Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralmenyiapkan langkah taktis untuk meredam potensi kejahatan serupa di wilayah lainnya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa kendala penyaluran BBM bersubsidi di lapangan sebenarnya bukan dipicu oleh pengatatan atau pemotongan kuota secara mendadak oleh pemerintah.
Bahlil mengungkapkan, bahwa penyebab utama dinamika pasokan di masyarakat dipicu oleh shifting atau pergeseran pola konsumsi. Kelompok masyarakat mampu yang seharusnya membeli BBM nonsubsidi justru ikut berburu BBM bersubsidi.
“Sebenarnya enggak juga, kita kan sudah ngomong. Bahwa untuk mobil-mobil yang sifatnya Avanza atau apa itu kan kalau 50 liter itu kan bisa meng-cover kurang lebih sekitar 200 sampai 300 kilo perjalanan kita.
Nah, tetapi kalau untuk truk ya, itu bisa sampai dengan sampai tangki penuh lah gitu ya.
Tetapi yang terjadi sekarang itu kan adalah sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” ujar Bahlil kepada wartawan, usai menghadiri InTechSEA 2026, Senin, 14 September 2026.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalini menyayangkan sikap pemilik kendaraan mewah yang tega menggerus jatah energi untuk masyarakat kurang mampu.
Ia menyentil moralitas masyarakat kelas menengah ke atas agar memiliki kepedulian sosial.
“Ya enggak apa-apa, tapi mbok saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang yang apa ya, mobilnya yang bagus, ya kita harus pakai perasaan lah, masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak gitu,” tutur Bahlil.
Di luar persoalan pergeseran konsumsi, Kementerian ESDM menemukan indikasi tindak pidana murni yang menjadi biang kerok utama kelangkaan BBM bersubsidi di Makassar.
Kepolisian setempat membongkar modus penimbunan menggunakan armada kendaraan yang telah dimodifikasi secara khusus.
Aparat menemukan sejumlah kendaraan jenis SUV hingga truk yang disulap memiliki tangki siluman berkapasitas besar di bagian belakang untuk menyedot BBM subsidi secara berulang-ulang di SPBU.
“Yang kedua, ditemukan oleh polisi, sekarang kan lagi viral tuh, contoh yang di Makassar. Itu ada mobil Fortuner, ada truk, ternyata di belakangnya itu dibikin tangki, ada yang sampai 1 ton, ada yang sampai 700 liter.
Jadi mereka ngantri itu hanya untuk mengisi itu, untuk melakukan tujuan tertentu,” tegas Bahlil.
Bahlil mengecam keras aksi para spekulan dan oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, ulah jahat menguras BBM bersubsidi demi kepentingan bisnis pribadi sangat merugikan rakyat kecil yang menjadi sasaran utama bantuan negara.
“Ini kan kasihan lah, jangan kita begitu untuk rakyat gitu loh, ini kan subsidinya untuk rakyat kecil,” tambahnya.
Menanggapi krisis pasokan di Makassar, Kementerian ESDM bergerak cepat menjalin kolaborasi lintas instansi bersama Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar, hingga Kepolisian Daerah.
Langkah intervensi ini terbukti ampuh mengurai antrean panjang di SPBU wilayah tersebut.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan.
Perubahan pola konsumsi ikut meningkatkan permintaan terhadap BBM subsidi ketika sebagian pengguna yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.
Pada saat yang sama, praktik penyelewengan melalui kendaraan dengan tangki tambahan membuat konsumsi BBM subsidi semakin sulit dikendalikan.
Modifikasi tangki memungkinkan pelaku melakukan pengisian dalam jumlah besar dan berulang, sehingga pasokan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dapat terserap untuk kepentingan lain.
Kondisi ini membuat pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM subsidi.
Pemerintah tidak hanya perlu memastikan ketersediaan pasokan di SPBU, tetapi juga mengawasi pola pembelian dan mencegah penyalahgunaan di tingkat pengguna.
Kasus Makassar menjadi contoh bahwa gangguan distribusi dapat muncul dari kombinasi perubahan permintaan dan praktik penyelewengan di lapangan.
“Dan sekarang untuk di Makassar kita sudah bekerja sama dengan Gubernur, dengan Wali Kota, dengan pihak Kepolisian, untuk kita mengurai. Nah, sekarang udah alhamdulillah sekarang udah mulai terurai.
Tapi, kita akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi ini tepat sasaran,” jelas Bahlil.
Berangkat dari fenomena di Makassar, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah memetakan ancaman serupa dan menyiapkan strategi antisipasi terpadu untuk daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
“Semua, dengan kejadian itu saya antisipasikan daerah-daerah lain,” kata Bahlil.
Namun, saat ditanya mengenai detail formula dan langkah teknis pengetatan yang bakal diterapkan di daerah-daerah target, Bahlil memilih untuk merahasiakannya demi menjaga efektivitas operasi pengawasan di lapangan.
“Ya jangan, kalau antisipasinya saya ngomong udah bocor duluan,” tutup Bahlil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.