Bank-bank BUMN di bawah Danantara diminta kembali menyalurkan kredit kepada perusahaan tekstil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan industri tekstil yang sebelumnya dipandang mengalami penurunanperlu mendapat dukungan pemerintah.
Salah satu dukungan yang diminta Presiden adalah melalui pembiayaan untuk perusahaan tekstil, termasuk perusahaan yang sedang menjalani proses restrukturisasi.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Menurut Airlangga, Presiden juga menegaskan bahwa industri tekstil tidak termasuk ke alam sektor yang dikategorikan sebagai industri sunset.
Karena itu, sektor tersebut masih dapat didorong melalui investasi kembali maupun tambahan modal kerja.
“Selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” imbuh dia.
Tekstil Bukan Sunset Industry, Perbankan Wajib Bantu
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan perbankan sebelumnya cenderung memandang sektor tekstil sebagai sunset industry. Kondisi tersebut membuat penyaluran kredit kepada perusahaan tekstil menjadi terbatas.
Namun, menurut Rosan, mandat Presiden mendorong Himpunan Bank Negaradan bank nasional lainnya kembali memberikan pembiayaan produktif kepada industri tekstil.
“Itu agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” kata dia.
Danantara Dorong Daya Saing Tekstil
Rosan mengatakan dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan tekstil memperbaiki mesin produksi yang sudah berusia cukup tua. Hal itu diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dan garmen Indonesia.
“Memang kalau kita bicara masalah daya saing atau competitiveness dari produk tekstil garmen kita, mungkin agak ketinggalan. Oleh sebab itu bagaimana ini penyempurnaannya dari segi himbaranya,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri tekstil nasional. Perbaikan tersebut mencakup kemudahan bahan baku hingga penindakan terhadap barang impor ilegal.
Airlangga mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian pelaku usaha tekstil dalam negeri. Presiden kemudian meminta sejumlah kebijakan terkait bahan baku ditinjau kembali.
“Tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk.
Bapak Presiden meminta kita untuk me-review terkait dengan Pertekdan yang lain,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, bahan baku berbasis kulit juga menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan sertifikasi halal. Hal tersebut tidak hanya menyangkut industri tekstil, tetapi juga industri persepatuan.
“Ini juga sangat diperlukan tidak hanya untuk industri tekstil tetapi juga untuk industri persepatuan,” ucap dia.
Pemerintah Minta Tertibkan Barang Impor
Pemerintah juga menyoroti peredaran barang impor di sisi hilir. Penertiban terutama diarahkan terhadap produk impor kiloan atau balpres yang kerap berupa pakaian dan barang bekas.
“Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ucap dia.
PPN Pekerja Kontrak Akan Dikaji
Selain persoalan pembiayaan, bahan baku, dan barang impor, pemerintah juga membahas skema perpajakan bagi tenaga kerja tambahan di industri tekstil.
Airlangga mengatakan terdapat usulan relaksasi pengenaan pajak pertambahan nilaiterhadap tenaga kerja tambahan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Skema tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja pada musim produksi tertentu yang mengikuti perubahan demand.
“Tadi kami sampaikan bahwa kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan.
Sehingga tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT nanti kita carikan regulasi yang pas,” terangnya.
Airlangga juga menyebut adanya usulan evaluasi tarif PPN bagi perusahaan tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor.
“Kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan,” jelas dia.
Kaji Pengembangan LRT Jakarta dan Integrasi Moda Transportasi
Sementara itu, Danantara tengah mengkaji keterlibatannya dalam pengembangan LRT Jakarta. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana integrasi transportasi umum di ibu kota.
Chief Operating OfficerBadan Pengelola InvestasiDanantara Dony Oskaria, mengatakan integrasi tersebut tidak hanya mencakup LRT. Sejumlah jalur kereta api juga tengah dipersiapkan untuk elektrifikasi.
“Yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportation yang sedang kita siapkan,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 September 2026.
Dony mengatakan proses elektrifikasi juga dilakukan pada jalur kereta api Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, hingga Jakarta-Merak. Seluruh moda transportasi tersebut nantinya diarahkan agar terhubung dalam satu sistem.
“Tidak hanya LRT, tetapi juga kereta api yang dari kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak.
Nanti ini akan terintegrasi seluruhnya, termasuk integrasi LRT dengan MRT dan juga dengan Busway,” terang Dony.
Menurut Dony, pembahasan mengenai integrasi moda transportasi tersebut sedang dilakukan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Ini akan menjadi satu kesatuan, ini yang sedang kita bicarakan nanti dengan Pak Gubernur. Jadi sehingga tidak terpisah-pisah mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi daripada Jakpro dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu kesatuan,” bebernya.
Prabowo Tugaskan Danantara Bantu LRT Jakarta
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas kepada Danantara untuk membantu pengembangan rute LRT Jakarta.
Saat ini, LRT Jakarta telah memperpanjang rute dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, menuju Manggarai, Jakarta Selatan. Perpanjangan rute tersebut diresmikan Prabowo pada Rabu, 16 September 2026.
Penugasan kepada Danantara diberikan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada Presiden Prabowo untuk membantu pengembangan rute LRT Jakarta.
Pramono mengatakan pengembangan LRT Jakarta akan dilanjutkan hingga kawasan Halim dan Jakarta International StadiumKhusus kawasan Halim, LRT Jakarta direncanakan terhubung dengan Kereta Cepat Whoosh.
“Akan lebih menggembirakan kalau kemudian bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami pak,” ujar Pramono.
Menanggapi permintaan tersebut, Prabowo meminta Danantara mengikuti rencana yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.
Prabowo mengatakan pembangunan transportasi di Jakarta memiliki kepentingan yang lebih luas karena ibu kota merupakan bagian dari kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
“Tadi ada harapan dari Gubernur DKI, Danantara ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” tegas Prabowo.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.