Keputusan ini diambil di tengah tingginya tekanan harga minyak mentah global yang dipicu oleh memuncaknya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini membuat harga produk BBM nonsubsidi unggulan seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, hingga Pertamina Dex tidak mengalami perubahan dibandingkan periode September 2026.
Kebijakan menahan harga tersebut menjadi angin segar bagi konsumen di tengah fluktuasi pasar energi internasional yang terus membumbung tinggi.
Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina, Joko Pranoto, menegaskan bahwa penahanan harga ini berlaku untuk jajaran produk BBM non-subsidi retail sekaligus bahan bakar penerbangan atau avtur.
Sementara itu, untuk jenis BBM bersubsidi, pemerintah telah memastikan tidak ada penyesuaian harga hingga akhir tahun.
“JBU ini jenis bahan bakar umum yang non-subsidi. Kalau yang bahan bakar subsidi sudah diputuskan oleh pemerintah harganya tidak ada perubahan sampai nanti dengan akhir tahun.
Dan juga kami sampaikan gerakan harga Avtur juga,” ujar Joko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Senin, 5 Oktober 2026.
Joko menjelaskan, bahwa pergerakan harga BBM non-subsidi dan avtur sepanjang rentang Januari 2025 hingga awal 2026 sebenarnya sempat menunjukkan tren yang relatif melandai.
Namun, pergerakan kurva harga berbalik arah secara tajam setelah memasuki akhir Februari 2026 akibat memanasnya ketegangan di Timur Tengah.
“Namun kemudian ketika di akhir Februari 2026 terjadi konflik geopolitik di Timur Tengah, maka setelah Maret, April ini ada kenaikan harga yang sangat signifikan di hampir semua BBM JBU dan Avtur,” terang Joko.
Ia membeberkan, bahwa intervensi harga sejatinya telah dilakukan pada produk Pertamax dan Pertamax Green 95 sejak kuartal kedua guna meredam dampak lonjakan harga global secara mendadak terhadap masyarakat.
Penyesuaian baru dilakukan bertahap pada pertengahan tahun sebelum akhirnya diputuskan untuk ditahan pada Oktober.
“Mungkin khusus yang Pertamax dan Pertamax Green sejak April itu memang ada pembatasan, tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan Avtur itu masih kita tahan sama dengan harga September,” tambahnya.
Dengan kebijakan penahanan harga ini, Pertamina memastikan bahwa besaran tarif yang dibayar masyarakat pada Oktober sama persis dengan angka pada bulan sebelumnya.
“Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung, seluruh JBU maupun yang Avtur di September dan Oktober itu harganya tetap.
Jadi kenaikan harga BBM non-subsidi dan Avtur ini memang mayoritas dipengaruhi karena faktor geopolitik sejak 28 Februari 2026,” papar Joko.
Meskipun tren kenaikan harga energi global pada 2026 tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, Joko menekankan bahwa Pertamina berupaya keras agar tidak sepenuhnya melepas harga BBM ke mekanisme pasar bebas.
Langkah ini menjaga agar lonjakan harga dunia tidak langsung menghantam daya beli masyarakat domestik.
“Demikian mungkin dari kami yang kami sampaikan. Jadi memang tren kenaikan di 2026 memang cukup tinggi dibanding 2025, walaupun kita masih berusaha untuk menekan, tidak benar-benar menyesuaikan dengan harga market di dunia gitu,” ujar Joko.
Dalam kesempatan tersebut, Pertamina turut memaparkan hasil perbandingan atau komparasi harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, Asia Selatan, hingga Australia.
Berdasarkan data per akhir September hingga awal Oktober 2026, harga BBM di Indonesia terbukti masih sangat bersaing dan relatif lebih terjangkau.
“Nah, bagaimana kalau kita compare harga BBM dan Avtur kita dengan negara-negara sekitar, baik negara ASEAN maupun negara-negara terdekat Australia, Pakistan, India, dan sebagainya, sebenarnya in overall, in overall masih sangat kompetitif dibandingkan negara-negara yang lain,” tutur Joko.
Ia membeberkan bahwa posisi harga bahan bakar di Indonesia berada pada jajaran paling ekonomis jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan.
“Bahwasanya Indonesia ini relatif murah, posisi pertama India, kedua Pakistan, ketiga Malaysia dan ke empat Indonesia,” sebutnya.
Lebih jauh, Joko mengungkapkan bahwa selain harga dasar bahan bakar, komponen pajakmemegang peranan sangat vital dalam membentuk harga akhir di tingkat konsumen
Ketika harga dasar minyak mentah dunia meroket, nilai pajak yang dihitung berdasarkan persentase secara otomatis ikut melambung.
“Beberapa yang perlu jadi catatan bahwa harga ini selain komponennya adalah bahan bakar itu sendiri, komponennya adalah tax.
Jadi ketika harga base bahan bakarnya naik, tax-nya ini karena persentase, Pak Sekjen, jadi juga akan naik,” kata Joko.
Untuk meredam lonjakan harga di tingkat eceran, sejumlah negara tetangga menerapkan skema pengurang pajakKebijakan tersebut menjadi instrumen utama pemerintah di berbagai negara dalam mengontrol harga jual BBM agar tidak melambung terlalu tinggi.
“Makanya terlihat di beberapa negara bagaimana negara-negara yang lain itu mengontrol kenaikan harga walaupun ujungnya juga masih relatif tinggi, itu dengan mekanisme tax reduction gitu.
Misalnya Vietnam dengan pengurangan pajak, Brunei tidak dikenakan VAT, Kamboja juga, Laos kecuali mungkin Australia yang yang full liberalized sama Singapura ya.
Beberapa negara yang lain itu masih termasuk Malaysia juga ada pengendalian dari sisi tax,” pungkas Joko.
Senada, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga harga BBM subsidi, khususnya solar dan bensin, agar tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena kedua jenis BBM tersebut banyak digunakan oleh kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi.
“Jadi, yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa yang paling utama dari pengendalian impor, inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan,” ungkapnya.
“Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani,” lanjutnya.
Laode mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi dua kepentingan sekaligus, yakni menjaga harga BBM subsidi dan memastikan ketahanan stok nasional tetap berada pada level aman.
“Jadi, ada dua hal ini, pertama adalah subsidi di solar dan bensin tetap kita jaga tetap, yang kedua adalah ketahanan stok 18 sampai 20 hari itu tetap ada,” ujar Laode.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.