Perombakan di tubuh Kementerian Keuangan ini mendapat respons kritis oleh Center of Economic and Law Studies
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai pencopotan Purbaya berakar dari pengelolaan keuangan negara yang buruk sepanjang tahun lalu.
Meski pengeluaran pemerintah membengkak, dampak kebijakan fiskal tidak dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia masih berada di zona negatif dari awal tahun, yang berujung pada hengkangnya investor dari portofolio surat utang negara.
Mengenai penunjukan Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani, CELIOS menganggap langkah ini bukan sebuah perubahan fundamental.
Rekam jejak Suahasil sebagai Wamenkeu dinilai belum menghasilkan kebijakan yang akuntabel.
Suahasil sendiri bukan figur baru dalam pengelolaan fiskal pemerintah. Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, ia pernah memimpin Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan sejak 31 Oktober 2016 hingga Oktober 2019.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil telah lama berada dalam proses perumusan kebijakan fiskal sebelum akhirnya menduduki posisi tertinggi di Kementerian Keuangan.
Ketika memimpin BKF, Suahasil pernah menekankan pentingnya kualitas rekomendasi kebijakan dan kredibilitas lembaga dalam mendukung keputusan pemerintah.
Dalam salah satu rapat kerja BKF pada 2016, ia menyebut lembaga tersebut harus mampu menghasilkan rekomendasi yang antisipatif, responsif, dan terpercaya.
Setahun kemudian, Suahasil juga menempatkan APBN sebagai instrumen yang harus mampu menjaga kepastian ekonomi. Pada 2018, ia menyatakan APBN tidak boleh menjadi sumber ketidakpastian ketika perekonomian menghadapi tekanan global.
Pada saat itu, rancangan APBN 2019 diarahkan berdasarkan prinsip sehat, adil, dan mandiri, termasuk melalui upaya menjaga defisit serta memperkuat penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja negara.
Rekam jejak tersebut menjadi konteks penting bagi posisi Suahasil saat ini.
Pengalaman panjang di bidang fiskal memberi modal bagi Menkeu baru untuk memahami mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBN, tetapi pada saat yang sama ekspektasi terhadap keputusan fiskal di tengah kebutuhan belanja yang besar juga semakin tinggi.
Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena Suahasil kini tidak lagi berada pada posisi pendamping atau perumus kebijakan, melainkan menjadi pengambil keputusan tertinggi di Kementerian Keuangan.
Ia bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN, penerimaan dan belanja negara, pembiayaan, perpajakan, kepabeanan, serta aset negara.
Nailul menekankan bahwa tantangan utama Menkeu baru tetap bersumber dari program prioritas Presiden yang memakan anggaran besar.
“Siapapun Menkeu-nya, saya rasa tetap tidak bisa melawan ego dari Presiden untuk program-program prioritas Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan, kestabilan defisit anggaran di bawah 3 persen sangat bergantung pada keberanian pemerintah menghentikan belanja yang tidak produktif, termasuk program Makan Bergizi GratisBerkaca pada era Sri Mulyani, defisit anggaran tetap membengkak pada 2025 akibat tekanan belanja tersebut.
Menghadapi pembahasan APBN 2027, CELIOS mendesak Suahasil agar berani mengambil posisi tegas serta mengembalikan rasionalitas belanja negara.
Posisi tersebut menjadi penting karena ruang fiskal pemerintah harus berhadapan dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Bagi investor, arah pengelolaan APBN 2027 akan menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan pemerintah menjaga defisit, kredibilitas fiskal, serta kepercayaan pasar terhadap surat utang negara.
“Tugas Suahasil sebenarnya adalah mengembalikan APBN tetap rasional dengan berani mempertimbangkan untuk menolak kenaikan anggaran program ajaib tahun depan,” ujar Nailul.
Ia mengingatkan agar program seperti MBG dievaluasi secara menyeluruh karena menyedot porsi anggaran pendidikan.
Menkeu baru juga dituntut berani menolak permintaan tambahan anggaran dari kementerian atau lembaga yang tidak rasional, serta memulihkan kepercayaan investor tanpa memanipulasi restitusi maupun praktik ijon pajak.
Sebagai langkah jangka pendek, CELIOS menyarankan Suahasil segera menyelesaikan penataan internal dan membenahi keadilan sistem perpajakan.
“Hal yang bisa dilakukan dalam jangka waktu sangat dekat adalah memilih tim eselon 1,” tuturnya.
Langkah tersebut mencakup pengisian posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuanganyang hingga kini belum memiliki pimpinan definitif.
Selain itu, Kementerian Keuangan didesak memastikan bahwa perpajakan dijalankan dengan azas distribusi pendapatan sehingga ada perpajakan yang progresif dan juga pembagian yang adil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.