Langkah bank sentral yang terus mengekor arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, dinilai kian membebani aktivitas ekonomi domestik dan menggerus daya beli masyarakat.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memperingatkan penetapan suku bunga acuan yang tinggi tidak bisa lagi dijadikan sebagai satu-satunya senjata utama untuk menahan depresiasi rupiah terhadap dolar AS.
Peringatan tersebut menyusul keputusan The Fed yang kembali menaikkan federal funds rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 hingga 4,00 persen pada pertengahan September 2026.
Proyeksi terbaru bahkan memberi sinyal jelas bahwa suku bunga AS masih akan bertengger di kisaran 4,1 persen hingga akhir 2026.
“Resep paling mudah ketika rupiah tertekan adalah membuat aset rupiah lebih menarik. Suku bunga dijaga tinggi, imbal hasil instrumen moneter ditingkatkan, dan intervensi dilakukan di pasar valuta asing. Bank Indonesia telah melakukan itu.
Achmad menilai, kebijakan moneter ketat BI untuk mempertahankan stabilitas rupiah dan daya tarik investasi portofolio menciptakan dilema besar bagi perekonomian nasional.
Di saat pemerintah berambisi memacu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, harga uang atau biaya modaljustru berada di level yang sangat mahal.
Garis kebijakan tersebut secara langsung menghambat penurunan suku bunga kredit perbankan, sehingga memukul pertumbuhan sektor riil mulai dari UMKM, manufaktur, properti, hingga konsumsi rumah tangga.
“Secara moneter, langkah itu dapat dipahami. Akan tetapi, bunga tinggi bukan tanpa biaya.
Ketika suku bunga dipertahankan tinggi untuk menjaga rupiah, bunga kredit usaha sulit turun. Kredit investasi menjadi lebih mahal.
UMKM, sektor properti, manufaktur, hingga rumah tangga ikut menanggung biaya,” tegasnya.
Ia menyebut BI kini terjebak dalam posisi dilematis.
Jika tidak menaikkan suku bunga saat The Fed agresif, selisih imbal hasilakan makin menyempit dan memicu penarikan modal asingSebaliknya, jika terus mengekor The Fed, ekonomi dalam negeri yang menanggung risikonya.
“Jika The Fed kembali menaikkan bunga sementara BI diam, selisih imbal hasil menyempit dan modal asing dapat keluar. Akan tetapi, jika BI terus mengikuti The Fed, ekonomi domestik yang membayar tagihannya.
Indonesia tidak bisa menjadikan suku bunga tinggi sebagai satu-satunya benteng rupiah,” tutur Achmad.
Lebih jauh, Achmad menggarisbawahi bahwa keterpurukan rupiah tidak semata-mata dipicu oleh faktor eksternal dari Washington.
Nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rateyang sempat menyentuh level Rp17.745 per dolar AS—melemah sekitar 6,4 persen dari posisi akhir 2025—turut mencerminkan pelemahan fondasi ekonomi domestik.
Neraca Pembayaran Indonesiamenunjukkan defisit transaksi berjalan (current account deficit) melambung tinggi hingga mencapai US$12,5 miliar atau setara 3,3 persen PDB pada triwulan II-2026, melonjak tajam dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat sekitar 1 persen PDB.
“Defisit ini berkaitan antara lain dengan memburuknya perdagangan migas, mengecilnya surplus nonmigas dan meningkatnya pembayaran pendapatan primer. Ini angka yang perlu dicermati.
Ketika transaksi berjalan defisit, Indonesia semakin membutuhkan aliran modal untuk menutup kebutuhan devisanya,” bebernya.
Kondisi tersebut memperbesar kerentanan ekonomi nasional karena sangat menggantungkan penutupan defisit pada arus modal portofolio yang berkarakter rawan berbalik arah
“Modal portofolio dapat berubah arah dengan cepat ketika yield obligasi Amerika naik, risiko geopolitik meningkat atau persepsi terhadap ekonomi Indonesia memburuk.
Ketergantungan berlebihan kepada modal asing membuat rupiah selalu sensitif terhadap keputusan yang dibuat ribuan kilometer dari Jakarta. The Fed sebenarnya hanya menguji seberapa kuat fondasi eksternal Indonesia,” sebut Achmad.
Dampak depresiasi rupiah dan mahalnya suku bunga acuan pada akhirnya memukul lapisan masyarakat, khususnya kelas menengah.
Menurut Achmad, pelemahan mata uang garuda mengerek biaya impor energi, bahan baku industri, obat-obatan, dan barang modal yang langsung memicu lonjakan biaya produksi serta risiko beban subsidi energi APBN.
Di saat bersamaan, masyarakat dipaksa menanggung beban ganda akibat tekanan inflasi barang impordan mahalnya cicilan kredit perbankan.
“Bagi kelas menengah, tekanannya datang dari dua arah sekaligus. Rupiah lemah menaikkan harga barang yang memiliki kandungan impor, sedangkan bunga tinggi membuat kredit tetap mahal.
Masyarakat akhirnya dapat membayar dua kali: membayar biaya mempertahankan rupiah melalui suku bunga tinggi, lalu membayar lagi ketika rupiah tetap melemah melalui kenaikan harga,” lugasnya.
Achmad menambahkan, keberadaan cadangan devisa sebesar USD146,5 miliar pada akhir Agustus 2026 memang menjadi bantalan penting.
Namun, devisa negara seharusnya difungsikan sebagai peredam guncangan, bukan dikuras terus-menerus demi mempertahankan angka kurs tertentu di pasar valas.
Menghadapi ketidakpastian moneter global hingga 2027, Achmad mendesak pemerintah tidak lepas tangan dan melimpahkan beban penstabilan rupiah seluruhnya kepada Bank Indonesia.
Pemerintah diwajibkan mengambil tindakan nyata pada ranah struktural ekonomi.
Langkah-langkah krusial yang harus segera dieksekusi mencakup pencakupan defisit transaksi berjalan, pengurangan ketergantungan impor energi, penahanan Devisa Hasil Ekspordi dalam negeri, serta pengetatan kredibilitas fiskal APBN.
“Pemerintah harus memperkuat sisi struktural. Defisit transaksi berjalan perlu ditekan.
Ketergantungan impor energi harus dikurangi secara nyata. Devisa hasil ekspor harus lebih banyak bertahan dan berputar di dalam sistem keuangan domestik.
Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional juga perlu diperluas,” sarannya.
Achmad memungkas bahwa arah kebijakan moneter AS tidak dapat dikendalikan oleh Jakarta, namun Indonesia memiliki kendali penuh untuk menata ketahanan ekonomi dalam negerinya sendiri.
“Indonesia tidak bisa menentukan kebijakan The Fed. Akan tetapi, Indonesia dapat menentukan seberapa rentan rupiah terhadap The Fed.
Pertanyaan terpenting menjelang 2027 bukan apakah rupiah akan menyentuh Rp18.000 per USD, melainkan berapa mahal harga yang harus dibayar untuk mencegahnya dan siapa yang akhirnya menanggung biaya tersebut. Jangan sampai jawabannya kembali sama: rakyat,” katanya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.