Reshuffle kali ini menjadi perombakan ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai presiden.
Hari ini, resuffle mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga jajaran teratas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara.
Juga Keppres Nomor 105/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Perubahan kali ini mencakup sedikitnya 17 posisi strategis jika seluruh jabatan menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala lembaga, serta pimpinan Polri yang dilantik dihitung.
Pada tingkat menteri koordinator, terdapat tiga perubahan penting. Dudung Abdurachman dipindahkan dari posisi Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Sementara, Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir. Di sektor perindustrian, M.
Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Selain itu, pemerintah menghadirkan posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dijabat Bahlil Lahadalia, yang tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sejumlah tidak serta merta meninggalkan struktur pemerintahan, beberapa pejabat lama berpindah ke posisi lain. Sugiono, misalnya, berpindah dari posisi Menlu ke Menko PMK, sedangkan Dudung berpindah dari KSP ke Menko Polkam.
Hal serupa juga terjadi pada Listyo Sigit Prabowo yang tidak lagi menjadi Kapolri namun, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Di tingkat wakil menteri, Prabowo melantik Drajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Keuangan mendapatkan dua wakil menteri, yakni Luky Alfirman dan Nurkholish Ibnu Amman.
Sementara posisi Wakil Menteri Pertanian diisi Muhamad Soleh Mustofa dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Irwan Meilano.
Perubahan juga terjadi di sejumlah badan dan lembaga. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Pemerintah juga mengangkat Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa dan Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Di Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher dilantik sebagai ketua dengan Radyan Sam sebagai anggota. Sementara di lingkungan Polri, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit. Wahyu Hadiningrat kemudian menempati posisi Wakapolri.
Pergantian di tubuh Polri menjadi salah satu perubahan kelembagaan yang menonjol dalam reshuffle kali ini. Contohnya adalah Suyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Begitu pula dengan Listyo Sigit, justru kini ditempatkan pada posisi yang berada langsung dalam struktur pendukung kerja Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan.
Dengan perubahan tersebut, terjadi perpindahan pejabat dari pucuk kepolisian ke lingkungan Istana, sekaligus pergantian kepemimpinan di institusi Polri.
Reshuffle 1 Oktober juga berlangsung hanya sekitar dua pekan setelah perubahan susunan kabinet pada 14 September 2026.
Pada reshuffle sebelumnya, Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Perubahan pada September tersebut tercatat sebagai reshuffle keenam pemerintahan Prabowo.
Dari sisi struktur pemerintahan, reshuffle kali ini memperlihatkan beberapa kementerian mendapatkan perubahan pada posisi pimpinan utama sekaligus penguatan pada level wakil menteri.
Kementerian Keuangan, misalnya, kini memiliki dua wakil menteri baru.
Sementara pembentukan posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menempatkan koordinasi hilirisasi serta transisi energi pada level kementerian koordinator, dengan Bahlil tetap memegang portofolio ESDM.
Perubahan tersebut juga perlu dibaca dalam konteks program pemerintah yang mencakup hilirisasi industri, pengelolaan energi, pembangunan manusia, keamanan, serta koordinasi ekonomi.
Namun, alasan spesifik Presiden untuk setiap pergantian jabatan tidak seluruhnya dijelaskan dalam sumber resmi yang tersedia.
Karena itu, perubahan nama dan struktur jabatan dapat dipastikan, sementara penafsiran mengenai motif politik atau pertimbangan personal di balik masing-masing pergantian memerlukan pernyataan resmi dari pemerintah.
Dengan reshuffle ketujuh ini, susunan Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan signifikan pada sejumlah posisi strategis.
Pemerintah kini memasuki tahap berikutnya dengan komposisi baru, sementara efektivitas perubahan tersebut akan terlihat dari pelaksanaan program dan koordinasi antarlembaga setelah para pejabat mulai menjalankan tugas masing-masing.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.