Pemeriksaan tersebut mencakup laporan keuangan BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen, dan PT Danantara Investasi ManajemenAudit BPK juga mencakup seluruh Badan Usaha Milik Negarayang berada dalam lingkup pemeriksaan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan BPI Danantara. Selain itu, audit bertujuan mendorong penguatan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan BPI Danantara.
Dimulainya pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK kepada BPI Danantara. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK akan menguji kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang berlaku.
Pemeriksaan juga mencakup kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
BPK turut menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam lingkungan yang diperiksa.
Audit tersebut menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based audit. Melalui pendekatan itu, BPK akan mengidentifikasi sejumlah risiko dalam laporan keuangan dan pengelolaannya.
Risiko tersebut mencakup kemungkinan kesalahan penyajian material, kecurangan, penyalahgunaan, dan ketidakpatuhan.
BPK juga akan mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
“BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas,” ujar Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, dikutip Senin, 21 September 2026.
Pemeriksaan laporan keuangan tersebut mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pemeriksaan juga mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Selain itu, pemeriksaan berpedoman pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang tersebut terakhir diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam ketentuan UU BUMN tersebut, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPI Danantara menjadi bagian pemeriksaan BPK.
Sebelum pemeriksaan dimulai, BPI Danantara menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025kepada BPK. Laporan tersebut diserahkan pada 20 Juli 2026 dan menjadi salah satu bahan persiapan pemeriksaan.
Setelah laporan diterima, BPK menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan pada 14 Agustus 2026.
BPK kemudian melanjutkan proses dengan melakukan berbagai persiapan pemeriksaan. Persiapan tersebut mencakup pemutakhiran penilaian risiko dan penentuan materialitas.
BPK juga menyusun strategi pemeriksaan sebelum audit dilaksanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar audit berjalan efektif, terarah, dan sesuai standar pemeriksaan.
Slamet menegaskan bahwa pemeriksaan berbasis risiko membutuhkan akses memadai terhadap berbagai informasi.
“Kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko material apabila memperoleh akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan,” ungkap Slamet.
Menurutnya, dukungan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
“Oleh karena itu, dukungan penuh dari BPI Danantara, jajaran BUMN, dan KAP komponen atas aspek ini menjadi sangat penting bagi kelancaran dan kualitas hasil pemeriksaan,” imbuhnya.
Menyelisik Janji Danantara Sampaikan Laporan Keuangan
Komitmen transparansi dan keterbukaan pertanggungjawaban keuangan sejatinya telah digariskan oleh pimpinan Danantara.
Chief Executive OfficerBPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa lembaga investasi tersebut menjunjung tinggi akuntabilitas serta tidak akan menjadi entitas yang kebal dari pengawasan audit maupun hukum.
Rosan memastikan BPI Danantara terbuka untuk diaudit oleh lembaga pemeriksa negara seperti BPK.
“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa.
BPK ya bisa, kan ada program PSO (Public Service Obligation),” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 2025 lalu, dikutip Senin, 21 September 2026.
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan transparansi menjadi arahan utama yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran pimpinan BPI Danantara.
“Pesan dari Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya.
Penyelenggaraan harus mengutamakan tata kelola yang baik, berintegritas, transparan, dan hati-hati,” tegas Rosan.
Selain Rosan, jajaran pimpinan BPI Danantara lainnya juga menegaskan komitmen serupa terkait transparansi dan integritas pengelolaan dana.
Chief Operating OfficerBPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan bahwa audit dan pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh operasional investasi berjalan sesuai regulasi.
“Kami menyambut baik dan siap memberikan akses seluas-luasnya untuk proses audit, baik oleh BPK maupun lembaga pengawas independen lainnya.
Ini adalah bentuk komitmen Danantara untuk mematuhi prinsip akuntabilitas dan Good Corporate Governance,” ujar Dony Oskaria.
Dony menambahkan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan dasar utama untuk membangun kepercayaan para investor dan publik terhadap BPI Danantara.
“Keterbukaan informasi keuangan dan tata kelola yang bersih adalah fondasi utama kami. Kami ingin memastikan setiap rupiah dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan,” tambahnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.