Strategi tersebut dilakukan agar percepatan ekonomi nasional tidak mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Purbaya mengatakan, perkembangan ekonomi dan kinerja fiskal sepanjang 2026 merupakan pijakan dalam menyusun arsitektur Rancangan APBN2027.
“Dengan mencermati perkembangan ekonomi terkini serta prospek ke depan, arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu dalam keterangan resmi, Selasa, 1 September 2026.
Target pertumbuhan 6 persen tersebut tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal, tapi juga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dunia usaha sehingga masing-masing instrumen dapat bekerja secara optimal, proporsional, dan saling menguatkan,” ucap Purbaya.
Pemerintah juga menempatkan stabilitas ekonomi makro sebagai fondasi utama untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi.
Pengendalian inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, konsumsi, serta iklim investasi.
Selain itu, pemerintah akan menjaga kondisi suku bunga tetap kompetitif untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong dunia usaha meningkatkan investasi.
Pada saat yang sama, pemerintah turut membidik sektor strategis yang dapat memperkuat sumber pertumbuhan sekaligus ketahanan ekonomi, seperti di sektor minyak dan gas
Dalam hal ini, pemerintah bakal mengaktifkan sumur yang sebelumnya tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan migas, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi operasi.
Dari sisi investasi, pemerintah berencana memperbaiki iklim usaha hulu migas melalui peningkatan kepastian usaha, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi.
Langkah tersebut demi meningkatkan produksi migas nasional dan mengurangi tekanan terhadap ketahanan energi.
Defisit RAPBN 2027 Dijaga 2,4 Persen
Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran akan dijaga sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik brutoPurbaya menilai, postur tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal.
Untuk menopang agenda tersebut, pemerintah akan melanjutkan reformasi fiskal dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Terkait pendapatan, optimalisasi penerimaan negara akan terus dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan memperkuat efisiensi, refocusing, serta mengarahkan anggaran ke program yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah juga akan mengelola pembiayaan defisit secara inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” tegas Purbaya.
Dampak Pertumbuhan Ekonomi ke Masyarakat
Tak hanya itu, pemerintah juga bakal memastikan sejumlah indikator dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam RAPBN 2027, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6-6,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3 hingga 4,87 persen dan rasio gini pada rentang 0,362 sampai 0,367.
Kemudian Indeks Modal Manusia ditargetkan tumbuh menjadi 0,575. Sementara kesejahteraan masyarakat perdesaan akan didorong melalui peningkatan nilai tukar petani pada kisaran 126–128 dan nilai tukar nelayan sebesar 106–110.
Lewat strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan ikut membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang kuat, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi tetap terjaga,” pungkas Menkeu.
Subsidi Energi 2027 Naik Jadi Rp272,95 Triliun
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp272,95 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai ini meningkat di tengah rencana pengetatan dan pembatasan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Kenaikan terbesar berasal dari subsidi LPG 3 kilogram dan listrik yang masing-masing dialokasikan Rp114,1 triliun dan Rp130,1 triliun.
Lonjakan belanja subsidi tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Tercatat kenaikan alokasi anggaran terjadi pada seluruh komponen utama energi, mulai dari BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu, LPG tabung 3 kilogram, hingga subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu.
Untuk komponen BBM JBT dan minyak tanah, anggaran subsidi pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun. Nilai ini melompat sekitar 8,7 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang berada di kisaran Rp26,4 triliun hingga Rp27,37 triliun.
Pemerintah mengunci kuota penyaluran JBT Solar untuk tahun 2027 dipatok sebesar 19,56 juta kiloliter. Kenaikan paling tajam terjadi pada pos anggaran subsidi LPG tabung 3 kilogram.
Pemerintah mencanangkan anggaran subsidi elpiji melon naik drastis menembus Rp114,1 triliun dengan alokasi volume sebesar 8,94 juta ton, melompati outlook APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp90,4 triliun.
Sementara itu, pos subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dipatok sebesar Rp130,1 triliun dalam RAPBN 2027.
Angka tersebut mencatatkan lonjakan hingga 17,8 persen jika dibandingkan outlook APBN 2026 yang tercatat bernilai Rp110,4 triliun.
Merespons angka subsidi energi tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan bahwa seluruh besaran postur anggaran tersebut masih bersifat fleksibel dan akan diuji kembali bersama DPR.
“Kan kita masih mau ada pembahasan dengan DPR juga ya, jadi kami itu kalau tidak salah dijadwalkan masih tanggal 31 Agustus ini untuk Raker dan RDP.
Untuk membahas RKKL tahun 2027 termasuk isu yang terkait dengan subsidi energi tadi itu,” ujar Erani, dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.
Erani menjelaskan bahwa kepastian volume kuota dan nilai alokasi subsidi, khususnya untuk LPG 3 kilogram, sangat bergantung pada hasil rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI serta Badan AnggaranDPR RI.
“Untuk masalah subsidi LPG, juga masih menunggu pembicaraan dengan Komisi XII. Dan mungkin nanti juga dengan Banggar ya.
Tadi seperti saya sampaikan, jadwal kami untuk melakukan pembahasan itu tanggal 31 Agustus tentatifnya ya. Nanti kan bisa datang semua,” paparnya.
Perihal pemicu utama melonjaknya nominal subsidi energi tersebut, Erani tidak menampik bahwa pergerakan variabel makro seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan asumsi minyak mentah memainkan peranan yang sangat krusial.
Perhitungan beban subsidi negara terintegrasi secara lintas kementerian untuk menyesuaikan dinamika eksternal ekonomi global.
“Pasti ada pembicaraan. Karena nilai tukar asumsinya dari pembicaraan lintas Kementerian.
Ada dari Kementerian Keuangan juga Bappenas dan seterusnya,” jelas Erani.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.