sebuah proyek data center dihentikan atau izin pembangunannya tersendat, persoalannya memang bisa menyentuh iklim investasi.
Tetapi sebaliknya, ketika proyek dibiarkan tumbuh tanpa perhitungan kebutuhan listrik, transmisi, air, dan dampak lingkungannya, pemerintah juga menghadapi risiko lain. Data center membutuhkan kepastian. Sistem listrik juga membutuhkan perencanaan.
Di pasar modal, efek dari ledakan tersebut mulai terlihat paling jelas pada emiten yang memang menjalankan bisnis data center. Salah satunya adalah DCII.
DCI Indonesia saat ini mencatat lima lokasi dengan sembilan data center dan total 132 MW shell capacity. Perusahaan juga menyatakan memiliki potensi kapasitas lebih dari 2.000 MW.
Kinerja keuangannya memberikan gambaran bahwa permintaan tersebut bukan sekadar cerita masa depan. Pada semester I 2026, DCII mencatat pendapatan Rp1,77 triliun, naik 33,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba bersih mencapai Rp732,5 miliar, tumbuh 18,74 persen. Sebagian besar pendapatan berasal dari bisnis colocation data center yang mencapai sekitar Rp1,67 triliun.
DCII juga sedang memperbesar kapasitas.
Dalam penjelasan kepada OJK, perusahaan menyebut kenaikan aset antara lain berkaitan dengan penyelesaian fit-out kapasitas tersisa JK6, pembangunan gedung data center baru untuk memenuhi kapasitas terkontrak, serta pembelian lahan untuk ekspansi.
Jadi ada hubungan yang cukup jelas antara pertumbuhan kebutuhan komputasi, ekspansi kapasitas data center, dan pertumbuhan bisnis emiten.
Tetapi DCII bukan satu-satunya pemain. Telkom melalui NeutraDC mencatat pendapatan Rp867 miliar pada semester I 2026, tumbuh 11 persen secara tahunan, dengan total kapasitas efektif 49,9 MW.
Telkom juga sedang memperkuat bisnis data center dengan konsolidasi aset data center TelkomGroup di bawah NeutraDC.
Dengan kata lain, kalau investasi data center benar-benar meledak sesuai proyeksi pemerintah, dampaknya tidak berhenti di perusahaan data center.
Ada rantai bisnis yang ikut bergerak mulai dari penyedia listrik, jaringan telekomunikasi, fiber optic, konstruksi, pendingin, perangkat server, hingga operator pusat data.
Indonesia punya pasar digital yang besar dan lokasi strategis. Komdigi menyebut kapasitas data center nasional ditargetkan menembus lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Namun target tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kapasitas Indonesia masih harus mengejar kebutuhan yang berkembang sangat cepat.
Apalagi pertumbuhan AI membuat data center bukan lagi sekadar tempat menyimpan data.
Model AI membutuhkan komputasi yang jauh lebih intensif, sehingga kebutuhan terhadap server berdaya tinggi, pendinginan, jaringan dan listrik ikut meningkat.
Itulah sebabnya pemerintah kini berbicara tentang data center bersamaan dengan pembangkit listrik dan infrastruktur energi.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi berhenti pada apakah Indonesia membutuhkan investasi data center. Investasi itu jelas dibutuhkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa cepat Indonesia mampu membangun infrastrukturnya tanpa membuat sistem listrik, sumber daya air, lingkungan, dan masyarakat lokal menanggung biaya yang tidak dihitung sejak awal.
Dan dari sudut pandang pasar modal, ada pertanyaan tambahan yang tidak kalah menarik.
Jika modal hingga Rp358 triliun benar-benar masuk ke industri data center, apakah yang akan menjadi pemenang terbesar adalah operator data center seperti DCII dan NeutraDC, perusahaan listrik dan utilitas, atau justru emiten teknologi yang memasok ekosistem AI?
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.