Prabowo menuturkan, BRICS sebagai forum negara-negara berkembang memiliki posisi strategis untuk membawa perspektif dan kepentingan negara berkembang dalam pembahasan agenda pembangunan dunia berikutnya.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo pada hari kedua Konferensi Tingkat TinggiBRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu, 13 September 2026.
Berbeda dengan hari pertama yang hanya melibatkan negara anggota penuh BRICS, forum hari kedua berlangsung lebih terbuka dengan melibatkan Partner Countries, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional.
Dalam agenda tersebut, Indonesia memandang momentum menuju 2030 menjadi titik penting bagi BRICS untuk membahas topik yang lebih luas dari tantangan pembangunan.
BRICS dinilai perlu ikut terlibat dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai arah pembangunan global pasca-2030.
Dengan cakupan populasi dan kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya, BRICS memiliki ruang untuk menyuarakan kebutuhan negara berkembang dalam pembentukan kerangka pembangunan global berikutnya.
Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
Beberapa agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan agar hasil pembangunan tidak mudah tergerus ketika menghadapi berbagai risiko.
Pemerintah mengklaim, Indonesia memiliki pengalaman mengenai dampak bencana terhadap capaian pembangunan.
Bencana yang terjadi di Aceh disebut sebagai salah satu contoh ketika bencana alam memberikan tekanan besar terhadap masyarakat, infrastruktur, serta hasil pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut yang berpotensi memengaruhi masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.
Karena itu, pembangunan perlu diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kemampuan masyarakat dan negara menghadapi risiko di masa depan.
Selain ketahanan, pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya pertumbuhan global berjalan secara inklusif.
Berbagai agenda dan kerja sama BRICS diharapkan memberikan manfaat, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi serta pembangunan.
Transformasi digital menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memperluas manfaat tersebut.
Teknologi dapat membuka akses terhadap layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, serta menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal.
Namun, Indonesia menilai transformasi digital perlu dikembangkan secara merata agar kemajuan teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru.
“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo dalam agenda tersebut, dikutip dari keterangan resmi, Senin, 14 September 2026.
Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong BRICS agar memperkuat kerja sama dalam peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan akses teknologi bagi negara-negara berkembang.
RI Bawa Misi ke BRICS, Fokus ke Smart Factory
Indonesia coba mempercepat transformasi sektor manufaktur menuju era smart factory.
Percepatan ini dilakukan di tengah perubahan lanskap industri global yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan artifisial, robotika, industrial internet, dan pemanfaatan big data.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang dibawa pemerintah dalam BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution2026 di Xiamen, Tiongkok, beberapa waktu lalu.
Dalam forum yang mengusung tema “Fostering an Intelligent Manufacturing Ecosystem to Accelerate the New Industrial Revolution” tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem manufaktur cerdas sebagai bagian dari strategi menjaga daya saing industri nasional di tengah percepatan transformasi teknologi global.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi perubahan yang terjadi di sektor industri.
“Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dalam menghadapi transformasi industri global melalui pengembangan teknologi cerdas, standar industri masa depan, serta penguatan sumber daya manusia industri,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Kementerian Perindustrian, perkembangan AI, robotika, industrial internet, hingga sistem digital berbasis big data telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem manufaktur dunia.
Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses produksi, tetapi juga berdampak pada rantai pasok dan tingkat daya saing industri secara global.
Bagi Indonesia, penguatan ekosistem manufaktur cerdas menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Langkah tersebut sejalan dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 yang mendorong digitalisasi industri, pengembangan industri hijau, hilirisasi, serta penerapan teknologi modern di sektor manufaktur.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Tri Supondy, mengatakan forum BRICS PartNIR menjadi sarana untuk memperluas kolaborasi teknologi dan penguatan kapasitas industri di tengah revolusi industri baru yang berlangsung saat ini.
“Indonesia memandang BRICS PartNIR sebagai platform penting untuk memperkuat dialog kebijakan, kerja sama teknologi, kemitraan industri, dan pengembangan kapasitas antarnegara berkembang,” ujar Tri Supondy saat menyampaikan sambutan mewakili Menteri Perindustrian RI pada pembukaan BRICS PartNIR Forum 2026 di Xiamen.
Tri menyatakan, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama industri, mendorong pertukaran teknologi, serta membuka peluang kemitraan yang mendukung transformasi industri nasional.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti tiga prioritas utama pengembangan industri masa depan.
Ketiganya meliputi digitalisasi dan pengembangan smart factory, transformasi industri hijau berbasis energi bersih, serta penguatan inovasi dan kompetensi sumber daya manusia industri.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.