Bahlil Menata Supply Demand Batu Bara untuk Mengejar Penerimaan NegaraIHSG Diprediksi Masih Rawan Koreksi, Analis MNC Sekuritas Ungkap Skenario Berikutnya
Namun, kenaikan harga ayam tidak hanya berkaitan dengan permintaan program pemerintah.
DEN juga mencatat keterbatasan pasokan, kenaikan biaya pakan, serta cuaca buruk yang mengurangi hasil tangkapan ikan sehingga mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke daging ayam.
Artinya, besarnya permintaan perlu dibaca bersama kondisi produksi dan distribusi sebelum dampak MBG terhadap inflasi dapat disimpulkan secara lebih pasti.
Tekanan harga juga terlihat pada komoditas pangan lain.
Dalam laporan inflasi September 2026, DEN mencatat inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencapai 4,06 persen secara tahunan pada Agustus, meningkat dari 2,52 persen pada Juli 2026.
Kenaikan tersebut dipengaruhi harga sejumlah bahan pangan, termasuk daging ayam, di tengah gangguan produksi hortikultura dan dampak El Niño.
Risiko terhadap daya beli muncul ketika kenaikan harga pangan berlangsung bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Bagi konsumen, kenaikan harga bahan makanan berarti anggaran belanja yang sama harus digunakan untuk memperoleh jumlah barang yang lebih sedikit.
Bagi pemerintah, kenaikan permintaan pangan dalam skala besar juga menuntut kesiapan pasokan agar pelaksanaan program tidak memperbesar tekanan harga di tingkat konsumen.
Skala belanja MBG membuat persoalan tersebut relevan dalam pembahasan APBN 2027.
Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp735 triliun.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional merencanakan anggaran sekitar Rp232,5 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2027.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya peran belanja pemerintah dalam menopang kebutuhan sosial dan pangan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran serta kesiapan rantai pasok.
Persoalan berikutnya adalah apakah besarnya belanja tersebut mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang. Namun, pekerja formal baru mencakup sekitar 42,20 persen dari total pekerja.
Data ini memperlihatkan bahwa tantangan pasar kerja bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga memperluas akses terhadap pekerjaan dengan kepastian pendapatan dan perlindungan yang lebih baik.
Tekanan di pasar kerja juga belum sepenuhnya hilang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga September 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Angka tersebut masih dapat berubah karena pelaporan klaim berlangsung hingga enam bulan setelah tanggal PHK, tetapi tetap menunjukkan adanya kelompok pekerja yang menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Di sisi lain, indikator konsumsi belum menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi rumah tangga telah berhenti.
Bank Indonesia mencatat Indeks Penjualan Riil pada Agustus 2026 tumbuh 1,3 persen secara tahunan dan memperkirakan pertumbuhan 1,4 persen pada September 2026.
Perbedaan antara pertumbuhan penjualan dan tekanan harga tersebut menunjukkan bahwa kondisi konsumsi perlu dibaca lebih rinci dengan melihat daya beli kelompok berpendapatan rendah dan menengah.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.