Proyek dengan nilai investasi mencapai 73 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun lebih ini diklaim mampu memangkas alokasi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasecara signifikan setiap tahunnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa eksekusi program PLTS 100 GW ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memanfaatkan keunggulan komparatif energi terbarukan Indonesia sekaligus memotong beban pengeluaran negara.
“Perlu kami laporkan atas perintah Bapak Presiden kepada kami sejak satu tahun lalu adalah bagaimana kita mengelola energi kita dengan memanfaatkan keunggulan komparatif.
Hari ini tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato, kita mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW di bawah program PLTS dengan total investasi 73 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih,” ujar Bahlil saat Launching dan groundbreaking program PLTS 100 GWp, pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Bahlil memaparkan, bergulirnya megaproyek energi bersih ini, pemerintah memproyeksikan efisiensi belanja subsidi energi skala besar yang selama ini menguras kas negara.
“Dari bentang pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun sebesar Rp73,9 triliun. Selain itu, proyek ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” terangnya.
Pemerintah menargetkan keseluruhan program PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
Target tersebut membuat proyek energi surya ini menjadi salah satu agenda percepatan transisi energi terbesar yang dijalankan pemerintah dalam periode pemerintahan saat ini.
Pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan sistem kelistrikan di masing-masing wilayah.
Selain membangun kapasitas pembangkit, pemerintah juga menyiapkan dukungan sistem penyimpanan energiuntuk menjaga keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
Dengan target tersebut, pemerintah tidak hanya mengejar tambahan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga ingin mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak secara bertahap.
Strategi ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi BBM, kebutuhan impor energi, serta beban subsidi yang selama ini ditanggung APBN.
Guna mengawali proyek raksasa tersebut, pemerintah secara resmi melakukan peletakan batu pertamauntuk tahap awal berkapasitas 5,3 GW, termasuk alokasi khusus untuk Pulau Bali berkapasitas 1.000 Megawatt
“Untuk di hari yang kita laksanakan ini, kita groundbreaking sebesar 5,3 GW dan untuk di Bali adalah 1.000 MW ditambah battery storage.
Saya tidak tahu kenapa angkanya 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan,” kata Bahlil.
Khusus untuk wilayah Bali, penetapan proyek PLTS berkapasitas 1.000 MW yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan baterai ini ditujukan untuk memangkas ketergantungan wilayah pariwisata tersebut dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Penghentian operasional PLTD di Bali dinilai selaras dengan kampanye pariwisata hijausekaligus menghemat konsumsi bahan bakar fosil secara masif.
“Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 1.000 MW itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar.
Selama ini ternyata Bali masih pakai PLTD, jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali karena kampanyenya adalah green energy,” tegas Bahlil.
Secara nasional, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik di seluruh Indonesia yang menggantungkan pasokan energinya dari bahan bakar solar.
Penggunaan solar pada pembangkit listrik tersebut menyerap volume BBM dalam jumlah yang besar sehingga memicu ketergantungan pada keran impor BBM jenis diesel.
“Rata-rata kita targetkan total listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 GW yang memakai solar.
Dari 12,6 GW itu mengonsumsi minyak kita kurang lebih 231 sampai 250 ribu barel per hariJadi kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita di posisi solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional,” jelasnya.
Selain dampak efisiensi anggaran dan penekanan impor, megaproyek PLTS 100 GW ini ditargetkan menyumbang kontribusi besar bagi agenda dekarbonisasi dan perdagangan karbon global.
“Selain daripada itu, kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” urai Bahlil.
Guna menjangkau wilayah terisolir yang belum tersentuh aliran listrik, pemerintah menyiapkan skema khusus sebesar 10 GW melalui program penetrasi listrik masuk desa.
Program ini terbukti sukses mengeksekusi proyek percontohan PLTS 1 MW di wilayah Sumatera oleh PT Pertamina, di mana pasokan listrik surya mampu menggerakkan fasilitas penyimpanan dinginperikanan warga setempat.
“Daerah-daerah dan desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 10 GW dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” pungkas Bahlil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.