Kementerian ESDM menargetkan program pencampuran bioetanol 20 persen ke dalam bensindapat resmi diimplementasikan secara penuh pada 2028 mendatang.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa persiapan ekosistem bioetanol nasional terus digenjot usai pemerintah sukses menginisiasi program biodiesel B50.
“Selanjutnya akan juga dibahas tentang bioetanol yang mana kita inginkan bahwa bioetanol itu sesuai arahan Pak Menteribisa berjalan di 2028.
Jadi dari sekarang kita harus siapkan seluruh ekosistem pasokannya,” ujar Eniya di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Eniya menjelaskan, akselerasi bioetanol menjadi modal krusial bagi Indonesia setelah berhasil menahbiskan diri sebagai negara pelopordalam penerapan program campuran biodiesel 50 persenpada bahan bakar solar yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah terobosan pada B50 terbukti ampuh menyetop ketergantungan impor minyak solar nasional untuk jenis tertentu.
“Pada kali pertama Pak Presiden meluncurkan B50 di bulan Juli, ini salah satu upaya kita untuk menunjukkan bahwa kemandirian energi bisa disuplai dari kita sendiri.
Target B50 ini bisa mentok impor solar kita, sehingga jenis solar CN48 sudah tidak kita impor lagi dan kita mandiri,” tegas Eniya.
Ia menyebut, terobosan B50 Indonesia bahkan mencatatkan rekor baru di tingkat global sebagai negara pertama yang berani mencampurkan 50 persen Fame ke dalam bahan bakar minyak.
Keberhasilan tersebut mematahkan keraguan dunia internasional melalui serangkaian uji jalandan pembuktian data ilmiah secara terbuka.
“Ini rekor dunia, tidak ada negara di dunia yang mencapai 50 persen campuran ini. Malaysia baru mengumumkan B20, sebelumnya B15.
Di Eropa hanya 7 persen Fame yang dipakai, dan negara lain rata-rata 10 persen. Kemarin selama 6 bulan teman-teman di bioenergi membuktikan lewat uji tes bersama dan datanya kita buka ke masyarakat,” paparnya.
Belajar dari sukses biodiesel, Dirjen EBTKE meminta para pelaku industri, pengembang tanaman tebu atau singkong sebagai bahan baku, hingga penyedia fasilitas pemurnianmulai bersiap membangun infrastruktur E20.
Pengembangan bioetanol dinilai sangat mendesak demi memangkas angka impor bensinyang beban anggarannya terus membengkak saban tahun.
“Sama-sama ayo kita jaga untuk kemandirian di bidang bahan bakar minyak ini. Setelah B50 terbukti, giliran bioetanol E20 yang wajib kita kawal bersama menuju 2028,” imbaunya.
Pemerintah optimistis bahwa pemanfaatan potensi bioenergi nasional yang melimpah sanggup mengikis ketidakpastian gejolak harga minyak mentah dunia.
Kesiapan regulasi pendukung serta kepastian harga indeks pasarbioetanol akan dituntaskan bertahap guna menarik minat investasi swasta
“Kita punya sumber daya alamnya dan terbukti sanggup menjadi rujukan dunia. Kunci keberhasilan E20 di 2028 ada pada kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralmemproyeksikan kebutuhan pasokan bioetanol nasional mencapai 4 juta kiloliterper tahun untuk mengunci implementasi program bauran energi E20.
Langkah strategis ini menjadi senjata andalan pemerintah guna memotong ketergantungan akut terhadap impor bahan bakar fosil jenis bensin yang membebani neraca perdagangan negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa total konsumsi Bahan Bakar Minyakjenis bensindi dalam negeri saat ini menyentuh angka 40 juta KL per tahun.
Bahlil mengungkapkan bahwa kapasitas produksi bensin domestik awalnya hanya berkisar 14,3 juta KL sehingga Indonesia harus mengimpor hampir 25 juta KL bensin setiap tahunnya.
Namun, pengoperasian Kilang Balikpapan sejak Januari 2026 sukses menambah kapasitas produksi bensin sebesar 5,5 juta KL per tahun, sehingga memangkas sisa ketergantungan impor menjadi sekitar 20 juta KL.
“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter, namun begitu kilang Balikpapan kita resmikan di bulan Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter,” ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia
Pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol untuk mengeliminasi sisa defisit impor tersebut.
Kebijakan bensin hijau ini mengadopsi cetak biru dari kesuksesan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang telah berevolusi dari B10 hingga B50 pada sektor solar.
Untuk menjamin kepastian pasar di sektor hulu, pemerintah berkomitmen menjadi pembeli utamaatas komoditas pertanian penunjang bioenergi yang dihasilkan oleh para petani lokal.
“Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50.
Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani,” ungkap Bahlil.
Integrasi industri hulu-hilir bioenergi ini menggunakan bahan baku dari komoditas tebu, singkong, dan jagung secara masif.
Skema ini diperkirakan mampu menggerakkan roda ekonomi perdesaan sekaligus memberikan nilai tambah yang besar bagi sektor agroindustri nasional.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.