PR dari DPR untuk Bos Baru BI: Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi SyariahEkonom Optimistis Ekonomi RI, tapi Kepastian Hukum Jadi Risiko Investor
Ia menyebut kontribusi dividen BUMN sebelumnya hanya sekitar 4 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih jauh dibandingkan penerimaan perpajakan dan sejumlah jenis PNBP lainnya.
Karena itu, menurut Pandu, pemerintah sebenarnya memiliki sumber penerimaan lain yang lebih besar untuk dikejar. Salah satunya adalah meningkatkan tax ratio.
Data pemerintah menunjukkan tax ratio Indonesia pada 2025 masih berada di level 9,31 persen terhadap PDB. Angka tersebut bahkan berada di bawah ambang 10 persen.
Pemerintah kemudian memasang target yang lebih tinggi untuk 2027. Outlook penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.908 triliun, setara dengan tax ratio 10,4 persen terhadap PDB.
Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook penerimaan perpajakan 2026 sebesar Rp2.631,3 triliun dengan tax ratio sekitar 10,38 persen.
Dengan kata lain, daripada menjadikan Danantara seperti dompet darurat yang setiap kali APBN membutuhkan uang langsung diminta setor, pemerintah dinilai bisa mengejar sumber penerimaan yang jauh lebih besar melalui reformasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
Pandu pun kembali menggunakan perumpamaan keluarga ketika menjelaskan posisi Danantara terhadap pemerintah.
“Memang saya suka filosofi ‘bayi’ tadi. Kalau misalnya dividen nanti ujungnya tetap diminta, kira-kira seberapa besar yang harus diberikan?
Saya serahkan kembali kepada ‘bapaknya’. Mungkin ibu meminta saya menyerahkan kembali kepada bapak.
Kami kan hanya seorang anak. Tentunya masukan yang saya ingat dari bapak adalah tolong diinvestasikan kembali dulu selama lima sampai sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.
Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah negara membutuhkan Rp120 triliun atau tidak.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah uang tersebut lebih bernilai jika langsung masuk APBN hari ini, atau jika diputar kembali menjadi investasi yang menghasilkan nilai lebih besar pada masa depan.
Pemerintah tentu punya kebutuhan fiskal yang harus dibayar sekarang. Namun, Danantara juga dibentuk dengan ambisi yang tidak kalah besar, yakni mengelola kekayaan negara agar menghasilkan manfaat jangka panjang.
Di sinilah dilema Danantara mulai terlihat. Negara sedang membutuhkan uang, tetapi lembaga yang ditugasi mengembangkan aset negara justru meminta agar uang itu jangan buru-buru diambil.
Sebab, kalau semua keuntungan langsung dipanen, bisa jadi yang tumbuh bukan kekayaan negara, melainkan hanya kebutuhan untuk terus mencari setoran berikutnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.