Masuk Bisnis Data Center, Tekanan Jual BNBR Menumpuk di Area 214 Restrukturisasi Utang, BNBR Gelar Right Issue: Segini Potensi Dilusinya
Salah satu jaringan yang relevan untuk diperhatikan adalah B57+ Asia-Pacific.
B57+ merupakan platform kepemimpinan bisnis yang dibentuk oleh Islamic Chamber of Commerce and Development atau ICCD untuk memperkuat perdagangan, investasi dan kerja sama antara sektor swasta, investor dan pembuat kebijakan di 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI serta sejumlah mitra di luar negara anggota.
Tanda “+” menunjukkan perluasan jejaring ke negara non-OKI yang memiliki komunitas muslim, perusahaan multinasional, institusi global dan pusat keuangan syariah.
Inisiatif global itu resmi diluncurkan pada 2 November 2025 di Istanbul, Turki, dalam Business Leaders Summit 2025.
ICCD menjalankannya bersama Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the OIC atau COMCEC dan Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye atau TOBB.
Pada peluncuran tersebut, B57+ diarahkan untuk memperkuat perdagangan intra-OKI serta kerja sama ekonomi lintas negara.
Indonesia kemudian menjadi titik awal ekspansi regionalnya. B57+ Asia-Pacific Regional Chapter resmi diluncurkan pada 3 Februari 2026 dalam rangkaian Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta.
Presiden ICCD Abdullah Saleh Kamel menyerahkan deklarasi pembentukan chapter tersebut kepada Arsjad Rasjid, Chairman Board of Trustees Indonesian Business Council atau IBC.
Chapter Asia-Pasifik ini mencakup 18 pasar, dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Pakistan dan Bangladesh hingga Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.
Mandatnya mencakup forum bisnis, dialog dengan pemerintah, pengembangan rekomendasi kebijakan serta mobilisasi sektor swasta untuk forum investasi dan kegiatan sektoral ICCD.
Salah satu ruang kegiatannya secara eksplisit mencakup pariwisata, perdagangan, ekonomi digital, halal dan pertanian.
Struktur penggeraknya juga memperlihatkan hubungan antara jaringan global dan Indonesia. Di tingkat ICCD, Abdullah Saleh Kamel merupakan Presiden ICCD dan Yousef Hassan Khalawi menjabat Sekretaris Jenderal.
Di level Asia Pasifik, Arsjad Rasjid memimpin B57+ Asia-Pasifik dengan Eka Sastra sebagai Sekretaris Jenderalnya. Keduanya terlibat dalam agenda pengembangan chapter regional tersebut.
Bagi perusahaan, fungsi B57+ bukan sebagai lembaga pembiayaan yang otomatis menyediakan modal. Platform ini lebih dekat dengan infrastruktur jejaring bisnis.
Agenda resminya mencakup dialog pemerintah-swasta, fasilitasi perdagangan dan investasi, forum sektoral, serta koneksi antara perusahaan dan mitra lintas pasar.
B57+ juga mengembangkan Business Connector yang diposisikan sebagai sarana untuk menghubungkan pelaku usaha dengan mitra dan peluang investasi di jaringan pasar 57+ negara-negara dunia.
Posisi itu mulai mendapat bentuk di Indonesia. Pada 3–4 Februari 2026, ICCD bersama Indonesian Business Council menggelar Indonesia–B57+ Multilateral Business Roundtable di sela Indonesia Economic Summit.
Forum tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, diplomat, pengambil keputusan dan pelaku usaha untuk membahas perdagangan, investasi, konektivitas pasar dan penguatan rantai pasok.
Perkembangan berikutnya terjadi pada September 2026.
B57+ Asia-Pacific Regional Chapter menerima penghargaan Excellence in Asia-Pacific Halal Business Diplomacy and Economic Connectivity dalam Indonesia Halal Awards 2026 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Penghargaan itu diberikan dalam kategori stakeholder halal internasional.
Bagi GMTD, relevansinya terletak pada pertemuan antara aset wisata yang sudah ada dan jaringan pasar yang sedang dibangun. Tanjung Bunga memiliki pantai, fasilitas rekreasi, kuliner, hunian dan kawasan komersial dalam satu township.
Akkarena sendiri memiliki luas 12,1 hektare dan dikembangkan dengan berbagai fasilitas rekreasi serta ruang acara.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum cukup untuk menyebut Tanjung Bunga sebagai destinasi wisata Muslim.
Informasi publik GMTD yang tersedia belum menunjukkan adanya strategi khusus untuk wisatawan Muslim mancanegara, paket wisata halal, basis data wisatawan berdasarkan negara asal atau kemitraan resmi dengan B57+.
Karena itu, B57+ lebih tepat dilihat sebagai jaringan yang berpotensi membuka akses pasar dan mitra, bukan bukti bahwa GMTD telah masuk ke pasar tersebut.
Peluang itu menjadi lebih menarik jika melihat skala pasar yang hendak dimasuki.
B57+ menyebut jaringan globalnya mewakili lebih dari 2 miliar penduduk dan ekonomi senilai sekitar USD24,18 triliun atau sekitar Rp432,82 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp17.900 per USD.
Namun angka tersebut merupakan ukuran agregat ekonomi dalam jaringan B57+, bukan nilai pasar pariwisata yang otomatis dapat diakses GMTD.
Untuk membaca peluang bisnis pariwisata, ukuran yang lebih relevan adalah belanja wisatawan Muslim. Mastercard-CrescentRating mencatat 196 juta kedatangan wisatawan Muslim internasional pada 2025.
