Pemerintah Buka Rekening untuk 200 Juta Warga, INDEF: Ada Risiko Salah Sasaran dan Rekening DormantMemahami Kenapa Target 2026 Medcotak Naik Meski Produksi Tembus Batas Atas Guidance
“Yang harus kita pastikan bukan hanya kemampuan membayar, tetapi juga untuk apa uang itu digunakan.
Proyeknya harus jelas, manfaatnya harus bisa diukur, dan jangan sampai obligasi digunakan hanya untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya rutin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI. Sebab, proyek yang dibiayai obligasi harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, estimasi biaya yang realistis, serta ukuran manfaat yang dapat dievaluasi publik.
Andreas juga meminta pemerintah pusat menjelaskan secara terbuka apabila memiliki keberatan terhadap rencana obligasi DKI.
Menurutnya, kekhawatiran tidak cukup disampaikan dalam bentuk pernyataan umum tanpa disertai indikator yang dapat diuji.
“Kalau ada kekhawatiran, mari kita buka parameternya. Apakah masalahnya kemampuan bayar, struktur pembiayaan, proyeknya, atau ada ketentuan yang belum terpenuhi.
Semua bisa dibahas kalau basisnya data. Jadi pusat pun perlu fair dalam bersikap,” kata Andreas.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga perlu membuka informasi secara transparan. Informasi tersebut mencakup struktur pembiayaan, proyeksi pembayaran pokok dan kupon, profil risiko, serta daftar proyek yang menjadi dasar penerbitan obligasi.
Transparansi diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan calon investor.
Tanpa informasi yang memadai, obligasi daerah berisiko dipersepsikan sebagai upaya mencari utang tanpa peta jalan pembayaran yang jelas.
Andreas melihat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan daerah.
Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal nasional dan daerah. Sementara itu, Pemprov DKI memiliki kebutuhan pembangunan yang tidak seluruhnya harus dibiayai dari pendapatan rutin.
“Jadi menurut saya, jangan dipertentangkan antara pusat dan daerah. Pusat punya fungsi menjaga kesehatan fiskal, sementara daerah punya kebutuhan pembangunan.
Keduanya bisa bertemu pada data, parameter, dan aturan yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, ruang penerbitan obligasi tetap terbuka apabila DKI mampu menunjukkan kapasitas fiskal yang memadai, proyek yang layak, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan.
“Kalau memang secara fiskal mampu, proyeknya layak, dan seluruh ketentuan dipenuhi, maka ruang untuk DKI menerbitkan obligasi tentu harus diberikan,” kata Andreas.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.