Wakil Menteri KeuanganJuda Agung mengatakan berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung.
Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, kata dia, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan.” ujar dia dalam keterangannya, Senin, 28 September 2026.
Pemerintah menyatakan APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.
Di sisi lain, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhanekonomi.
Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusifagar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepadakegiatan produktif.
Peran perbankan dinilai juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaanlapangan kerja, dan daya saing.
Menurut Juda, efisiensi tidak selalu berarti ketahanan, sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturankontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadapsistem keuangan.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting.
Juda menyebutKomite Stabilitas Sistem Keuangansebagai salah satu kerangka kelembagaan yangberperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikanrespons terhadap berbagai risiko yang muncul.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kitauntuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpakehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik.” ungkap Juda.
Arah Fiskal 2027: Tetap Ekspansif, Lindungi Masyarakat dan Pacu Investasi
Menteri KeuanganSuahasil Nazara menegaskan kebijakan fiskal 2027 akan tetap ekspansif sekaligus kredibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global.
“APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel.” ujar dia dalam keterangannya, Kamis, 24 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Badan AnggaranDPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2027.
Suahasil menyampaikan bahwa pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah situasi konflik global yang tidak mudah.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat perekonomian nasional dengan menjaga fundamental ekonomi dan kinerja APBN.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45 persen dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,2 persen, sementara kinerja APBN hingga akhir Agustus juga menunjukkan kondisi yang solid.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Brutosebagai bagian dari disiplin fiskal sekaligus menjaga kredibilitas APBN.
“Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya” jelas Suahasil.
Pengamat: Pergantian Menkeu Perlu Diperkuat Akuntabilitas Fiskal
Pergantian Menteri Keuangandari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara dituntut lebih dari sekadar pergeseran sosok bendahara negara.
Menurut Pengamat Akuntabilitas sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Muhammad Aras Prabowo, pemerintah perlu menjadikan momen pergantian tokoh Menteri Keuangan sebagai kesempatan untuk memperkuat arsitektur akuntabilitas fiskal.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratetap sejalan dengan kapasitas keuangan negara.
Aras menyebut, persoalan fiskal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin Kementerian KeuanganSebab, tantangan utamanya, kata Aras terletak pada kemampuan pemerintah dalam menyelaraskan besarnya agenda pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
“Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh berhenti pada pergantian figur.
Problem fiskal kita jauh lebih struktural, ketika ambisi program bergerak lebih cepat daripada kapasitas APBN, maka ruang fiskal akan tertekan dan kesinambungan kebijakan menjadi sulit dibangun,”ujar Aras dalam keterangannya, dikutip Senin, 21 September 2026.
Ia menjelaskan, APBN merupakan instrumen utama negara untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program konkret. Karena itu, APBN tidak semestinya hanya diposisikan sebagai sumber pembiayaan seluruh agenda pemerintah.
Setiap kebijakan fiskal juga dinilai perlu memperhitungkan beberapa sisi yakni kemampuan penerimaan negara, ruang belanja, risiko pembiayaan, manfaat publik, serta konsekuensi jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, Aras memperkenalkan konsep asitinajang sebagai nilai dalam budaya Bugis yang dapat dimaknai sebagai kepatutan, kewajaran, kepantasan, dan penempatan sesuatu secara proporsional.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan sebagai prinsip etika dalam pengelolaan keuangan negara.
“Dalam perspektif akuntabilitas, APBN bukan sekadar soal dari mana uang diperoleh dan ke mana uang dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan masih berada dalam batas kewajaran,” sebutnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.