Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralsekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, membahas konsep tersebut untuk diterapkan sejak tahap awal perencanaan kawasan hunian.
Langkah strategis ini menjadi bentuk sinergi lintas kementerian untuk menghadirkan kawasan pemukiman modern yang efisien, ramah lingkungan, sekaligus mendukung percepatan transisi energi nasional di wilayah penopang industri utama.
Inisiatif tersebut dirancang guna menjawab kebutuhan hunian bagi para pekerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kawasan industri padat karya di berbagai penjuru wilayah Indonesia.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kementeriannya menyambut positif sinergi ini demi memastikan setiap kawasan perumahan baru yang dibangun oleh Kementerian PKP memiliki akses energi yang mandiri, bersih, dan terjangkau.
“Dengan gas dan listrik yang berbasis PLTS di beberapa kawasan yang akan dikembangkan oleh Pak Menteri Perumahan.
Dan pertemuannya berakhir yang baik, produktif dan paten Pak Menteri Ara,” kata Bahlil dalam keterangannya kepada media, dikutip Sabtu, 10 Oktober 2026.
Integrasi fasilitas jargas dan PLTS atap ini diproyeksikan bakal menekan beban biaya energi harian masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan konsumsi LPG tabung serta pasokan listrik fosil konvensional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bahlil dalam mewujudkan ekosistem hunian berbasis hijau di kawasan-kawasan industri prioritas.
“Ya, Pak Menko, terima kasih dukungannya.
Kemarin kami mendampingi Pak Presiden ke Maluku Utara untuk investasi yang luar biasa, yang diawali dulu dari Pak Menko waktu itu menjadi Menteri Investasi,” tutur pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Ara membeberkan bahwa skala investasi hilirisasi dan industri di kawasan seperti Maluku Utara telah mencapai nilai yang sangat bernilai fantastis, sehingga kebutuhan fasilitas pendukung seperti perumahan pekerja berkualitas menjadi sangat mendesak.
“Dua puluh miliar sudah jalan Pak Menko, ya. Tujuh miliar dolar itu juga akan berproses di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan,” papar Ara.
Selain menyasar kawasan pusat hilirisasi mineral di kawasan timur Indonesia, skema perumahan berbasis energi bersih ini juga disiapkannya untuk kawasan penyangga industri manufaktur strategis di Pulau Jawa.
“Ya, salah satunya di Maluku Utara itu bisa menjadi percontohan. Di pusat-pusat industri seperti di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Bekasi.
Selain di Kabupaten Bekasi ada yang kita lakukan Meikarta, ya, dari hibah lipo 30 hektar nanti yang membangun dan membiayai sesuai arahan Pak Presiden adalah dari Danantara,” jelas Ara.
Model pembiayaan serta eksekusi pembangunan hunian di kawasan percontohan tersebut dipastikan bakal melibatkan konsorsium investasi dan lembaga pengelola investasi nasional untuk menjamin keberlanjutan proyek secara jangka panjang.
Melalui kolaborasi antarkementerian dan lembaga ini, pemerintah optimistis penyediaan kawasan hunian terpadu berbasis energi bersih jargas dan PLTS tidak hanya menyelesaikan masalah backlog perumahan nasional, tetapi juga mempercepat penguatan infrastruktur hijau di kawasan industri.
Meikarta Masuk Rencana Integrasi Jargas dan PLTS
Sebelumnya, Maruarar menyebut penggunaan jaringan gas dan listrik berbasis PLTS akan diterapkan pada pembangunan perumahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Proyek tersebut memanfaatkan lahan hibah dari Lippo Group seluas 30 hektare, dengan pembangunan dan pembiayaan yang direncanakan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Pemerintah masih membahas aspek teknis, regulasi, lahan, dan pembiayaan untuk rencana pembangunan perumahan berbasis energi tersebut.
Maruarar menyebut Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, dan sejumlah pusat industri lain sebagai lokasi yang disiapkan untuk pengembangan proyek percontohan.
Sementara itu, Kementerian PKP pada 29 Juni 2026 mencatat hibah lahan Meikarta seluas 30 hektare akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun subsidi.
Berdasarkan keterangan kementerian, lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian di tiga lokasi.
Kementerian PKP juga menyebut backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,64 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional2025. Persoalan backlog terbesar berada di wilayah perkotaan.
Dalam pembaruan pada 26 Mei 2026, Kementerian PKP menyatakan pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta telah memasuki tahap pemasangan tiang pancang.
Dari total rencana 8.600 tiang pancang, sebanyak 1.836 tiang telah terpasang saat laporan tersebut diterbitkan. Kementerian menargetkan pembangunan selesai pada Agustus 2028.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.