Porsi fantastis ini menyerap hingga 82 persen dari total Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2027 yang ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa postur anggaran tersebut difokuskan secara masif untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan pipa gas, jaringan gas rumah tangga, hingga percepatan elektrifikasi desa.
Penetapan pagu anggaran ini mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada 31 Agustus 2026, serta kesepakatan Rapat Panja Asumsi Dasar bersama Badan Anggaran DPR RI pada 3 September 2026.
“Dari total pagu tersebut, anggaran dilakukan sebagai berikut, Rp22,51 triliun atau setara dengan 82 persen untuk program strategis berupa pembangunan infrastruktur Kementerian ESDM.
Ini untuk membangun pipa, membangun jargas, membangun listrik desa. Jadi semuanya kita melakukan program ini ke rakyat langsung,” kata Bahlil dalam pemaparannya di DPR RI, dikutip Kamis, 17 September 2026.
Bahlil merinci, selain porsi infrastruktur sebesar Rp22,51 triliun, sisa pagu anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk dua pos utama lainnya.
Sebanyak Rp1,31 triliun atau setara 5 persen ditujukan bagi kegiatan publik non-fisik, sedangkan Rp3,56 triliun atau setara 13 persen dialokasikan untuk belanja operasional serta layanan manajemen.
Jika dibedah berdasarkan unit Eselon I, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumimemegang porsi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp11,11 triliun, disusul oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energisebesar Rp2,81 triliun.
Sementara itu, Ditjen Ketenagalisrikan mendapatkan porsi Rp1,44 triliun, BPSDM sebesar Rp874,90 miliar, Ditjen Mineral dan Batubarasebesar Rp702,53 miliar, Badan Geologi sebesar Rp774,83 miliar, Sekretariat Jenderal sebesar Rp537,91 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp122,46 miliar, BPMA sebesar Rp109,35 miliar, Ditjen Penegakan Hukum sebesar Rp89,38 miliar, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasionalsebesar Rp81,47 miliar, serta BPH Migas sebesar Rp74,43 miliar.
“Anggaran tersebut termasuk belanja program strategis infrastruktur sebesar Rp22,51 triliun dan alokasi minimal untuk anggaran pendidikan sebesar Rp165,1 miliar,” terang Bahlil.
Dalam pemaparannya, Bahlil membeberkan secara detail belasan proyek strategis infrastruktur yang bakal diguyur dana puluhan triliun rupiah tersebut pada 2027 sebagai berikut.
- Infrastruktur Listrik Desadan Konsultan Pengawas: Rp9,31 triliun untuk 1.250 lokasi.
- Jaringan Gas Rumah Tanggadan Konsultan: Rp5,21 triliun.
- Pipa Gas Bumi Dosen dan Konsultan Pengawas: Rp2,94 triliun.
- Bantuan Pasang Baru Listrikdan Konsultan Pengawas: Rp949 miliar, dengan lonjakan dari 50 ribu rumah tangga menjadi 400 ribu rumah tangga.
- Program Kompor Listrik: Rp815,56 miliar.
- Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta dan Konsultan Pengawas: Rp702,38 miliar.
- Program Konversi Motor Listrik: Rp635,24 miliar.
- Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung dan Konsultan Pengawas: Rp577,56 miliar.
- Konversi Kit Petani dan Konsultan Pengawas: Rp158,50 miliar.
- Pembangunan Kapal Geomarin 5: Rp130,46 miliar.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidrodan Monev Infrastruktur: Rp58,58 miliar untuk 3 unit.
Secara khusus, Bahlil memberikan penekanan pada proyek kelistrikan daerah terpencil dan belum berlistrik melalui program Listrik Desaserta Bantuan Pasang Baru ListrikPenambahan kuota penerima manfaat BPBL hingga 400.000 rumah tangga menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah menuntaskan rasio elektrifikasi nasional.
Ia pun meminta dukungan penuh dari para anggota dewan untuk mengawal eksekusi proyek pemerataan listrik daerah tersebut agar dapat berjalan mulus tanpa kendala di lapangan.
“Termasuk di dalamnya adalah kami minta tolong pimpinan dan seluruh anggota Komisi XII untuk membantu kami dalam proses untuk pemasangan listrik dan listrik desa kita rencana untuk melakukan di tahun ini dan tahun 2027 secara masif,” pungkas Bahlil.
Targetkan Lifting Minyak 612.500 Barel per Hari pada 2027
Sebelumnya, Pemerintah secara resmi menetapkan arah target kinerja hulu minyak dan gas buminasional dalam Rancangan Undang-Undang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Bahlil menginstruksikan jajarannya untuk memacu target lifting minyak bumi nasional ke level 612.500 barel per hari.
Ia mengutarakan bahwa penetapan patokan angka lifting minyak tersebut telah dikomunikasikan secara mendalam dengan berbagai instansi terkait demi memicu kinerja otoritas hulu migas.
“Sesuai dengan nota keuangan dan memperhatikan realisasi sampai dengan Juli tahun 2026, lifting minyak, gas, dan bumi pada RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari.
Khusus lifting minyak bumi, saya beberapa hari lalu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan yang lain itu di sekitar 612.500 barel per hari, supaya kerja Kepala SKK Migas juga kelihatan,” tegas Bahlil saat Rapat Kerja Komisi Xll DPR RI, dikutip Selasa, 1 September 2026.
Bahlil merinci bahwa alokasi total lifting migas nasional sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari tersebut ditopang oleh dua komponen utama, yakni minyak bumi dan gas bumi.
Selain target lifting minyak bumi sebesar 612.500 bpd, pemerintah mematok target lifting gas bumi nasional berada pada angka 954.000 barel setara minyak per hari.
“Untuk lifting gas bumi diusulkan sebesar 954.000 barel setara minyak per hari, dengan pengembalian biaya operasi ditargetkan sebesar USD10,1 miliar,” jelas Bahlil.
Dalam penetapan asumsi makro sektor energi 2027 tersebut, pemerintah mengusulkan patokan harga minyak mentah InIndonesia atau Indonesia Crude Pricesebesar USD75 per barel.
Bahlil mengibaratkan gejolak harga minyak mentah dunia bagaikan pergerakan penyakit malaria yang sangat sulit diprediksi akibat tingginya eskalasi konflik geopolitik global.
“Dinamika global perang masih belum bisa kita prediksi kapan selesai dan harga minyak dunia ini saya menganalogikan seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, sore bisa bangkit lagi penyakitnya. Jadi kita tidak pernah tahu,” kiasnya.
Kementerian ESDM turut mengantisipasi skenario pembengkakan anggaran subsidi energi apabila pergerakan ICP dan nilai tukar rupiah tertekan melebihi batas asumsi dasar.
Proyeksi asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 ditetapkan pada kisaran Rp17.500 per dolar AS dengan patokan laju inflasi domestik di angka 2,5 persen.
“Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp117,84 triliun dengan asumsi ICP USD75 per barel, nilai tukar Rp17.500, dan inflasi 2,5 persen.
Jika harganya naik menjadi USD80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk penyesuaian nilai tukar,” papar Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa pencapaian target lifting minyak bumi sebesar 612.500 bopd merupakan pertaruhan penting bagi ketahanan energi nasional di tengah tingginya ketergantungan impor.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumidituntut mengeksekusi program pengeboran masif dan percepatan pengoperasian lapangan baru.
“Target ini menjadi ujian konkret ketegasan manajemen hulu migas kita. Seluruh pihak terkait wajib mengawal agar angka lifting ini benar-benar terealisasi di lapangan,” ujarnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.