Indeks Harga Saham Gabunganyang sempat terkoreksi tajam hingga lebih dari 2,5 persen di sepanjang hari, mendadak berbalik arahmendekati zona hijau menjelang penutupan perdagangan setelah posisi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa resmi diganti.
Sejak pembukaan perdagangan pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah di level 6.533,87. Selain gejolak global seperti menunggu keputusan kenaikan suku bunga dua bank sentral The Fed dan Bank of Japan.
Ternyata ketidakpastian politik serta memanasnya isu perombakan kabinet membuat tekanan jual meluas hingga indeks menyentuh titik terendahnyadi level 6.371,40.
Namun, peta pergerakan pasar berubah drastis memasuki sore hari. Begitu kabar pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa bergulir sekitar pukul 15.00 WIB, aksi beli balikmeluncur kencang.
IHSG bergerak melesatdari titik terendahnya hingga akhirnya ditutup tipis di level 6.534,69, bahkan sempat menyentuh level tertinggi hariandi 6,550.00.
Total nilai transaksi harian menembus Rp17,62 triliun dengan frekuensi mencapai 2,11 juta kali transaksi.
Pengamat Pasar Modal, Elandry Pratama, menilai aksi rebound IHSG menjelang penutupan mencerminkan sentimen pasar yang merespons positif kepastian kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
Sosok Suahasil yang lama mengabdi di Kemenkeu memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.
“Suahasil bukan figur baru di Kementerian Keuangan, sehingga pasar melihat ada unsur continuity dalam pengelolaan fiskal dan risiko perubahan kebijakan yang terlalu drastis relatif lebih terbatas,” ujar Elandry pada Senin, 14 September 2026.
Elandry menambahkan, bahwa pemulihan indeks dari penurunan lebih dari 2,5 persen hingga berhasil menangkis tekanan jual membuktikan risk appetite investor pulih relatif cepat begitu ketidakpastian terjawab.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar euforia ini tidak berlebihan.
“Namun penguatan ini belum bisa sepenuhnya dianggap sebagai perubahan tren hanya karena pergantian Menkeu.
Pasar berikutnya akan mencermati arah kebijakan Suahasil, terutama terkait disiplin fiskal, defisit APBN, pengelolaan utang serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter,” tegasnya.
Dari kacamata pelaku industri sekuritas, penunjukan ini dipandang sebagai keputusan taktis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas makro-ekonomi.
Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menyoroti latar belakang teknokratis Suahasil di tengah dinamika anggaran negara.
Harry Su menegaskan untuk membantu memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan manajemen makro-fiskal, Presiden Prabowo akhirnya membuat keputusan untuk menunjuk Suahasil Nazara, seorang ahli fiskal internal yang berpengalaman.
Penunjukan ini dilakukan ditengah meningkatnya friksi terkait target pendapatan, pelaksanaan anggaran negara, dan koordinasi kebijakan—termasuk perdebatan mengenai transfer dana negara (sebesar Rp 120 triliun) dan kontribusi dari Danantara.
Di balik pergantian mendadak Menkeu, berhembus kencang isu friksi tajam terkait polemik kewajiban setoran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantarasebesar Rp120 triliun ke kas APBN.
Purbaya sebelumnya gencar mendesak agar Danantara segera menyetorkan dana keuntungan BUMN tersebut sebagai buffer untuk memperkuat Pendapatan Negara Bukan Pajakserta menahan pembengkakan defisit anggaran.
Namun, pihak Danantara dikabarkan keberatan dan mengaku belum membahas rencana transfer jumbo tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu fleksibilitas investasi internal dan tata kelola dana lembaga.
Kebuntuan interaksi serta perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan antara bendahara negara dan superholding investasi inilah yang akhirnya memicu ketegangan koordinasi makro-fiskal, hingga berujung pada keputusan Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara.
Kendati pasar menyambut hangat aspek keberlanjutan, tantangan riil di depan mata tidaklah ringan.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa status Suahasil sebagai birokrat senior Kemenkeu—yang pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskalhingga Wakil Menteri Keuangan—menjadi modal sekaligus ujian terbesar.
Achmad menekankan, agar Suahasil tidak terjebak menjadi sekadar penjaga status quo atau antitesis ekstrem dari Purbaya Yudhi Sadewa.
“Suahasil bukan teknokrat dari luar yang datang untuk memperbaiki sistem lama. Ia adalah bagian dari sistem itu sendiri.
Oleh karena itu, publik berhak meminta lebih dari sekadar stabilitas birokrasi. Ia harus berani mengoreksi kebijakan yang selama ini juga ikut ia kelola,” kata Achmad dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut Achmad, indikator kesehatan APBN tidak boleh melulu diukur secara dangkal dari batas defisit di bawah 3 persen PDB.
Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s menyoroti kualitas konsistensi kebijakan, tata kelola, penerimaan negara yang lemah, hingga potensi contingent liabilities.
“Pemerintah bisa saja mempertahankan defisit 2,8 atau 2,9 persen, tetapi jika caranya adalah menekan transfer ke daerah, memangkas subsidi secara serampangan, menambah beban kelas menengah, atau memindahkan kewajiban fiskal ke luar APBN, maka persoalannya tetap ada,” jelasnya.
Batas Tegas APBN dan Danantara serta Tantangan RAPBN 2027
Salah satu krusial yang disorot ekonom adalah kejelasan relasi antara anggaran negaradengan Badan Pengelola Investasi Danantara, khususnya menyangkut deviden BUMN dan aset publik.
Indonesia dinilai tidak boleh memiliki dua dunia fiskal yang berjalan tanpa batasan transparan.
“Batas antara investasi komersial, penugasan pemerintah, dividen publik, dan risiko fiskal harus sangat jelas. Suahasil harus berani membuka persoalan ini,” tutur Achmad.
Ujian perdana Suahasil akan langsung diuji lewat pembentukan RAPBN 2027 yang dirancang dengan asumsi pendapatan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097 triliun.
Dalam ruang fiskal yang terbatas, Menkeu baru dituntut berani memilah prioritas di tengah tumpukan program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, subsidi energi, ketahanan pangan, hingga infrastruktur.
“Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang mencari uang untuk seluruh janji politik pemerintah.
Ia harus mampu mengatakan berapa biaya setiap kebijakan, siapa yang akan membayar, dan program mana yang harus ditunda ketika sumber dananya tidak tersedia,” pungkas Achmad.
Kini, perhatian pelaku pasar modal dan pelaku usaha tertuju penuh pada langkah awal Suahasil Nazara: apakah ia mampu menghadirkan fiskal yang tidak sekadar konservatif, tetapi benar-benar produktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.