Dalam pidato RAPBN 2026 itu, Prabowo menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun.
Sementara, belanja negara dialokasikan senilai Rp3.786,5 triliun dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraRp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Prabowo menyampaikan pemerintah akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN.
“APBN didesain tetap fleksibel, agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan,” ungkap Prabowo dalam pidatonya di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo menegaskan APBN harus tetap dijaga melalui berbagai cara, seperti optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.
“Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Menurutnya, orang mampu wajib membayar pajak, sedangkan yang tidak mampu harus dibantu.
Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan, penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
“Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur, untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis,” jelasnya.
Lebih jauh Prabowo memaparkan setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.
“Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12 persen,. Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen,” tandasnya.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan jika aset milik Indonesia yang berada di Badan Usaha Milik Negarasenilai lebih dari USD1.000 triliun. Presiden pun menginginkan jika BUMN bisa menyumbang ke negara minimal USD50 miliar.
“Kalau USD50 miliar, APBN kita tidak defisit,” ungkapnya.
APBN 2024 Ditutup Defisit 2,29 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratahun 2024 saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 22 Juli 2025.
Di hadapan anggota dewan, ia menyampaikan bahwa di tengah tekanan situasi global dan domestik, kinerja APBN tetap menunjukkan hasil positif.
“Dalam hal ini APBN ditutup 2024 dengan defisit 2,29 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Waktu kami menyampaikan ke Komisi XI maupun Banggar, outlook dari laporan semester 2024 sebetulnya di 2,70 persen dari PDB,”ujar Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan, tekanan eksternal cukup terasa pada semester pertama 2024 dan memberikan dampak signifikan terhadap indikator ekonomi makro nasional.
“Kita lihat rupiah terdepresiasi, yield SBN naik, Indeks Harga Sahammelemah, dan penerimaan negara mengalami kontraksi 6,2 persen year on year,” jelasnya.
Dalam paparannya, nilai tukar rupiah melemah dari Rp15.416 pada akhir Desember 2023 menjadi Rp16.421 pada pertengahan 2024. Sementara itu, imbal hasilSurat Berharga Negaranaik dari 6,5 persen menjadi 7,1 persen.
Indeks Harga Saham Gabunganjuga mengalami penurunan dari posisi 7.272,8 ke angka 7.063,6.
Meski sempat memperkirakan defisit akan lebih dalam, hasil akhirnya justru lebih baik dari ekspektasi.
“Sehingga kita memprediksikan lapsem-nya akan defisit 2,7 tapi kita tutup dengan 2,29, jadi lebih baik, bahkan juga lebih baik dari defisit yang tadinya sudah didesain sejak awal,” imbuhnya.