APBN 2026 sampai periode tersebut menunjukkan pertumbuhan pendapatan negara yang lebih cepat dibandingkan belanja.
Meski pemerintah telah membelanjakan Rp2.660,5 triliun, defisit anggaran tercatat Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto
Berdasarkan paparan dalam APBN KiTa, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen secara tahunan
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun. Angka ini meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, kinerja APBN September ini terbilang positif dan semakin mendekati target yang dicanangkan, khususnya pada pendapatan negara.
“Ini adalah kondisi yang sehat. Karena kalau kita lihat pendapatan negara sampai akhir September 74,2 persen dari target APBN.
Kita tahu kalau akhir September itu tiga per empat tahun atau 75 persen. Kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, ini on track,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 9 Oktober 2026.
Masih terkait pendapatan, penerimaan perpajakan masih menjadi komponen terbesar dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun atau 68,6 persen dari target Rp2.693,7 triliun.
Nilai tersebut terhitung tumbuh 21,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di dalamnya, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja negara yang sebesar 19 persen. “Penerimaan pajak Rp1.606,7 triliun sudah dikumpulkan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak.
Ini kita harapkan terus menguat ke depannya,” kata Suahasil.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau 71,5 persen dari target Rp336 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 8,5 persen secara tahunan.
Kinerja penerimaan juga ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajakyang mencapai Rp492,3 triliun.
Angka ini dilaporkan telah melampaui target tahunan sebesar Rp459,2 triliun, dengan realisasi mencapai 107,2 persen dan pertumbuhan 41,7 persen secara tahunan.
Beralih ke sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu Rp3.149,7 triliun. Realisasi ini tumbuh 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun. Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun.
Transfer ke daerah tercatat Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari pagu Rp693 triliun. Namun, realisasi transfer ke daerah dalam paparan tersebut turun 7,1 persen secara tahunan.
Perbedaan tingkat realisasi antarkomponen belanja menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak berlangsung seragam.
Belanja kementerian dan lembaga telah mencapai lebih dari 70 persen pagu, sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga masih berada di kisaran 60 persen.
Dengan sisa waktu tiga bulan pada 2026, pemerintah kini perlu memastikan anggaran yang belum terserap dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan target program, serta tifak mengabaikan efisiensi.
Defisit Turun, Keseimbangan Primer Berbalik Surplus
Dari sisi keseimbangan fiskal, defisit APBN hingga September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit Rp368,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan begitu, defisit anggaran menyusut sekitar Rp49,9 triliun secara nominal.
Pemerintah sendiri menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Dengan realisasi Rp319 triliun hingga akhir September, defisit yang telah terbentuk masih berada di bawah separuh target nominal tahunan tersebut.
Selanjutnya, indikator lain yang memperlihatkan perbaikan posisi fiskal negara adalah keseimbangan primer.
Hingga September 2026, Kemenkeu melaporkan bahwa pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp125,5 triliun, berbalik dari target APBN yang memperkirakan defisit Rp89,7 triliun.
Diketahui, keseimbangan primer mengukur selisih pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus menunjukkan pendapatan negara masih mampu menutup belanja di luar bunga utang.
Selain itu, pembiayaan anggaran hingga September mencapai Rp462 triliun atau 67 persen dari target Rp689,1 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 0,4 persen secara tahunan.
Angka pembiayaan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih harus mengelola kebutuhan pendanaan untuk menutup defisit hingga akhir tahun, sekaligus menjaga agar pembiayaan tidak mengganggu kredibilitas fiskal.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.