Memahami Kenapa Target 2026 Medcotak Naik Meski Produksi Tembus Batas Atas GuidancePipa Minyak Saudi Ditutup saat Houthi Makin Menguasai Laut Merah
Gambaran serupa terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026. Indeks inklusi keuangan konvensional mencapai 93,61 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah hanya 13,24 persen.
Indeks literasi keuangan syariah memang mencapai 43,07 persen, tetapi akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih jauh lebih rendah.
Bagi Hakam, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk menjadikan program rekening massal sebagai instrumen afirmasi.
Namun ada persoalan lain. Jika BSI dalam program tersebut hanya melayani masyarakat Aceh, nilai tambahnya terhadap inklusi keuangan syariah secara nasional dinilai tidak terlalu signifikan.
Aceh sendiri telah memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang relatif tinggi, masing-masing 65,18 persen dan 72 persen.
Karena itu, program rekening massal sebenarnya bisa menjadi momentum untuk memperluas penetrasi perbankan syariah di wilayah yang selama ini masih didominasi layanan konvensional.
Belajar dari Vietnam hingga Iran
Hakam juga membawa pengalaman sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan. Vietnam pada 2025 menjalankan program bantuan tunai kepada seluruh penduduknya dalam rangka peringatan 80 tahun kemerdekaan.
Setiap warga memperoleh 100.000 dong atau sekitar Rp68 ribu. Dengan jumlah penduduk sekitar 100 juta orang, total anggaran program tersebut mencapai 10 triliun dong atau sekitar Rp6,8 triliun.
Iran memiliki pengalaman yang lebih panjang.
Negara tersebut disebut menjadi negara pertama yang menjalankan sistem universal basic income dengan memberikan subsidi pangan dan energi dalam bentuk dana tunai langsung ke rekening kepala keluarga.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki berbagai pilihan ketika ingin memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Pembukaan rekening baru bukan satu-satunya desain yang tersedia. Persoalannya kembali kepada tujuan awal program.
Jika pemerintah ingin memperluas inklusi keuangan, masyarakat yang belum memiliki rekening menjadi sasaran yang lebih presisi. Jika tujuannya memperbaiki perlindungan sosial, integrasi dengan DTSEN menjadi penting.
Jika tujuannya memberikan stimulus, transfer tunai langsung juga dapat menjadi pilihan.
Sementara jika pemerintah ingin sekaligus mendorong ekonomi syariah, pembagian peran BSI dan bank konvensional dapat dirancang sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, program rekening massal tidak semestinya berhenti pada seremoni pembukaan rekening dalam jumlah fantastis.
“Pemerintah perlu menjadikan program ini sebagai momentum untuk merealisasikan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2030,” katanya.
Sebab rekening yang benar-benar bermanfaat bukanlah rekening yang sekadar tercatat dalam sistem perbankan. Rekening tersebut harus hidup, digunakan dan mampu membuka akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi.
Dengan kata lain, yang perlu dikejar pemerintah bukan sekadar 200 juta rekening baru, tetapi 200 juta alasan mengapa rekening itu benar-benar berguna bagi masyarakat.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.