Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan stabilisasi kurs yang terlalu membebankan cadangan devisa dan suku bunga berpotensi mengorbankan ruang pertumbuhan ekonomi riil di dalam negeri.
“Stabilitas rupiah mempunyai biaya kesempatanyang nyata.
Lebih jauh, pengurangan intervensi langsung oleh otoritas moneter dilakukan seiring meningkatnya biaya yang harus ditanggung BI dalam mempertahankan stabilitas mata uang garuda di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik.
Gubernur BI Destry Damayanti mengonfirmasi bahwa porsi intervensi melalui pasar spot telah dikurangi secara signifikan menjadi sekitar 30 persen dari total keseluruhan tindakan intervensi.
Untuk menekan kebutuhan penggunaan cadangan devisa secara langsung, BI kini lebih mengandalkan instrumen pendorong non-fisik seperti Domestic Non-Deliverable Forwarddan Non-Deliverable Forward
Langkah penyesuaian strategi ini mengandung pesan mendasar bahwa menjaga nilai tukar rupiah bukanlah pekerjaan yang tanpa biaya, karena setiap pilihan kebijakan memiliki dampak berantai terhadap perbankan, fiskal, hingga daya beli masyarakat.
Persoalan utama yang dihadapi otoritas saat ini, lanjut Achmad, bukan sekadar mempertahankan pergerakan mata uang pada tingkat angka psikologis tertentu.
Ini mengukur sejauh mana biaya stabilisasi tersebut masih sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh.
“Tekanan berat terhadap rupiah kali ini dipicu oleh kombinasi persoalan makroekonomi global dan domestik, di mana imbal hasilobligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat melesat melampaui level 5,27 persen,” ungkapnya.
Di saat bersamaan, lonjakan harga minyak mentah dunia kian memperberat tekanan bagi mata uang negara-negara berkembangkarena memicu pembengkakan nilai impor energi.
Kondisi tersebut memberikan alasan rasional bagi para investor global untuk mengalihkan portofolio investasi mereka menuju aset berdenominasi dolar AS yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dengan risiko relatif rendah.
Situasi dilematis ini menuntut Indonesia mengambil keputusan yang penuh perhitungan, sebab memperbesar intervensi pasar spot berisiko menguras devisa, sementara membiarkan kurs melemah terlalu cepat akan memicu lonjakan biaya impor
Secara faktual, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tercatat sebesar USD146,5 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor menurut perhitungan Bank Indonesia.
Meski angka cadangan devisa tersebut dinilai masih memadai, tidak seluruh amunisi valuta asing dapat dicurahkan hanya untuk mempertahankan satu tingkat nilai kurs tertentu di pasar.
Penjualan dolar AS dalam rangka intervensi memang memberikan pasokan dana Rupiah bagi BI, namun transaksi valas tersebut secara nyata mengurangi ketahanan aset valas nasional dalam menghadapi potensi gejolak di masa depan.
Menurut ekonom UPN Veteran Jakarta itu, pengalihan instrumen menuju DNDF dan NDF pun tidak otomatis menghilangkan biaya stabilisasi, karena penggunaan instrumen turunan tersebut tetap menyisakan biaya transaksi dan risiko kontrak berjangka di kemudian hari.
Pilihan lain yang ditempuh adalah mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada level relatif tinggi, di mana BI pada September 2026 memutuskan menahan BI-Rate sebesar 5,75 persen usai menaikkan suku bunga 100 bps secara kumulatif pada Mei dan Juni.
Kebijakan suku bunga tinggi efektif menahan arus modal keluar, namun kondisi moneter ketat melambungkan biaya kredit perbankan, menahan laju investasi, serta mempersempit ruang pembiayaan rumah tangga dan pelaku UMKM.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa pelemahan kurs yang sudah tembus Rp18.000 per dolar AS ini merembet secara serius pada ketahanan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
“Jika pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan bersamaan dengan kenaikan harga minyak dunia, kebutuhan subsidi dan biaya impor energi berpotensi meningkat tajam,” tutur Ekonom UPN Veteran Jakarta tersebut.
Ancaman pembengkakan beban fiskal ini sangat nyata mengingat Rancangan APBN 2027 yang disetujui Banggar DPR pada 24 September masih menggunakan patokan rata-rata kurs sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Asumsi anggaran tersebut ditopang alokasi belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, defisit anggaran 2,4 persen terhadap PDB, serta subsidi energi senilai Rp261,5 triliun.
Ketika kurs di pasar riil sudah tembus Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dihadapkan pada opsi sulit: memperlebar defisit anggaran, melakukan realokasi belanja publik, atau menyesuaikan harga energi domestik.
Atas dasar kondisi tersebut, Achmad mendorong perombakan strategi penanganan mata uang garuda agar tidak bergantung pada cara-cara konvensional.
“Indonesia membutuhkan perubahan pendekatan mendasar. Menjaga rupiah tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan Bank Indonesia melakukan intervensi pasar atau mempertahankan suku bunga mahal,” tegas Ekonom tersebut.
Menurut dia, Kementerian Keuanganperlu membuktikan ketahanan APBN terhadap skenario pemburukan kurs di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per dolar AS, sembari memperketat disiplin belanja dan efisiensi utang.
Pemerintah juga didesak memperkuat penerimaan devisa hasil ekspor, memangkas ketergantungan impor energi, serta mendorong investasi produktif bernilai tambah domestik.
“Rupiah tidak harus dipertahankan secara kaku pada satu angka psikologis tertentu. Yang harus dijaga adalah agar pergerakannya tidak menimbulkan kerusakan lebih besar terhadap perekonomian nasional,” ujar dia.
Ekonom senior ini menutup analisisnya dengan mengingatkan bahwa kredibilitas kebijakan jauh lebih utama dibanding memaksakan angka kurs tertentu yang berbiaya mahal.
“Harga paling mahal dari rupiah yang melemah bukan sekadar bertambahnya jumlah rupiah untuk membeli satu dolar, melainkan ketika negara akhirnya harus mengorbankan ruang pertumbuhan ekonomi hanya untuk mempertahankan kepercayaan yang semestinya dibangun melalui kredibilitas kebijakan,” tegas Achmad.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.