Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganKementerian Keuangan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reductiondan Institut Teknologi Bandungmeluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience
ARISE merupakan decision-support system yang diklaim dapat mengintegrasikan pemodelan risiko bencana. ARISE disebut dapat menghasilkan estimasi dampak pengambilan keputusan terhadap perekonomian dan kondisi fiskal daerah.
Sistem ini diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi dan menyiapkan pembiayaan sebelum bencana terjadi.
Artinya, keputusan dalam menghadapi bencana bukan baru dieksekusi setelah muncul kerugian.
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti, mengatakan bencana memberikan tekanan fiskal dari dua arah sekaligus.
Di satu sisi, penerimaan daerah berpotensi turun. Di sisi lain, kebutuhan belanja justru meningkat untuk menangani dampak bencana.
“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nurfansa dalam keterangan resmi, Selasa, 1 September 2026.
Lebih lanjut, kondisi tersebut membuat pengelolaan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana sudah terjadi.
Pemerintah daerah perlu mengetahui potensi risiko, memperkirakan dampak ekonominya, sekaligus menghitung konsekuensi terhadap kapasitas fiskal daerah.
Apa Saja Fungsi ARISE?
Karena itu, ARISE dirancang untuk menyediakan informasi mulai dari hazard, exposure, dan vulnerability hingga potensi kerugian ekonomi serta dampak fiskalnya.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerahdalam menyusun strategi mitigasi, kesiapan pembiayaan, hingga opsi risk transfer.
Sementara bagi pemerintah pusat, sistem tersebut juga diarahkan menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerahdan pengelolaan keuangan daerah.
Lewat pendekatan tersebut, risiko bencana turut dipandang sebagai risiko terhadap kesinambungan pembangunan dan kesehatan fiskal daerah.
Bali Jadi Pilot Project
Implementasi ARISE saat ini dimulai di Provinsi Bali sebagai wilayah percontohan.
Pemerintah bersama UNDRR dan ITB selanjutnya akan memperluas implementasinya ke empat provinsi, yakni Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan ARISE dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.
Perluasan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko serta mengantisipasi konsekuensi ekonomi dan fiskal yang dapat muncul akibat bencana.
Peluncuran ARISE juga mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.
Sejumlah pihak yang hadir antara lain perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem tersebut.
Pemerintah berharap penggunaan data risiko secara lebih terintegrasi ini, dapat mendorong pengelolaan risiko fiskal bencana yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Masih Aman, BNPB Kantongi Cadangan Rp500 Miliar
Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa, memastikan keterbatasan anggaran bukan menjadi persoalan dalam penanganan gempa Flores.
Ia menyebutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencanamasih memiliki dana beberapa ratus miliar rupiah. Jika kebutuhan meningkat dan BNPB mengajukan tambahan, Kemenkeu siap memproses kebutuhan anggarannya.
“Cukup, BNPB masih punya beberapa ratus miliar. Tapi nanti kalau baru mengajukan ke kami dua hari yang lalu.
Kami setujui dengan cepat. Dan nanti kalau butuh tambahan, ya kita tambah,” ujar Purbaya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Pemerintah, kata Purbaya, setiap tahun menyediakan sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana. Dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan dapat kembali ditambah apabila kebutuhan penanganan meningkat.
“Setiap tahun itu kan disediakan lima triliun untuk bencana. Sekarang kan di sini sebagian dipakai.
Masih ada beberapa ratus miliar yang tersisa. Yang jelas kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Sebagai informasi, BNPB sendiri memiliki cadangan dana siap pakai untuk penanganan bencana sekitar Rp500 miliar.
Sebelumnya, Purbaya telah memastikan kecukupan anggaran dalam penanganan bencana gempa Flores, Nusa Tenggara Timur
Pemerintah disebut memiliki dana penanganan bencana sekitar Rp5 triliun yang nilainya dapat ditambah apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
Purbaya menyampaikan kepastian tersebut saat meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa Flores.
Ia mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana
“Cukup. BNPB masih punya beberapa ratus miliar.
Baru mengajukan ke kami dua hari yang lalu, mami setujui dengan cepat dan nanti kalau butuh tambahan, ya kita tambah,” kata Purbaya saat mengunjungi NTT dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah menempatkan anggaran bencana sebagai pos yang dapat digunakan untuk merespons kebutuhan darurat. Pemerintah setiap tahun menyediakan sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana di Indonesia.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.