Kesepakatan ini menjadi sorotan tajam bagi Indonesia yang tengah gencar memposisikan diri sebagai pemain utama rantai pasok global melalui hilirisasi nikel.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pemanfaatan mineral kritis, tanah jarang, hingga hutan sebagai fondasi menuju era ekonomi hijau.
Namun di tingkat tapak, praktik pengolahan mineral kritis di tanah air dinilai masih menyisakan persoalan serius, mulai dari ancaman deforestasi masif hingga ketimpangan pembagian manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
Policy Strategist Coordinator CERAH, Naomi Devi Larasati, menilai komitmen Prabowo di BRICS harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret agar proyek hilirisasi nikel tak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata.
Ia mencontohkan ketimpangan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sebagai penyumbang pendapatan negara dari sektor tambang sebesar Rp570 triliun pada 2025, daerah tersebut hanya menerima Dana Bagi Hasilsebesar Rp200 miliar per tahun.
Di sisi lain, data Greenpeace mencatat penambangan nikel telah memicu deforestasi seluas 26.837 hektare seiring melonjaknya aktivitas tambang hingga 600 persen pada periode 2016–2023.
“Kami menyambut baik komitmen BRICS untuk tidak sekadar menambang, tetapi juga membangun hilirisasi yang adil.
Namun, tanpa jaminan tata kelola yang hijau dan partisipatif, hilirisasi hanya akan menjadi nama lain dari eksploitasi yang merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat adat serta petani,” tegas Naomi dalam keterangannya, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia mestinya memelopori rantai pasok mineral kritis yang ramah lingkungan dari hulu ke hilir.
“Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi teladan bagi rantai pasok mineral kritis yang adil dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir.
Kita tidak sepatutnya mempromosikan mineral kritis sebagai bagian dari masa depan yang ramah lingkungan, sementara proses di baliknya masih jauh dari ramah lingkungan,” ujar Naomi.
Kata dia, transparansi dan penerapan standar hijau wajib dimulai dari tahap awal penambangan, efisiensi pengolahan bebas polusi, pengelolaan limbah, hingga pembagian hasil ekonomi yang nyata seperti penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi untuk warga lokal.
Sementara itu, Associate Director Climate Trends, Archana Chaudhary, menilai Deklarasi New Delhi Paragraf 67 berhasil menempatkan isu iklim ke dalam kerangka kerja yang lebih luas, meliputi kapasitas industri, keuangan, hingga kedaulatan aturan nasional.
Rantai pasok mineral kritis yang dipromosikan BRICS dirancang agar dapat diandalkan, bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan tanpa mereduksi hak kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.
“Hal ini berkaitan langsung dengan argumen multilateral yang lebih besar: di dunia yang semakin multipolar, negara-negara berkembang tidak hanya menuntut porsi yang lebih besar dalam pertumbuhan global, tetapi juga peran yang lebih besar dalam merumuskan aturan yang membentuk pertumbuhan tersebut,” pungkasnya.
Prabowo Bawa Misi Baru RI di BRICS, Ada Smart Factory
Indonesia coba mempercepat transformasi sektor manufaktur menuju era smart factory.
Percepatan ini dilakukan di tengah perubahan lanskap industri global yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan artifisial, robotika, industrial internet, dan pemanfaatan big data.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang dibawa pemerintah dalam BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution2026 di Xiamen, Tiongkok, beberapa waktu lalu.
Dalam forum yang mengusung tema “Fostering an Intelligent Manufacturing Ecosystem to Accelerate the New Industrial Revolution” tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem manufaktur cerdas sebagai bagian dari strategi menjaga daya saing industri nasional di tengah percepatan transformasi teknologi global.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi perubahan yang terjadi di sektor industri.
“Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dalam menghadapi transformasi industri global melalui pengembangan teknologi cerdas, standar industri masa depan, serta penguatan sumber daya manusia industri,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Kementerian Perindustrian, perkembangan AI, robotika, industrial internet, hingga sistem digital berbasis big data telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem manufaktur dunia.
Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses produksi, tetapi juga berdampak pada rantai pasok dan tingkat daya saing industri secara global.
Bagi Indonesia, penguatan ekosistem manufaktur cerdas menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Langkah tersebut sejalan dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 yang mendorong digitalisasi industri, pengembangan industri hijau, hilirisasi, serta penerapan teknologi modern di sektor manufaktur.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Tri Supondy, mengatakan forum BRICS PartNIR menjadi sarana untuk memperluas kolaborasi teknologi dan penguatan kapasitas industri di tengah revolusi industri baru yang berlangsung saat ini.
“Indonesia memandang BRICS PartNIR sebagai platform penting untuk memperkuat dialog kebijakan, kerja sama teknologi, kemitraan industri, dan pengembangan kapasitas antarnegara berkembang,” ujar Tri Supondy saat menyampaikan sambutan mewakili Menteri Perindustrian RI pada pembukaan BRICS PartNIR Forum 2026 di Xiamen.
Tri menyatakan, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama industri, mendorong pertukaran teknologi, serta membuka peluang kemitraan yang mendukung transformasi industri nasional.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti tiga prioritas utama pengembangan industri masa depan.
Ketiganya meliputi digitalisasi dan pengembangan smart factory, transformasi industri hijau berbasis energi bersih, serta penguatan inovasi dan kompetensi sumber daya manusia industri.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.