ignitePRO Hadir di BATIC 2026, Telin Dorong AI Masuk ke Jantung BisnisMobil Listrik Suzuki e-Sky Siap Saingi BYD Racco, Cek Keunggulannya
Menurut CERAH, persoalan utama berada pada formula DBH yang masih berorientasi pada aktivitas ekstraksi.
Sementara industri nikel sudah berubah menjadi rantai bisnis panjang yang mencakup pemurnian, produksi bahan baku baterai, hingga industri kendaraan listrik.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan DBH SDA Minerba memang menjadi salah satu komponen transfer ke daerah. Dalam data SIKD Kemenkeu tahun 2026, alokasi DBH SDA Minerba untuk royalti tercatat sebesar Rp22,53 triliun secara nasional.
Namun, distribusi manfaat tersebut masih menjadi perdebatan karena daerah penghasil merasa porsi yang diterima belum mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan.
Ketimpangan serupa juga terlihat di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Daerah tersebut menjadi salah satu pusat industri nikel nasional.
Berdasarkan kajian CERAH, wilayah itu disebut berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp12,5 triliun pada 2024, tetapi alokasi DBH yang diterima sekitar Rp1,1 triliun.
Kondisi ini memperlihatkan paradoks pembangunan berbasis sumber daya alam.
Daerah memiliki cadangan mineral yang membuat Indonesia menjadi pemain penting dunia, tetapi masyarakat lokal masih harus berhadapan dengan persoalan ekonomi dan sosial yang belum tuntas.
Cerita keberhasilan hilirisasi memang tidak bisa dipungkiri. Pemerintah mencatat kebijakan pengolahan nikel telah mendorong lonjakan nilai ekspor produk turunan nikel.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ekspor produk olahan nikel Indonesia mencapai USD9,73 miliar (sekitar Rp173,9 triliun) pada 2025.
Namun angka ekspor yang besar itu memunculkan pertanyaan lain. Jika nilai tambah semakin tinggi setelah nikel masuk smelter, apakah daerah tempat tambang dan industri itu berdiri juga mendapatkan bagian yang lebih besar?
Sebab persoalan nikel bukan hanya soal berapa banyak mineral yang bisa dijual dan berapa besar investasi yang masuk. Ada biaya sosial dan ekologis yang harus dihitung.
Komnas HAM dalam berbagai kajiannya menyoroti persoalan hak pekerja, lingkungan hidup, serta dampak sosial yang muncul akibat ekspansi industri nikel.
Sementara sejumlah organisasi lingkungan juga menyoroti persoalan pencemaran dan konflik ruang hidup di wilayah tambang.
Pemerintah kini mulai membuka kemungkinan reformasi formula DBH agar pembagian manfaat tidak hanya dihitung dari aktivitas hulu. Wacana tersebut mengarah pada penghitungan nilai tambah yang muncul dari proses hilirisasi.
Jika perubahan itu benar-benar dilakukan, tantangannya bukan sekadar membagi uang lebih banyak kepada daerah.
Pemerintah juga harus memastikan dana tersebut benar-benar kembali menjadi layanan publik, pemulihan lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang.
Sebab selama ini, cerita nikel Indonesia sering terdengar seperti kisah lama pembangunan ekstraktif.
Barang tambangnya pergi jauh, angka ekspornya melonjak tinggi, tetapi warga yang tinggal paling dekat dengan sumber kekayaan masih harus bertanya kapan giliran mereka menikmati hasilnya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.