Pengesahan tersebut membuat APBN 2027 akan membawa belanja negara melalui dana sebesar Rp4.106,3 triliun dengan defisit yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU APBN 2027 di Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menilai pengesahan APBN 2027 menjadi hasil pembahasan yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah dan DPR.
Sedangkan desain APBN tahun 2027, kata dia, bakal diarahkan untuk menghadapi ketidakpastian global serta mempercepat agenda pembangunan nasional.
Pihaknya mengapresiasi dan menghargai dukungan dari anggota DPR atas dukungan dan persetujuannya terhadap RAPBN 2027 untuk ditetapkan menjadi UU.
“Persetujuan ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang sangat dinamis dan konstruktif antara Pemerintah dan DPR,” ungkapnya mewakili Presiden Prabowo Subianto, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa, 29 September 2026.
Lebih lanjut, dalam APBN 2027 pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dengan defisit 2,40 persen PDB. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun dan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun.
Pemerintah bakal mempertahankan arah kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap menekankan pengelolaan anggaran secara terukur.
Suahasil mengklaim, APBN 2027 dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” ungkap Suahasil.
Adapun target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2027 masih ditetapkan sebesar 6,0 persen.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara10 tahun sekitar 6,9 persen, serta target nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS
Sedangkan sementara ini pada 29 September 2026, posisi rupiah masih relatif jauh dari target tersebut dengan kurs Rp17.984 per USD. Untuk sektor energi, Indonesian Crude Priceditetapkan USD75 per barel.
Asumsi lifting minyak mencapai 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Bicara kesejahteraan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp824,0 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta dana Transfer ke Daerahsebesar Rp735,0 triliun.
Suahasil menyebut, APBN 2027 dijanjikan membawa manfaat yang luas dan merata hingga ke daerah. Ia menjelaskan, APBN dan APBD menjadi satu kesatuan.
Keduanya bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata dan merata bagi masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah diarahkan untuk membangkitkan ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” jelas Suahasil.
Selain itu, APBN 2027 juga difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasionalyang mencakup 60 program kerja.
Fokus pemerintah tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga menetapkan program pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Dari sisi indikator kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke rentang 6,0 persen sampai 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,30 hingga 4,87 persen.
Rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,360 sampai 0,365, sedangkan Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,575. Kemudian proporsi lapangan kerja formal ditargetkan meningkat menjadi 40,81 persen.
“Ke depan, Pemerintah mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2027.
Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan akselerasi meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Menkeu.
Arah Fiskal 2027 Diklaim Mampu Ekspansif, Lindungi Masyarakat dan Pacu Investasi
Sebelumnya, Menkeu Suahasil Nazara menyatakan kebijakan fiskal 2027 akan tetap ekspansif sekaligus kredibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global.
“APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel.” ujar dia dalam keterangannya, Kamis, 24 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Badan AnggaranDPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2027.
Suahasil menyampaikan bahwa pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah situasi konflik global yang tidak mudah.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat perekonomian nasional dengan menjaga fundamental ekonomi dan kinerja APBN.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45 persen dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,2 persen, sementara kinerja APBN hingga akhir Agustus juga menunjukkan kondisi yang solid.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Brutosebagai bagian dari disiplin fiskal sekaligus menjaga kredibilitas APBN.
“Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya” jelas Suahasil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.