Danantara Ikut Biayai Perpanjangan LRT Jakarta, MTI Singgung Ketimpangan Transportasi DaerahKasus PKPU Rp4,25 Miliar Bayangi PTPP, Ada Apa dengan Tagihan Proyek Museum Muarajambi?
Perhitungan menggunakan purchasing power paritymenjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
Menurut Wisnu, keranjang barang yang digunakan dalam perhitungan PPP belum tentu sepenuhnya menggambarkan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga Indonesia.
Persoalan lainnya adalah pendapatan per kapita. Angka tersebut hanya menunjukkan rata-rata pendapatan dan tidak menjelaskan bagaimana pendapatan itu tersebar di tengah masyarakat.
“Dan yang paling mendasar perlu saya beri catatan bahwa pendapatan per kapita itu adalah antar rata-rata. Data Bank Dunia tidak memberitahu kita soal sebaran,” katanya.
Karena itu, meningkatnya status pendapatan suatu negara tidak otomatis berarti seluruh penduduk mengalami peningkatan kesejahteraan dengan tingkat yang sama.
Untuk kebutuhan kebijakan domestik, Wisnu menilai ukuran kemiskinan nasional tetap relevan karena lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.
Menurut Wisnu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Pertama, program pemerintah perlu dirancang agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan lebih luas.
Besarnya skala program tidak otomatis membuat program tersebut inklusif. “Skala besar itu tidak otomatis inklusif.
Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif,” tegasnya.
Wisnu mencontohkan sejumlah program berbasis masyarakat seperti Kecamatan Development Programdan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatyang menurutnya dapat menjadi pembelajaran dalam merancang program pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan layanan negara.
Menurut Wisnu, masyarakat perlu melihat hubungan yang lebih jelas antara kewajiban perpajakan dan manfaat yang diterima melalui layanan publik.
“Kalau kontrak sosial dan kontrak fiskal ini tidak perbaiki, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas.
Pekerjaan yang layak dan berkelanjutan dibutuhkan agar kelompok rentan memiliki ruang untuk meningkatkan kondisi ekonominya dan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.
“Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan,” katanya.
Pada akhirnya, Wisnu menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan bersama penciptaan pekerjaan yang layak, pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang masih rentan.
“Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” katanya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.