Pembenahan dokumen perencanaan kelistrikan nasional ini dilakukan guna memberikan payung hukum atas komitmen pemerintah yang menargetkan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Suryasecara masif hingga 100 gigawatt peak
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penyesuaian RUPTL merupakan langkah krusial agar akselerasi transisi energi bersih di dalam negeri dapat berjalan legal serta terarah.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan perumusan RUPTL baru yang menampung porsi besar energi baru terbarukandalam matriks penyediaan listrik nasional.
“Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya.
RUPTL ini kita sedang akan melakukan penggodokan,” kata Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Selasa, 22 September 2026.
Bahlil membeberkan bahwa dalam poyeksi kebutuhan listrik nasional periode 2025 hingga 2032-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit baru mencapai 69,53 gigawatt
Dari total target penambahan daya tersebut, pemerintah mematok dominasi pembangkit ramah lingkungan hingga 70 persen demi menggeser ketergantungan pada energi fosil.
“Bapak, Ibu semua, di Indonesia pada 2025 sampai dengan 2030-an 32 atau 34 itu telah memperdalamkan 69,53 GW yang kita harus bangun untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Dari 69 itu, 70 persen adalah harus memakai bauran energi baru terbarukan,” papar Bahlil.
Guna menyalurkan arus listrik dari sumber pembangkit EBT yang mayoritas berada di wilayah terpencil menuju pusat beban, pemerintah siap membangun infrastruktur jaringan transmisi secara besar-besaran.
Bahlil menyebut kebutuhan pembangunan jaringan transmisi kelistrikan baru tersebut diperkirakan mencapai puluhan ribu kilometer.
“Dan untuk jaringannya kurang lebih sekitar 48.000Ya betul, itu cukup,” tambahnya.
Di tengah sikap sejumlah negara maju yang mulai membelakangi kesepakatan iklim global, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Indonesia tetap konsisten berada di jalur transisi energi hijau.
Pemerintah berkomitmen penuh menjaga target pencapaian emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada rentang 2050 hingga 2060 melalui program aksi yang konkret.
“Sekalipun negara-negara lain keluar daripada Paris Agreement untuk melihat sejarah Indonesia dengan menggantikan fosil mereka kepada energi baru terbarukan, Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia sekalipun negara yang hebat-hebat itu keluar, Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target Net Zero 2050 sampai dengan 2060,” tegas mantan Kepala BKPM ini.
Bahlil menjelaskan bahwa keseriusan pemerintah tidak berhenti pada tataran retorika wacana, melainkan langsung diterjemahkan ke dalam penyesuaian RUPTL dan penambahan kapasitas PLTS hingga kisaran 100 GWp.
“Ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret. Caranya apa?
Di RUPTL kita, kita dorong 70 persen adalah energi terbarukan dan kita menambah 100 GWp,” jelasnya.
Pengembangan proyek strategis PLTS berskala raksasa ini diyakini bakal menciptakan ceruk pasar industri energi hijau yang sangat gurih bagi para investor domestik maupun mancanegara.
Berdasarkan kalkulasi teknis Kementerian ESDM, total nilai investasi yang dibutuhkan untuk menggarap proyek PLTS tersebut diperkirakan menembus puluhan miliar dolar AS.
“Dan strategi PLTS ini dalam hitungan yang dibuat oleh tim saya itu mencapai kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 73 miliar US Dollar. Ini total investasi yang ada.
Ini bukan pasar kecil Bapak, Ibu semua, ini pasar yang sangat besar,” pungkas Bahlil.
RUPTL PLN Peta Jalan Kelistrikan
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPLN periode 2025–2034 menjadi dokumen strategis yang memuat arah pengembangan sistem ketenagalistrikan Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Dalam dokumen tersebut, pertumbuhan permintaan listrik nasional diproyeksikan mencapai rata-rata 5,3% per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatthingga 2034. Porsi terbesar berasal dari energi baru terbarukanyang mencapai 42,6 GW atau sekitar 61 persen.
Sumbernya mencakup tenaga surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, hingga nuklir.
Selain pembangkit, sekitar 10,3 GW atau 15 persen berasal dari penyimpanan energi berupa baterai dan pumped storage.
Sementara pembangkit berbasis energi fosil mendapat porsi sekitar 16,6 GW atau 24 persen, termasuk gas dan proyek batu bara yang telah memiliki komitmen.
Pengembangan sistem kelistrikan juga mencakup pembangunan jaringan transmisi dan distribusi untuk menghubungkan wilayah serta menyalurkan listrik dari pusat pembangkit menuju konsumen.
Program Listrik Desa turut menjadi bagian RUPTL dengan target elektrifikasi 5.758 desa tertinggal, terdepan, dan terluar.
Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai sekitar Rp3.000 triliun dengan keterlibatan PLN dan badan usaha swasta melalui skema IPP.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.