Rangkap jabatan ini dinilai menjadi eksperimen kelembagaan berisiko tinggi yang wajib membuktikan efektivitas kinerjanya dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan ke depan.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menegaskan, penggabungan dua peran strategis ini memang menjanjikan eksekusi kebijakan yang lebih cepat.
Namun, di sisi lain itu berpotensi memangkas mekanisme pengawasan serta fungsi koreksi di tingkat internal pemerintahan.
“Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting justru bukan seberapa cepat keputusan dibuat, melainkan siapa yang mengoreksi keputusan itu ketika kewenangan koordinasi dan kewenangan teknis berada pada tangan yang sama,” lanjutnya.
Achmad menguraikan bahwa penumpukan kewenangan pada figur yang sama berisiko mengaburkan fungsi kementerian koordinator sebagai penengah yang objektif.
“Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia dapat menjadi eksperimen kelembagaan yang efektif, tetapi juga dapat menciptakan konsentrasi kewenangan yang terlalu besar,” ujar dia.
Oleh karena itu, legitimasi rangkap jabatan ini tidak boleh bertumpu pada alasan politik atau efisiensi administratif semata. Ia harus dibuktikan melalui hasil yang konkret dalam enam sampai dua belas bulan.
Sektor hilirisasi diakuinya membutuhkan pengawalan masif mengingat investasinya mencakup banyak aspek teknis dan kelembagaan lintas sektor.
“Masalah koordinasi memang nyata. Hilirisasi bukan hanya urusan tambang.
Sebuah proyek smelter membutuhkan izin, energi, jaringan listrik, pelabuhan, lahan, pembiayaan, insentif fiskal, tenaga kerja, dan kepastian pasar. Selama ini kewenangan tersebut tersebar di banyak kementerian dan BUMN.
Dalam konteks itu, keberadaan Menko khusus dapat masuk akal,” paparnya.
Kebutuhan akan pusat koordinasi yang kuat terbukti dari besarnya skala realisasi modal yang masuk ke sektor pengolahan bahan mentah nasional.
“Apalagi skala hilirisasi sudah sangat besar. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi hilirisasi semester I 2026 mencapai sekitar Rp300,1 triliun atau hampir 30 persen dari total investasi nasional, kata Achmad.
“Pemerintah juga memiliki peta jalan hilirisasi puluhan komoditas dengan potensi investasi ratusan miliar dolar AS. Ini artinya, Indonesia memang membutuhkan pusat koordinasi yang kuat,” ucapnya.
Kendati demikian, Achmad mengingatkan bahaya tersembunyi dari penyatuan kewenangan koordinasi dan teknis operasional.
“Akan tetapi, koordinasi yang kuat tidak identik dengan kewenangan yang terkonsentrasi. Seorang menteri koordinator idealnya berfungsi sebagai wasit ketika kementerian teknis memiliki kepentingan yang berbeda,” tegasnya.
Ketika Menko sekaligus menjadi Menteri ESDM, sebagian fungsi wasit sekaligus pemain berada pada figur yang sama. Rantai keputusan mungkin lebih pendek, tetapi ruang koreksi juga berpotensi menyempit. Di sinilah pemerintah harus berhati-hati.
Selain masalah tata kelola kelembagaan, tantangan terbesar Bahlil terletak pada penyelarasan target akselerasi hilirisasi industri dengan agenda transisi energi bersih.
“Persoalan yang lebih besar lagi adalah bagaimana memastikan hilirisasi tidak justru mengorbankan transisi energi. Indonesia memang ingin menjadi pusat pengolahan mineral dunia,” urai Achmad.
Akan tetapi, jika smelter dan kawasan industri baru terus bergantung pada listrik berbasis batu bara, Indonesia berisiko menghasilkan produk hilir dengan jejak karbon tinggi.
Hilirisasi seperti itu mungkin meningkatkan nilai ekspor hari ini, tetapi dapat menjadi masalah daya saing besok.
Rendahnya porsi energi terbarukan saat ini menuntut komitmen ekstra agar pengembangan industri baru tidak menambah beban emisi nasional.
“Data Kementerian ESDM menunjukkan bauran energi baru terbarukan 2025 masih sekitar 15,75 persen.
Sementara RUPTL PLN 20252034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sekitar 69,5 GW, dengan porsi besar berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan,” sebutnya.
Achmad menegaskan bahwa kesuksesan Bahlil tidak lagi bisa diukur sebatas nilai nominal investasi atau jumlah fisik pabrik yang terbangun.
