Kemiskinan RI Versi BPS 8,07 Persen, Bank Dunia 64,2 Persen, ini Penjelasan Ekonom UGMKasus PKPU Rp4,25 Miliar Bayangi PTPP, Ada Apa dengan Tagihan Proyek Museum Muarajambi?
“Dari segi sosial, transportasi publik menjamin mobilitas yang aman, inklusif, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar, lansia, kelompok berpendapatan rendah, dan penyandang disabilitas,” kata Djoko.
Ia juga menilai pengembangan angkutan umum dapat memperpendek jarak akses masyarakat dari kawasan pinggiran menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum juga dinilai dapat berkontribusi terhadap keselamatan lalu lintas.
Selain itu, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak, emisi karbon, dan polusi udara.
“Di sektor lingkungan, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan penurunan konsumsi BBM, jejak karbon, serta polusi udara,” ujarnya.
Menurut Djoko, model pembiayaan seperti yang direncanakan dalam pengembangan LRT Jakarta perlu dilihat sebagai salah satu alternatif untuk daerah lain.
Salah satu skema yang dapat digunakan pemerintah daerah adalah Buy the ServiceMelalui skema tersebut, pemerintah dapat memastikan layanan angkutan umum tetap berjalan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan.
“Dari sisi manajerial, skema tata kelola seperti Buy the Servicememberi kemudahan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan armada yang andal.
Melalui mekanisme ini, kualitas dan mutu pelayanan angkutan umum dapat diawasi serta diukur secara konsisten,” kata Djoko.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas antardaerah di luar Jakarta. Integrasi antara jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus mengurangi kesenjangan harga barang antarwilayah.
Bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, Terpencil, dan Perbatasan, Djoko menilai keberadaan angkutan perintis tidak dapat semata-mata diukur menggunakan kalkulasi keekonomian jangka pendek.
“Lebih dari sekadar angka-angka finansial, angkutan perintis adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial serta hak mobilitas dasar seluruh warga negara,” ujarnya.
Menurut Djoko, konektivitas transportasi juga dapat membuka koridor pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa melalui peningkatan akses terhadap komoditas lokal, kawasan industri, serta destinasi wisata.
Namun, pembangunan infrastruktur fisik perlu diikuti dengan integrasi antarmoda, regulasi keselamatan, pengawasan tonase kendaraan, serta kepastian jadwal layanan.
Djoko menilai skema pembiayaan baru untuk transportasi Jakarta dapat menjadi momentum untuk mendorong pembenahan angkutan umum di daerah lain.
“Transformasi transportasi sejati tidak boleh berhenti di kota-kota besar semata, melainkan harus menjangkau hingga wilayah perintis menjadikan konektivitas antarmoda sebagai pilar utama efisiensi ekonomi dan wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.