Jumlah tersebut diproyeksikan mencapai 262 juta pada 2030, dengan pengeluaran perjalanan sekitar USD310 miliar per tahun. Dengan kurs Rp17.900 per USD, nilai belanja tersebut setara sekitar Rp5.549 triliun per tahun.
Angka global tersebut tentu masih terlalu jauh untuk langsung dikaitkan dengan pendapatan GMTD.
Pasarnya perlu dipersempit secara bertahap, mulai dari Indonesia, kemudian Sulawesi Selatan, hingga kawasan yang secara langsung dapat dilayani GMTD.
Indonesia sendiri berada di peringkat kedua dalam Global Muslim Travel Index 2026, dengan skor 79 dari 100, sehingga secara destinasi Indonesia sudah berada dalam kelompok pasar yang dinilai memiliki kesiapan tinggi bagi wisatawan Muslim.
Sulawesi Selatan memberikan ukuran pasar yang lebih konkret. BPS mencatat 38,5 juta perjalanan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan sepanjang Januari-November 2025, naik 18,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada Desember 2025 saja terdapat tambahan sekitar 4,07 juta perjalanan.
Arus wisatawan mancanegara memang jauh lebih kecil. Pada Desember 2025 terdapat 2.321 kunjungan wisman ke Sulawesi Selatan.
Memasuki 2026, jumlahnya tercatat 1.515 kunjungan pada Januari, dengan wisatawan asal Malaysia mendominasi sebanyak 908 kunjungan.
Setelah itu, jumlah kunjungan bergerak naik-turun, yakni 1.410 kunjungan pada Februari, 2.344 pada Maret, 1.922 pada April, 2.063 pada Mei, 1.363 pada Juni, dan kembali meningkat menjadi 2.415 kunjungan pada Juli.
Dengan demikian, sepanjang Januari-Juli 2026 Sulawesi Selatan telah menerima 13.032 kunjungan wisatawan mancanegara.
Dari sini, potensi tersebut dapat dibuat menjadi simulasi sederhana. Rumusnya bukan untuk meramalkan pendapatan GMTD, melainkan untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi yang secara teoritis tersedia.
Potensi pasar wisata Muslim = jumlah wisatawan Muslim × rata-rata pengeluaran per perjalanan
Setelah itu, perhitungannya dapat dipersempit menjadi:
Potensi pasar yang relevan bagi GMTD = potensi belanja wisata Muslim × porsi pengeluaran untuk rekreasi × tingkat tangkapan pasar GMTD
Untuk mengukur peluang tersebut, kita bisa membuat simulasi sederhana dari pasar wisata Sulawesi Selatan. BPS mencatat sekitar 42,57 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2025.
Dengan asumsi 80 persen merupakan wisatawan Muslim dan rata-rata belanja Rp1 juta per perjalanan, nilai pasar wisata Muslim secara teoritis mencapai Rp34,06 triliun.
Jika 10 persen belanja tersebut dialokasikan untuk rekreasi, tersedia sekitar Rp3,41 triliun pasar rekreasi.
Dengan asumsi GMTD mampu menangkap 0,25 persen saja, potensi pendapatannya mencapai sekitar Rp8,52 miliar, atau 2,27 kali pendapatan Kawasan Wisata GMTD pada 2025 yang sebesar Rp3,76 miliar.
Angka tersebut merupakan simulasi, bukan proyeksi GMTD. Sementara itu, arus wisman ke Sulawesi Selatan mencapai 13.032 kunjungan sepanjang Januari-Juli 2026.
Data ini menunjukkan pasar internasional masih relatif kecil dibandingkan pasar domestik, tetapi dapat menjadi lapisan pertumbuhan berikutnya, terutama dari pasar regional seperti Malaysia.
Di sinilah peran B57+ menjadi lebih masuk akal. B57+ bukan angka pasar yang dapat langsung dikonversi menjadi pendapatan GMTD.
Platform tersebut lebih relevan dilihat sebagai jaringan konektivitas bisnis, sementara pasar wisata Muslim menunjukkan besarnya permintaan ekonomi yang dapat dibidik.
Keduanya baru bertemu apabila GMTD memiliki produk wisata yang mampu ditawarkan kepada pasar tersebut.
Dengan kerangka itu, Akkarena menjadi titik awal yang konkret. GMTD sudah memiliki aset wisata, sementara pasar wisata Muslim memiliki skala permintaan yang terus berkembang.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar berapa besar pasar Muslim secara global, melainkan berapa bagian dari arus wisata tersebut yang secara realistis dapat diarahkan ke Sulawesi Selatan, berapa yang masuk ke Makassar, dan berapa yang akhirnya dapat ditangkap oleh bisnis wisata GMTD.
Bagi GMTD, langkah berikutnya adalah bukan sekadar membawa nama Akkarena ke forum internasional. Yang perlu dijual kepada pasar adalah produk wisatanya.
Fasilitas, layanan, kuliner, konektivitas, standar halal, dan kemitraan dengan pelaku perjalanan harus lebih dulu dapat diterjemahkan menjadi paket bisnis yang konkret.
Dengan posisi tersebut, pasar wisata Muslim bukan pengganti bisnis properti GMTD. Sektor itu lebih tepat dilihat sebagai kemungkinan lapisan baru bagi ekosistem Tanjung Bunga.
Jika berhasil dikembangkan, Akkarena tidak hanya menjadi fasilitas rekreasi bagi penghuni kawasan dan warga Makassar, tetapi juga dapat menjadi salah satu pintu masuk Tanjung Bunga ke pasar wisata global.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.