Desakan tersebut terutama menyangkut sekitar 2.400 unit hunian yang belum diserahterimakan kepada konsumen.
Penyelesaian proyek diminta mengutamakan hak konsumen dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengakui adanya kesalahan internal. Kesalahan tersebut disebut menjadi salah satu penyebab keterlambatan serah terima unit hunian kepada pembeli.
“Tidak boleh merugikan konsumen. Itu dasar daripada penyelesaian kita bahwa tidak boleh merugikan konsumen.
Karena konsumennya tidak salah, apalagi kalau orang-orang yang itu membeli rumah, rumah pertamanya. Karena ini adalah kesalahan daripada pihak kita secara internal,” ujar Dony di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, sebanyak 5.400 unit LRT City telah terjual kepada konsumen. Namun, baru sekitar 3.000 unit yang berhasil diserahterimakan kepada pembeli.
Artinya, sekitar 2.400 unit lainnya masih tertahan di sejumlah titik proyek LRT City.
Siapkan Opsi Penyelesaian
Danantara kini menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya melalui dialog bersama perwakilan konsumen dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah opsi penyelesaian proyek LRT City. Opsi itu mencakup percepatan pembangunan hingga pengembalian dana atau refund kepada konsumen terdampak.
Adhi Karya juga diminta segera menyusun perhitungan biaya penyelesaian proyek. Perusahaan diminta membuat rencana bisnis secara komprehensif.
Langkah tersebut diperlukan agar setiap opsi penyelesaian memiliki dasar perhitungan finansial yang jelas. Perhitungan tersebut juga diharapkan dapat dilakukan secara transparan.
Dony menegaskan proyek LRT City tidak boleh dibiarkan mangkrak. Menurut dia, persoalan tersebut harus segera diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen.
Penyelesaian dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun pengembalian dana kepada pembeli.
“Bagaimanapun kan ini harus diselesaikan. Nggak mungkin nanti merugikan konsumen kita.
Jadi bagi saya ini harus diselesaikan, baik itu penyelesaian apakah nanti kita mengembalikan atau kita membangun. Itu instruksi dari saya, mau ini dibayarin direfund dulu, ini harus diselesaikan,” pungkasnya.
Berapa Kebutuhan untuk Selamatkan Proyek LRT City?
Sebelumnya diberitakan, Danantara memperkirakan kebutuhan dana untuk menyelamatkan proyek LRT City mencapai Rp456 miliar.
Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu Adhi Karya mempercepat penyelesaian proyek yang telah berdampak kepada lebih dari 2.000 konsumen.
Dana tersebut akan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pembangunan kembali berjalan dan kewajiban kepada konsumen dapat diselesaikan.
Danantara sebelumnya menyatakan dana Rp456 miliar tersebut akan dimasukkan kepada Adhi Karya untuk mendukung proses penyelesaian hunian masyarakat.
Namun, skema penyuntikan dana masih perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perseroan. Danantara dan Adhi Karya sebelumnya membahas sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan penambahan ekuitas maupun skema shareholder loan.
Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan struktur perusahaan karena Adhi Karya merupakan perusahaan terbuka dan setiap langkah korporasi tertentu harus memperhatikan mekanisme RUPS.
Selain tambahan pendanaan, pemindahan konsumen ke unit lain juga telah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Skema tersebut ditujukan untuk mencari solusi yang paling cepat bagi konsumen yang sudah membayar tetapi belum menerima hunian sesuai rencana.
Sebelumnya, Danantara juga menyatakan pilihan tersebut akan dibahas lebih rinci bersama Adhi Karya sebelum bantuan untuk penyelesaian proyek diberikan.
Bagi Adhi Karya, penyelesaian persoalan LRT City menjadi penting karena masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik proyek, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen dan kesehatan bisnis anak usaha perseroan, PT Adhi Commuter Properti Tbk
LRT City sendiri dikembangkan ADCP dengan konsep Transit-Oriented Developmentyang terintegrasi dengan sejumlah simpul transportasi publik di Jabodetabek.
Bagi ADHI, penyelesaian persoalan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memulihkan kepercayaan terhadap pengelolaan proyek properti perseroan.
Semakin lama penyelesaian tertunda, semakin besar kebutuhan perusahaan memastikan pendanaan, pembangunan, dan kewajiban kepada konsumen dapat ditangani secara terukur.
Karena itu, keputusan mengenai skema penyelesaian akan menentukan seberapa cepat persoalan LRT City dapat ditutup tanpa menambah beban baru bagi perusahaan.
Dengan demikian, penyelesaian proyek harus diarahkan bukan hanya untuk mengakhiri keterlambatan serah terima, tetapi juga memastikan model penyelesaian memiliki dasar pendanaan yang memadai.
Kejelasan mengenai sumber dana, skema penyelesaian, serta waktu penyelesaian akan menjadi faktor penting agar persoalan tidak kembali berulang.
Langkah tersebut juga akan menentukan pemulihan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi Adhi Karya di sektor properti nasional.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.