Pemerintah berharap legalisasi tersebut memberi kepastian usaha bagi masyarakat sekaligus membuka peluang penambahan produksiminyak nasional.
“Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah.
Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” ujar Bahlil di sela Rapat Kerja NasionalIII Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesiadi Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Melalui kebijakan ini, pemerintah membuka akses resmi bagi masyarakat untuk mengelola sekitar 45 ribu sumur rakyat yang selama ini dikerjakan secara turun-temurun tanpa payung hukum.
Hasil produksi minyak dari sumur warga tersebut nantinya akan dibeli langsung oleh PT Pertaminadengan patokan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price
Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat membawa manfaat ganda, baik dalam memberikan jaminan hukum bagi pengusaha lokal maupun dalam mendongkrak pencapaian lifting minyak bumi nasional.
“Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting,” katanya.
Dalam operasionalnya di lapangan, kata dia, sumur rakyat tersebut dipadukan lewat skema kemitraan bersama Medco dan Pertamina.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif Kementerian ESDM untuk memberdayakan UMKM dan koperasi di daerah, bersandingan dengan alokasi IUP prioritas, listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik, hingga penyederhanaan izin.
Di sisi hilir, Bahlil membeberkan strategi pemerintah untuk menekan impor bensin yang saat ini menyentuh 21–22 juta kiloliterdari total kebutuhan nasional sekitar 40 juta KL per tahun.
Pemerintah tengah mematangkan peta jalan mandatori etanol secara bertahap hingga E50 menuju 2028 dengan mengandalkan pasokan industri dalam negeri.
“Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh,” tegas Bahlil.
Ia merinci, untuk tahap E20 saja diperlukan pasokan sekitar 8 juta KL etanol yang bersumber dari komoditas singkong, tebu, dan jagung.
Kebutuhan lahan pertaniannya diperkirakan mencapai 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung dengan mengoptimalkan Area Penggunaan Lainserta HGU terlantar.
Selain itu, pemerintah menguji coba bahan baku alternatif seperti pilot project sorgum manis di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, serta pengolahan tanaman aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.
Langkah percepatan bahan bakar nabati ini melanjutkan kesuksesan mandatori biodiesel B50 yang telah diimplementasikan sejak 9 Juli 2026, yang terbukti menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun serta menyerap 2,1 juta tenaga kerja.
Investasi di Pabrik Bioetanol
Sementara itu, Danantara memastikan investasi sektor bioetanol menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Investasi tersebut mencakup kemungkinan pembangunan pabrik pengolahan bioetanol untuk mendukung ekosistem energi dari hulu hingga hilir.
Chief Operating OfficerDanantara, Dony Oskaria, mengatakan investasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Peran tersebut dijalankan Danantara, termasuk melalui investasi pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara
“Kita berdiskusi mengenai peran Danantara berkaitan dengan investasi yang kita lakukan. Salah satunya dalam rangka mewujudkan ketahanan energi,” ucap Dony dikutip Senin, 5 September 2026.
Dony mengatakan pengembangan bioetanol dapat mengikuti keberhasilan biodiesel B50 dalam mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Program biodiesel B50 dinilai telah membantu menghentikan impor sebagian jenis solar.
Kini, Danantara melihat potensi bioetanol sebagai bahan campuran bensin untuk memperkuat swasembada energi nasional.
Indonesia menargetkan penggunaan campuran etanol hingga 50 persen atau E50 secara bertahap. Tahap awal pengembangan tersebut akan dimulai melalui penerapan campuran etanol sebesar E20.
“Untuk bensin ini beberapa negara sudah menerapkannya, bahkan ada yang sudah E50. Kita juga, dalam rangka menjadikan negara berswasembada energi, mulai memikirkan langkah awal dari E20 terlebih dahulu,” tuturnya.
Dony menjelaskan bahan baku bioetanol terutama berasal dari molase dan tebu. Karena itu, pemerintah akan mendorong penanaman tebu untuk mendukung ketersediaan bahan baku bioetanol.
“Bahan baku etanol ini terutama berasal dari molase atau tebu. Karena itu, ke depannya pemerintah akan menggencarkan proses penanaman tebu yang kita harapkan menjadi bagian dari transisi energi nasional,” ujar Dony.
Danantara Bangun Pabrik Bioetanol
Dony Oskaria yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN membenarkan rencana keterlibatan Danantara dalam pembangunan pabrik bioetanol.
Keterlibatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem bioetanol yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
“Termasuk pembangunan pabrik. Mulai dari menanam hingga membangun pabrik etanol.
Kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan seluruh investasi etanol dalam kurun tiga tahun ke depan,” jelas dia.
Rencana tersebut mencakup pengembangan bahan baku hingga fasilitas pengolahan bioetanol. Pemerintah juga berencana menyiapkan lahan hingga dua juta hektare untuk menopang produksi bioetanol dalam negeri.
Produksi bioetanol nantinya digunakan sebagai bahan campuran bensin. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung target penggunaan E20 hingga E50 secara bertahap.
Investasi bioetanol diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar impor.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.