Bunga Murah tak Cukup, METI Minta Kepastian Regulasi untuk Biayai Proyek EBTHarga Daging Sapi tak Kunjung Turun, Impor Baru 43 Persen
Masalahnya, struktur bauran EBT Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bioenergi. Kementerian ESDM mencatat kontribusi bahan bakar nabati atau FAME mencapai 5,01 persen, sedangkan biomassa menyumbang 2,82 persen.
Pada sektor kelistrikan, PLT Bio berkontribusi 4,19 persen, PLTA 2,69 persen, dan PLTP 1,84 persen.
Sementara itu, energi surya yang secara global menjadi salah satu sumber energi terbarukan dengan pertumbuhan kapasitas paling cepat justru masih memiliki porsi kecil di Indonesia.
Kontribusi PLTS dalam bauran energi nasional baru sekitar 0,51 persen. Pembangkit listrik tenaga bayu bahkan hanya menyumbang 0,06 persen.
Ketergantungan pada bioenergi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan EBT Indonesia belum sepenuhnya identik dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.
Sebagian kontribusi masih berasal dari penggunaan bahan bakar nabati dan biomassa.
Dari sisi investasi, persoalan berikutnya adalah bagaimana mengubah target bauran menjadi proyek yang benar-benar bankable.
International Energy Agencydalam laporan terkait investasi energi bersih menempatkan biaya modal, kepastian kebijakan, kesiapan jaringan listrik, serta kemampuan sistem menyerap pembangkit intermiten sebagai faktor penting yang menentukan laju investasi energi bersih.
Indonesia juga menghadapi persoalan geografis. Potensi energi terbarukan tersebar di berbagai wilayah, sementara pusat permintaan listrik masih terkonsentrasi di sejumlah kawasan.
Artinya, pembangunan pembangkit EBT tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber energi, tetapi membutuhkan jaringan transmisi dan distribusi yang mampu menghubungkan pembangkit dengan pusat konsumsi.
Persoalan sumber daya manusia juga ikut masuk dalam rantai masalah tersebut. Kementerian ESDM menilai proyek EBT di wilayah terpencil menghadapi kendala tenaga terampil untuk mengoperasikan dan memelihara pembangkit.
“Begitu kita pasang PLTS di remote area, siapa yang mengoperasikan itu menjadi problem utama.
Kami berharap seluruh pemangku kepentingan bisa menggerakkan SDM handal di seluruh Indonesia agar transisi energi berjalan cepat dan mandiri,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.
Dengan kondisi tersebut, tantangan mencapai target 30 persen bukan sekadar soal menambah jumlah pembangkit.
Pemerintah harus sekaligus mempercepat investasi, membangun jaringan transmisi, menyediakan skema pembiayaan yang menarik, memperkuat rantai pasok industri EBT, serta memastikan tersedianya tenaga kerja yang mampu mengoperasikan proyek di berbagai daerah.
Jika laju pertumbuhan kapasitas tetap bergerak seperti beberapa tahun terakhir, target bauran 30 persen pada 2034 akan membutuhkan percepatan yang jauh lebih besar.
Persoalannya kemudian bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi energi terbarukan, melainkan seberapa cepat potensi tersebut bisa diubah menjadi investasi dan kapasitas pembangkit yang benar-benar beroperasi.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.