Sekadar informasi, nggaran MBG terus meningkat sepanjang tahun ini. Pada Januari 2026, realisasi anggaran MBG sebesar Rp19,55 triliun dan mencapai Rp101,10 triliun sampai Juni 2026.
Sementara pada Juli 2026, anggaran MBG kembali melambung menjadi Rp117,33 triliun.
Suahasil menyatakan, pelaksanaan MBG dengan anggaran yang hampir menyentuh Rp134,2 triliun diklaim semakin tepat sasaran.
“Makan Bergizi Gratis Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026. Track record pelaksanaannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan Agustus.
Dan kita melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 18 September 2026.
Suahasil menyebut, efektivitas MBG didorong dengan upaya reformasi Badan Gizi NasionalIa menyatakan, Kementerian Keuangan bakal mendukung reformasi BGN demi
“MBG saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu Kementerian Keuangan mendukung sekali reformasi BGN,” ucapnya.
Adapun kebijakan reformasi BGN yang dipaparkan antara lain, Satuan Pelayanan Pemenuhan Giziwajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasidemi meningkatkan keamanan makanan dalam distribusi MBG.
Selain itu SPPG tanpa SLHS juga dapat ditutup. Namun, di sisi lain, BGN akan tetap menjamin layanan bagi penerima manfaat.
Berdasarkan data BGN per 16 September 2026, terdapat 1.276 SPPG yang diberhentikan sementara operasionalnua karena belum memenuhi persyaratan SLHS.
Dari 1.276 SPPG yang berhenti sementara, ada 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, dan 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
BGN juga akan melakukan penataan di wilayah 3T dengan tingkat stunting tinggi. BGN bakal memprioritaskan MBG bagi kelompok 3B yaitu (balita, ibu hamil, ibu menyusui), serta santri.
Selanjutnya, penentuan penerima manfaat kini dialihkan dari pihak SPPG ke BGN. Tujuannya agar distribusi MBG bisa lebih optimal.
Suahasil mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN terkait reformasi yang dilakukan. “Koordinasi kami dengan Kepala BGN sangat erat.
Karena itu, BGN ketika melakukan reform, ada hal-hal yang perlu kita setel,” ucapnya.
“Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik membuat menjadi lebih tepat sasaran. Termasuk yang terakhir target oleh BGN itu juga ada reform-nya.
Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal,” sambungnya.
Dengan reformasi BGN tersebut, Kemenkeu mengharapkan pelaksanaan MBG ke depannya berlangsung lebih terukur.
“Jadi kita menyambut baik reform di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, penerima manfaat MBG hingga akhir Agustus 2026 tercatat sebanyak 57 juta orang. Jumlah tersebut disalurkan melalui 27.485 SPPG.
CELIOS Tagih Keberanian Pangkas Belanja
Seperti diberitakan sebelumnya, Center of Economic and Law Studiesmenagih keberanian pengganti Purbaya untuk memangkas anggaran belanja negara.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai pencopotan Purbaya berakar dari pengelolaan keuangan negara yang buruk sepanjang tahun lalu.
Meski pengeluaran pemerintah membengkak, dampak kebijakan fiskal tidak dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia masih berada di zona negatif dari awal tahun, yang berujung pada hengkangnya investor dari portofolio surat utang negara.
Mengenai penunjukan Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani, CELIOS menganggap langkah ini bukan sebuah perubahan fundamental.
Rekam jejak Suahasil sebagai Wamenkeu dinilai belum menghasilkan kebijakan yang akuntabel.
Suahasil sendiri bukan figur baru dalam pengelolaan fiskal pemerintah. Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, ia pernah memimpin Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan sejak 31 Oktober 2016 hingga Oktober 2019.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil telah lama berada dalam proses perumusan kebijakan fiskal sebelum akhirnya menduduki posisi tertinggi di Kementerian Keuangan.
Ketika memimpin BKF, Suahasil pernah menekankan pentingnya kualitas rekomendasi kebijakan dan kredibilitas lembaga dalam mendukung keputusan pemerintah.
Dalam salah satu rapat kerja BKF pada 2016, ia menyebut lembaga tersebut harus mampu menghasilkan rekomendasi yang antisipatif, responsif, dan terpercaya.
Setahun kemudian, Suahasil juga menempatkan APBN sebagai instrumen yang harus mampu menjaga kepastian ekonomi. Pada 2018, ia menyatakan APBN tidak boleh menjadi sumber ketidakpastian ketika perekonomian menghadapi tekanan global.
Pada saat itu, rancangan APBN 2019 diarahkan berdasarkan prinsip sehat, adil, dan mandiri, termasuk melalui upaya menjaga defisit serta memperkuat penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja negara.
Rekam jejak tersebut menjadi konteks penting bagi posisi Suahasil saat ini.
Pengalaman panjang di bidang fiskal memberi modal bagi Menkeu baru untuk memahami mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBN, tetapi pada saat yang sama ekspektasi terhadap keputusan fiskal di tengah kebutuhan belanja yang besar juga semakin tinggi.
Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena Suahasil kini tidak lagi berada pada posisi pendamping atau perumus kebijakan, melainkan menjadi pengambil keputusan tertinggi di Kementerian Keuangan.
Ia bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN, penerimaan dan belanja negara, pembiayaan, perpajakan, kepabeanan, serta aset negara.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.