Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 6 persen pada 2027. Target tahun depan naik dari APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Menteri KeuanganSuahasil Nazara mengatakan, APBN 2027 harus tetap mampu menjaga kesehatan fiskal sekaligus memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi.
Menurutnya, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, meningkatkan produksi dan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing nasional.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan.
Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” ujar Suahasil dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Sementara defisit anggaran dipatok 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto
Dengan angka tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan tanpa mengabaikan keberlanjutan APBN.
Untuk mengejar pertumbuhan 6 persen pada 2027, pemerintah bakal mengandalkan belanja negara, sinergi dengan sektor swasta maupun Danantara.
Tujuannya guna meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, hingga menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan pertumbuhan investasi perlu dipacu sekitar 7 persen agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun depan.
Arah baru APBN tersebut menjadi kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan fiskal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selama dua tahun belakangan, Suahasil mengatakan bahwa APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta membiayai sejumlah agenda prioritas pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Pada sektor pendidikan, program Makan Bergizi Gratishingga 31 Agustus 2026 diklaim telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.
Selain MBG, Pemerintah mengaku telah menjalankan program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara pada sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis disebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Menkeu melanjutkan, APBN sejauh ini juga dimanfaatkan untuk renovasi 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat, serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerahdi sejumlah daerah.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” papar Suahasil.
Di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, pemerintah juga menghadapi kebutuhan menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi di tengah dinamika global.
Perekonomian Indonesia diklaim tumbuh di kisaran 5 persen, sementara pemerintah melanjutkan reformasi fiskal dan sektor keuangan untuk memperkuat daya tahan ekonomi.
Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu persaingan usaha secara sehat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah menempatkan APBN pada dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel.
Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” pungkas Suahasil.
Fiskal 2027 Diarahkan Ekspansif, Lindungi Masyarakat dan Pacu Investasi
Sebelumnya Suahasil Nazara sempat menegaskan kebijakan fiskal 2027 akan tetap ekspansif sekaligus kredibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global.
“APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel.” ujar dia dalam keterangannya, Kamis, 24 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Badan AnggaranDPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2027.
Suahasil menyampaikan bahwa pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah situasi konflik global yang tidak mudah.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat perekonomian nasional dengan menjaga fundamental ekonomi dan kinerja APBN.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45 persen dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,2 persen, sementara kinerja APBN hingga akhir Agustus juga menunjukkan kondisi yang solid.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Brutosebagai bagian dari disiplin fiskal sekaligus menjaga kredibilitas APBN.
“Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya” ungkap Suahasil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.