Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan moratorium tersebut agar pengolahan sumber daya alam bergerak hingga ke produk akhir bernilai tambah tinggi.
Ia menyoroti produk olahan nikel dari smelter dalam negeri yang mayoritas masih berupa produk setengah jadi untuk kemudian diekspor, sementara kebutuhan produk jadinya masih dipenuhi melalui impor.
Opsi tersebut dipertimbangkan di tengah meningkatnya risiko kelebihan pasokan atau oversupply nikel di pasar global.
Bahlil menyebut mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50–60 persen, sehingga pemerintah perlu memilih industri yang masih layak dilanjutkan dan fasilitas yang perlu dibatasi pengembangannya.
Guna memutus rantai tersebut, Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM menyatakan bakal menyinkronkan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian teknis lainnya agar proses hilirisasi berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
“Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita,” ujar Bahlil, dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Bahlil, sinkronisasi lintas kementerian tersebut akan mengacu pada peta jalan hilirisasi 28 komoditas utama yang mencakup sektor mineral, batu bara dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Ia mencontohkan kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel yang, menurut dia, turut mendorong kenaikan nilai ekspor dari USD3,3 miliar pada kurun 2017–2018 menjadi USD34 miliar pada 2023, serta diproyeksikan menembus USD38–40 miliar pada 2026.
Namun, menurut dia, kenaikan tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pendalaman struktur industri hingga produk turunan paling hilir.
Di tengah kondisi tersebut, Bahlil menyebut pasokan nikel saat ini mengalami oversupply sekitar 2,5 juta ton sehingga menekan harga nikel dunia.
Ia mengatakan mayoritas smelter nikel yang beroperasi masih menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50–60 persen, seperti feronikel, nickel pig iron, nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate
Menurut Bahlil, persoalan tersebut terjadi karena sebagian besar produk yang dihasilkan smelter nasional belum mencapai tahap akhir pengolahan.
Produk setengah jadi tersebut kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut sebelum kembali ke Indonesia dalam bentuk barang jadi.
Menurut dia, tata kelola sumber daya alam harus memegang prinsip keadilan dan keberlanjutan demi menjaga cadangan nasional bagi generasi mendatang.
“Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan.
Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka,” kata Bahlil.
Di sektor transisi energi dan migas, Bahlil menyoroti lifting minyak nasional berada di kisaran 600.000–610.000 barel per hari, sementara konsumsi domestik mencapai sekitar 1,6 juta bph.
Pemerintah, kata dia, menempuh tiga strategi utama, yakni intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle atau sumur yang tidak berproduksi, serta percepatan proyek dengan Plan of Developmentyang sudah disetujui, seperti groundbreaking Blok Masela.
Pemerintah juga menargetkan lifting minyak naik menjadi 612.500 barel per hari pada 2027, dari target 610.000 barel per hari pada 2026. Kenaikan tersebut diharapkan berasal dari penambahan sumur minyak di sejumlah wilayah.
Selain itu, pemerintah memperkuat mandatori bahan bakar nabati lewat program B50 untuk menyetop impor solar, serta menyiapkan penerapan mandatori etanol 20 persenpada 2027–2028 guna menekan ketergantungan impor bensin.
Bahlil juga menyebut pemerintah akan mendorong peningkatan campuran etanol hingga E50 setelah penerapan E20 berjalan.
Untuk komoditas batu bara, pasokan dan permintaan dijaga ketat melalui instrumen Rencana Kerja dan Anggaran BiayaBahlil juga menekankan pentingnya melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di sekitar wilayah operasi tambang.
“Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” tegas Bahlil.
Menurut Bahlil, permintaan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan dari negara tetangga sebenarnya telah bergulir sejak 2020.
Terkait wacana ekspor listrik energi bersih ke luar negeri, Bahlil mengingatkan adanya kalkulasi geopolitik dan kedaulatan negara. Ia menegaskan Indonesia harus memegang kendali atas nilai tawar.
“Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan,” ujarnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.