Padahal, potensi ekonomi umat disebut dapat mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah setiap tahun.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menilai kondisi tersebut sebagai paradoks. Karena, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia tapi belum menempati posisi atas dalam kekuatan ekonomi global.
Nasaruddin menyebut, Indonesia ini adalah the largest muslim people in the world tapi tidak mampu masuk menjadi papan atas di dunia Muslim.
Ia memperkirakan, potensi ekonomi umat yang bersumber dari berbagai instrumen keagamaan dapat mencapai angka yang besar.
“Kalau saya memproyeksikan minimum seribu sampai seribu dua ratus triliun pertahunan ini raksasa di dunia,” ujar Nasaruddin Umar saat melakukan Audiensi Pengurus Pusat Ikatan Saudagar Muslim Indonesiadipimpin Ketua Umumdan Bendahara Umum ISMI Andi Yusran Paris di Lokasi, Jakarta, 6 April 2026.
Potensi tersebut antara lain berasal dari zakat, kurban, hingga fidyah. Untuk zakat saja, Nasaruddin menyebut potensi yang bisa dihimpun cukup besar per tahun.
Namun, realisasi yang tercatat masih jauh dari angka tersebut.
Selain zakat, nilai ekonomi dari pelaksanaan kurban juga dinilai signifikan. Berdasarkan sejumlah data, nilai kurban di Indonesia diperkirakan mencapai Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.
“Jumlah kurban di Indonesia sekitar 25 sampai 30 triliun,” kata Nasaruddin.
Di sisi lain, potensi ekonomi juga datang dari fidyah, yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu seperti lansia dan penderita penyakit kronis. Jika dikelola secara sistematis, nilai agregat dari fidyah cukup besar.
Meski memiliki potensi yang besar, Nasaruddin menilai pengelolaan ekonomi umat saat ini belum terorganisasi dengan baik. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaannya.
Ia juga menyoroti minimnya dorongan atau tekanan dalam implementasi kewajiban ekonomi keagamaan, baik dari sisi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Tidak ada pressure dari pemerintahan agama, tidak ada pressure daripada ulama,” kata Nasaruddin.
Selain itu, persoalan tata kelola juga menjadi perhatian, termasuk tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam pengelolaan dana umat. “Tidak ada dewan pengawasnya, gak ada komisarisnya,” ujarnya.
Dalam praktiknya, distribusi dana juga dinilai belum optimal. “Banyak distribusi zakat itu tidak seperti apa yang dikatakan dulu,” kata dia.
Nasaruddin juga menyoroti belum adanya integrasi antara zakat dan sistem perpajakan, yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan.
“Orang tidak bayar pajak 100 persen karena terbebani oleh bayar zakatnya juga,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan sistem di Malaysia yang telah mengintegrasikan zakat dengan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. “Kalau sudah bayar zakat, itu diberi pengurangan pajak,” kata Nasaruddin.
Menurutnya, apabila potensi ekonomi umat dapat dikelola secara optimal melalui sistem yang terintegrasi, maka dampaknya dapat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bagus menangani ekonomi umat ini pajak itu enggak usah dipakai membangun umat,” ujar Nasaruddin.
Komitmen Memperkuat Ekonomi
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum ISMI Ilham Habibie, didampingi Bendahara Umum ISMI Andi Yusran Paris serta Sekretaris Jenderal ISMI Juliana Wahid menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi umat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah
Ilham menyampaikan bahwa kontribusi umat dalam aktivitas ekonomi sebenarnya cukup besar, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal.
“Kontribusi umat dalam aktivitas ekonomi cukup signifikan, tetapi dari sisi kekuatan dan dampak ekonomi, masih banyak ruang yang perlu diperkuat,” ujar Ilham.
Ia menjelaskan, sejak berdiri lebih dari 10 tahun lalu, ISMI konsisten mendorong pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, sektor ini memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi nasional, meski masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses, skala usaha, serta visibilitas di pasar.
Ilham juga menyebutkan bahwa jaringan ISMI saat ini telah berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia dan mulai menjangkau luar negeri, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.
Ia menilai, tata kelola organisasi yang profesional menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.
“Keberlanjutan organisasi menjadi kunci untuk menjaga konsistensi program dan dampaknya terhadap ekonomi umat,” kata Ilham.
Dalam kesempatan itu, ISMI memaparkan sejumlah fokus program, antara lain di sektor pertanian, kelautan, perdagangan, serta pengembangan industri berbasis hasil bumi.
Pendekatan hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, sekaligus memperkuat daya saing.
Selain itu, integrasi teknologi dan kewirausahaan juga menjadi perhatian dalam upaya mendorong efektivitas program di lapangan.
Ilham menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keagamaan dan penguasaan teknologi dalam membangun ekonomi umat yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga membuka peluang kolaborasi antara ISMI dan pengelola Masjid Istiqlal dalam program pemberdayaan ekonomi.
Menteri Agama menyambut positif rencana tersebut dan mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha berbasis umat.
Audiensi ini menjadi forum untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi ekonomi umat, seiring kebutuhan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan global.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Andi Yusran Paris, Bendum ISMI, M. Suaidy Mas’ud, Andi Yudi Hdan Faqih Syuhada