“Maka ukuran keberhasilan Bahlil tidak boleh hanya berapa smelter dibangun atau berapa investasi masuk. Pertanyaannya harus lebih keras: berapa banyak proyek hilirisasi menggunakan energi bersih?
Berapa kapasitas EBT baru yang benar-benar beroperasi? Seberapa cepat jaringan transmisi dibangun?
Seberapa besar ketergantungan industri baru terhadap captive coal dapat dikurangi?” cetusnya.
Achmad merinci peta jalan pembuktian kinerja Bahlil yang terbagi dalam dua tahapan waktu krusial.
“Enam bulan pertama harus menjadi ujian koordinasi. Pemerintah perlu membuka daftar proyek prioritas yang selama ini tersendat dan menjelaskan hambatannya.
Jika kementerian koordinator baru memang efektif, bottleneck perizinan, pasokan energi, pembebasan lahan, atau sinkronisasi kebijakan harus berkurang secara nyata,” kata Achmad.
Sementara pada tenggat satu tahun, parameter penilaian harus difokuskan pada dampak nyata terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam dua belas bulan, ukuran kinerjanya harus lebih tegas.
Investasi hilirisasi harus menghasilkan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kandungan lokal, memperbesar penerimaan negara, memperluas keterlibatan perusahaan domestik, serta mempercepat proyek energi bersih, jelasnya.
Jika yang bertambah hanya angka investasi, sementara teknologi, keuntungan, dan rantai pasok tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu, hilirisasi belum tentu menghasilkan transformasi ekonomi yang sehat.
Mengingat besarnya nilai ekonomi yang dikelola, Achmad mendesak diberlakukannya mekanisme transparansi dan pengawasan yang ekstra ketat dari lembaga legislatif maupun kepresidensialan.
“Ada pula persoalan akuntabilitas. Semakin besar kewenangan yang terpusat pada satu pejabat, semakin tinggi kebutuhan terhadap transparansi.
Keputusan mengenai tambang, pasokan energi, izin, prioritas proyek, insentif, hingga pengembangan kawasan industri menyangkut kepentingan ekonomi bernilai sangat besar.
Tanpa pengawasan kuat, percepatan dapat berubah menjadi diskresi yang terlalu luas,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, Presiden perlu menetapkan kontrak kinerja publik bagi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
DPR juga harus memperketat pengawasan atas batas kewenangan, konflik kepentingan, serta capaian hilirisasi dan transisi energi,” tambah Achmad.
Achmad menutup analisisnya dengan menekankan bahwa kesuksesan kepemimpinan Bahlil pada akhirnya diukur dari penyelesaian akar masalah di lapangan, bukan sekadar pengumpulan kekuasaan.
“Rangkap jabatan Bahlil pada akhirnya tidak boleh dinilai dari seberapa banyak kekuasaan yang terkumpul, tetapi dari seberapa banyak masalah yang benar-benar dapat diselesaikan,” ujar Achmad.
Jika dalam satu tahun proyek menjadi lebih cepat, energi semakin bersih, lapangan kerja bertambah, nilai tambah lebih banyak tinggal di Indonesia, dan tata kelola tetap transparan, rangkap jabatan dapat dianggap efektif.
“Akan tetapi, jika yang bertambah hanya kewenangan sementara transisi energi tetap lambat, maka Indonesia tidak sedang menyelesaikan masalah koordinasi. Indonesia hanya sedang memusatkan masalah pada satu meja,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat ganda kepada Bahlil Lahadalia untuk mengoordinasikan hilirisasi sumber daya alam sekaligus transisi energi nasional.
Penyatuan dua agenda strategis tersebut dilakukan guna merespons dinamika geopolitik global serta tuntutan percepatan penggunaan energi bersih yang kian mendesak.
Keputusan tersebut ditandai dengan pelantikan Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, Bahlil dipastikan tetap merangkap jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Usai pelantikan, Bahlil menegaskan kesiapannya untuk memikul dua tanggung jawab besar di Kabinet Merah Putih tersebut secara totalitas.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Penyatuan dua portofolio ini diarahkan untuk mendongkrak nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian energi nasional yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga kepastian pasokan energi bagi dunia usaha.
Menurut Bahlil, ketidakpastian kondisi geopolitik dan konstelasi ekonomi dunia membuat agenda hilirisasi dan transisi energi tidak bisa lagi ditangani secara terpisah.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.