Kebijakan transisi energi ini dinilai salah mengincar kelompok sasaran dan tidak kompatibel dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa wacana kompor listrik yang membidik pengguna LPG subsidi justru menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai objek eksperimen kebijakan yang merugikan.
“Jika target utamanya mengurangi impor LPG, sasaran paling logis semestinya kelompok menengah dan atas yang kapasitas listriknya memadai.
Karakteristik teknologi ini bertolak belakang dengan kondisi riil mayoritas pelanggan subsidi di Indonesia yang hanya memiliki daya listrik rumah tangga berkisar antara 450 VA hingga 900 VA.
Menurutnya, ini adalah kesalahan desain kebijakan yang sangat mendasar. Dari aspek ekonomi perilaku, kata Achmad, masyarakat miskin dipastikan akan menolak karena kebijakan ini menghilangkan kepastian pengeluaran.
Ia menjelaskan bahwa, pengguna LPG subsidi tahu pasti biaya per tabung yang mereka keluarkan, sementara kompor listrik memicu ketidakpastian tagihan bulanan di tengah daya beli yang sedang tertekan.
Selain membebani konsumen, Achmad menyebut, migrasi massal ini juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurutnya, lonjakan penggunaan kompor induksi pada jam-jam puncakakan memaksa PT PLNmelakukan investasi raksasa baru untuk penguatan jaringan distribusi dan transformator cadangan.
Achmad pun mempertanyakan apakah biaya investasi jaringan PLN tersebut sudah dihitung secara transparan oleh pemerintah dalam klaim penghematan subsidi.
“Keberhasilan kebijakan energi nasional diukur dari penguatan ketahanan energi yang fundamental, bukan dari kuantitas kompor yang dibagikan.
Jika hanya memindahkan beban dari tabung gas ke meteran listrik, ini sekadar pergantian kemasan masalah lama,” tegasnya.