“Defisit hingga akhir Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun memang lebih rendah dibanding kurun serupa tahun lalu yang mencapai Rp321,3 triliun.
Secara rasio atas PDB pun demikian, yaitu 0,93 persen berbanding 1,35 persen,” ujar Awalil dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2026.
Awalil membeberkan bahwa Pembiayaan Anggaran hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp473,5 triliun, sehingga memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaransebesar Rp233,4 triliun.
Hal ini mengindikasikan bahwa penarikan utang telah melampaui kebutuhan dalam nilai yang cukup besar, sekaligus menandakan APBN dipersiapkan untuk menutupi lonjakan defisit pada satu hingga dua bulan berikutnya.
Dalam delapan bulan pertama tahun 2026, pembiayaan utang secara neto tercatat mencapai Rp506 triliun.
Menurut Awalil, jika memperhitungkan pelunasan pokok utang yang diprakirakan berada di kisaran Rp650 triliun, penarikan utang baru secara bruto sebenarnya diperkirakan menyentuh angka sekitar Rp1.150 triliun.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara per 31 Agustus 2026 dilaporkan mencapai Rp2.055,6 triliun atau tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Persentase capaian ini mencapai 65,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi periode serupa tahun lalu yang berada di angka 54,5 persen.
Penerimaan Perpajakan meningkat 21,7 persen dan telah memenuhi 60,1 persen dari target APBN, sedangkan Penerimaan Pajak tumbuh 24,1 persen dan menyentuh 59,8 persen dari target.
Capaian ini kerap dijadikan argumen oleh pemerintah bahwa kondisi ekonomi domestik membaik secara signifikan.
Namun, Awalil memberikan catatan kritis terkait potensi kekecewaan di akhir tahun.
Outlook resmi pemerintah pada awal Juli lalu memproyeksikan pendapatan negara memang bakal melampaui target hingga 101,7 persen, tetapi penerimaan perpajakan justru diprediksi bakal mengalami shortfallsekitar 2,3 persen atau kekurangan Rp62,31 triliun.
Kekurangan tersebut mencakup Pajak Penghasilanyang diproyeksikan shortfall sekitar 3,9 persenserta Cukai yang hanya mencapai 96,2 persen dari target.
Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan Barang Mewahdiprediksi mendekati target di angka 99,8 persen.
Tingginya penerimaan pajak hingga Agustus ini disinyalir terdorong oleh isu penahanan restitusi Wajib Pajak. Dalam paparan APBN Kita, PPh Badan secara neto tumbuh 25,5 persen, sementara secara bruto hanya tumbuh 5,5 persen.
Selisih pertumbuhan yang timpang ini mengindikasikan banyaknya restitusi yang belum dibayarkan oleh pemerintah.
Di samping itu, lonjakan Pendapatan Negara sangat didorong oleh komponen Pendapatan Negara Bukan Pajakyang tumbuh 41,7 persen dan telah menembus 94,8 persen dari target.
Komponen Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkanmelonjak hingga Rp58 triliun dari target awal yang hanya Rp1,8 triliun, lantaran adanya setoran surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun, sebuah penerimaan tak terencana dalam APBN 2026.
“Kinerja PNBP selama ini sangat bergantung pada dinamika global atau tidak dalam kendali kebijakan pemerintah,” kata Awalil.
Selain itu ia juga mengingatkan bahwa faktor pendorong seperti surplus BI tidak akan terulang di empat bulan tersisa.
Dari sisi Belanja Negara, realisasi hingga Agustus 2026 tumbuh 17,1 persen atau telah terpakai 59,7 persen dari target.
Laju kenaikan belanja diperkirakan melonjak drastis pada triwulan IV akibat pelunasan barang modal seperti alutsista strategis, ditambah maraknya permintaan tambahan anggaran dari berbagai Kementerian/Lembagaserta Pemerintah Daerah.
Awalil menyarankan agar pemerintah bersikap selektif dan menjaga disiplin anggaran. Tambahan belanja untuk Pemda dinilai layak dipenuhi, namun usulan dari K/L sebaiknya ditolak.
Secara khusus, ia mendorong adanya pengurangan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratissecara lebih signifikan.
Meskipun defisit hingga Agustus berhasil dijaga pada angka Rp240,1 triliun, outlook akhir tahun memperkirakan defisit akan melar menjadi kisaran 2,85 persen PDB atau menyentuh Rp734,32 triliun, sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan yang baru.
Langkah pemerintah yang tetap agresif menerbitkan Surat Berharga Negarapada September dan merencanakan penerbitan SBN valas hingga akhir tahun menjadi bukti kuat besarnya tekanan APBN.
Hal itu diperkuat oleh wacana pemerintah yang meminta Danantara menyetorkan dana sebesar Rp120 triliun ke APBN.
“Meski kini sedang dibicarakan ulang oleh Menkeu baru dengan pihak Danantara, hal itu mengisyaratkan kekhawatiran terhadap capaian Pendapatan serta Defisit,” kata Awalil.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.